(Taiwan, ROC) --- Pada 3 Desember 2024, Korea Selatan mengalami gejolak politik setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan dekrit darurat militer. Parlemen Korea Selatan kemudian mengesahkan pemakzulan terhadap Yoon Suk-yeol pada 14 Desember 2024, dan sekitar 2 minggu kemudian juga mengesahkan pemakzulan terhadap Perdana Menteri Han Duck-soo yang bertindak sebagai Presiden sementara. Krisis politik yang dipicu oleh rangkaian pemakzulan ini telah mengguncang demokrasi dan pembangunan ekonomi Korea Selatan.

Rangkaian Pemakzulan: Senjata Pamungkas Oposisi Melawan Pemerintah

Sejak Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan dekrit darurat selama 6 jam pada 3 Desember 2024, Korea Selatan mengalami gejolak politik terburuk dalam beberapa dekade. Tidak hanya dirinya yang dimakzulkan oleh parlemen, tetapi penggantinya sebagai Presiden sementara, Han Duck-soo, juga dimakzulkan. Sebelum ini, partai oposisi telah mengajukan lebih dari 20 mosi pemakzulan terhadap pejabat pemerintah dan hakim agung.

Parlemen yang dipimpin oleh partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea, mengesahkan pemakzulan Presiden dan Presiden sementara dengan alasan untuk melindungi masa depan konstitusi negara. Namun, pertarungan sengit antara oposisi dengan pemerintah telah menyebabkan polarisasi politik yang ekstrem di Korea Selatan.

Profesor Sun Kuo-hsiang (孫國祥) dari Institut Studi Asia Pasifik Universitas Nanhua menjelaskan, "Pertentangan politik di Korea Selatan saat ini sangat serius! Namun, kita bisa melihat bahwa dalam politik modern Korea, pertentangan yang keras ini berakar pada proses demokratisasi setelah jatuhnya pemerintahan militer, di mana demokratisasi memberikan kekuatan lebih besar kepada oposisi dan menjadikan pemakzulan sebagai alat checks and balances yang legal dan umum. Dengan kata lain, dalam konteks ini, pemakzulan telah menjadi senjata pamungkas dalam pertarungan politik."

Yoon Suk-yeol Menolak Investigasi dan Penangkapan Terkait Persidangan Pengadilan

Korea Selatan saat ini menghadapi pertarungan berkepanjangan terkait ketidakpastian politik dan kekacauan konstitusional. Setelah parlemen mengesahkan pemakzulan terhadap Presiden dan Presiden sementara, fokus pertarungan politik tidak hanya pada pengujian kasus pemakzulan Yoon Suk-yeol di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga pada investigasi kriminal terhadap Yoon Suk-yeol atas tuduhan pemberontakan.

Setelah Yoon Suk-yeol mengabaikan tiga panggilan dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) untuk dimintai keterangan terkait pemberlakuan darurat militer, CIO mengajukan surat perintah penangkapan. Pengadilan Distrik Seoul Barat menyetujui surat perintah tersebut pada 31 Desember 2024, memberikan CIO wewenang untuk menahan dan menginterogasi Yoon Suk-yeol sebelum batas waktu 6 Januari 2024. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk presiden yang sedang menjabat.

Yoon Suk-yeol dengan tegas menyatakan tidak mengakui surat perintah penangkapan pengadilan, bersumpah akan "berjuang sampai akhir" dan meminta dukungan dari para pendukungnya.

Ketika CIO mencoba melaksanakan perintah penangkapan Yoon Suk-yeol pada tanggal 3 Januari 2025, mereka dihadang oleh Dinas Keamanan Kepresidenan di kediaman presiden. Setelah ketegangan singkat antara kedua belah pihak, CIO menghentikan sementara upaya penangkapan dengan alasan keamanan.

Mengapa Yoon Suk-yeol memilih untuk mengabaikan bahkan menolak investigasi dari lembaga hukum? Analisis menunjukkan bahwa hal ini terkait dengan persidangan pengadilan dan tuduhan terkait darurat militer, serta pengujian kasus pemakzulan di Mahkamah Konstitusi. Dengan cara ini, dia dapat mencegah lembaga hukum mendapatkan bukti yang mungkin terkait dengan tuduhan pemberontakan dan mendapatkan keunggulan dalam persidangan.

Liu De-hai (劉德海), Direktur Institute of International Relations, National Chengchi University, menganalisis, "Mereka sekarang bermain dengan dua tangan, terus tarik-menarik, dan tujuan Yoon Suk-yeol adalah karena tidak ada bukti, jika dia pergi ke pengadilan untuk berdebat, dia mungkin bisa mengubah opini publik, atau pemungutan suara di Mahkamah Konstitusi mungkin akan menguntungkannya. Karena tidak ada bukti yang konkret! Itulah alasan mengapa dia terus menolak untuk digeledah."

