Lebaran kali ini adalah lebaran kedua selama pandemi, tetapi penyakit pemerintah tak juga sembuh: kebijakan yang tak padu dalam mengendalikan penyebaran virus corona. Publik sebenarnya bisa mafhum saat pemerintah melarang mudik. Namun sayangnya, larangan mudik diembel-embeli agar masyarakat tetap plesiran. Mal-mal juga tetap dibuka sementara ziarah dilarang. Walaupun ada penekanan tetap memperhatikan protokol kesehatan, nyatanya, kerumunan di tempat wisata tetap terjadi. Kita menyadari bahwa tujuan kebijakan-kebijakan tersebut adalah membangkitkan perputaran ekonomi di tengah pandemi. Namun di sisi lain Tempo juga menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang muncul masih bias masyarakat kelas menengah atas. Ketika mudik dilarang atau muncul kebijakan pembatasan mobilitas lainnya, pemerintah seharusnya juga menggencarkan mitigasi untuk masyarakat kelas menengah bawah--para pemilik jasa transportasi, pengemudi, pengusaha dan pekerja warung, pedagang kaki lima--yang sangat bergantung pada pendapatan harian dan tidak memiliki jaring pengaman sosial. Pemerintah seharusnya menyiapkan kompensasi yang adil bagi mereka agar tidak terkesan hanya “menyenangkan” masyarakat kelas menengah atas.

---

Editorial soal ambiguitas kebijakan pemerintah selama lebaran bisa kamu baca di koran.tempo.co

Powered by Firstory Hosting