Dampak Darurat Militer terhadap Konglomerat

Korea Selatan saat ini menghadapi gejolak politik yang berdampak serius terhadap konglomerat (chaebol) seperti Samsung, Hyundai Motor, SK, LG, dan Lotte. Keputusan gegabah Yoon Suk-yeol mengenai darurat militer telah memicu krisis politik yang menakuti investor dan menyebabkan WON Korea anjlok ke level terendah dalam 15 tahun.

Sejak era kepemimpinan diktator Park Chung-hee, perlindungan dari pemimpin politik sangat penting bagi pertumbuhan chaebol. Hubungan khusus antara pemerintah dengan chaebol ini telah menyebabkan beberapa presiden, termasuk Roh Moo-hyun, Lee Myung-bak, dan Park Geun-hye, dituduh berkolusi dengan konglomerat dan dituntut.

Konglomerat besar ini, yang dikendalikan oleh keluarga dengan kepemilikan saham silang antar perusahaan dalam grup, telah tumbuh begitu besar hingga muncul fenomena "too big to fail". Sementara itu, usaha kecil dan menengah dianggap kurang mendapat dukungan pemerintah.

Kinerja ekonomi Korea Selatan tahun lalu tidak menggembirakan, dengan tekanan inflasi, kenaikan harga, dan penurunan daya saing perusahaan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Harga saham konglomerat seperti Grup Samsung, Lotte, dan SK mengalami penurunan signifikan. Gejolak politik akibat pengumuman darurat militer Yoon Suk-yeol memberikan dampak lebih lanjut terhadap konglomerat dan ekonomi Korea Selatan secara keseluruhan.

Profesor Sun Kuo-hsiang berpendapat bahwa meskipun chaebol terkena dampak gejolak politik saat ini, tetapi mereka akan kembali berpengaruh setelah situasi politik stabil kembali.

Ketidakadilan Sosial dan Perpecahan yang Serius: Kesenjangan Ekonomi Memperburuk Ketidakstabilan Politik

Sebenarnya, gejolak politik akibat darurat militer hanya gejala luar dari masalah yang lebih dalam, yaitu perpecahan serius dalam masyarakat Korea, ketidaksetaraan kelas, kesenjangan ekonomi, ketidakpuasan kaum muda terhadap harga properti tinggi dan kesulitan mencari pekerjaan, serta kesenjangan nilai dengan generasi yang lebih tua, yang semuanya memperburuk ketidakstabilan politik dan sosial.

Profesor Liu De-hai menekankan, "Masalah terbesar Korea saat ini adalah inflasi, hilangnya kelas menengah, dan kehidupan kelas menengah ke bawah yang sangat sulit! Sementara orang kaya tetap kaya. Kesenjangan ekonomi mungkin yang terparah di Asia Timur Laut. Karena itu rakyat berharap ada perubahan."

Ke depan, cara pemerintah dan oposisi menyelesaikan krisis politik akibat dekrit darurat militer Yoon Suk-yeol akan menentukan masa depan demokrasi dan pembangunan ekonomi Korea Selatan.

 (Taiwan, ROC) --- Yuan Legislatif baru-baru ini menyelesaikan pembacaan ketiga amandemen "Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan", yang membebaskan lansia berusia di atas 80 tahun dari kewajiban evaluasi medis untuk memperkerjakan perawat asing.

Organisasi masyarakat khawatir hal ini akan menciptakan efek crowding out dalam perawatan dan mendesak pemerintah untuk menjamin hak prioritas perekrutan. Namun, beberapa dokter berpendapat bahwa masalah sebenarnya yang mungkin timbul adalah pembukaan ambang batas ini akan menyebabkan peningkatan jumlah pekerja asing yang melarikan diri (kaburan). Dengan diberlakukannya undang-undang baru ini, banyak kekhawatiran muncul dan masih menunggu pemerintah mengajukan langkah-langkah pendukung yang komprehensif.

Pembebasan Evaluasi untuk Perekrutan Perawat Asing bagi Lansia 80 Tahun ke Atas, Khawatir Timbul Efek Crowding Out

Yuan Legislatif baru-baru ini mengesahkan amandemen "Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan", yang membebaskan lansia berusia di atas 80 tahun dari evaluasi profesional lembaga medis untuk memperkerjakan perawat asing, atau dengan kata lain bebas dari evaluasi Indeks Barthel.

Anggota legislator dari Partai Progresif Demokratik (DPP) khawatir Taiwan saat ini sudah menghadapi gelombang perebutan pekerja migran. Setelah amandemen disahkan, maka 227.000 keluarga di Taiwan yang memperkerjakan perawat asing akan menghadapi gelombang perebutan tambahan dari 530.000 lansia, yang tentunya dicemaskan akan menjadi bencana bagi mereka yang membutuhkan perawatan intensif.

Organisasi masyarakat juga mengungkapkan kekhawatiran mereka, menganggap hal ini akan menimbulkan efek crowding out

Sekretaris Jenderal Aliansi The League For Persons With Disabillities, Hung Hsin-ping (洪心平), menyatakan bahwa perawat asing memiliki hak untuk memilih lansia dan pasien yang mudah dirawat.

Dengan dibukanya ambang batas ini, pasien yang benar-benar membutuhkan perawatan intensif mungkin kesulitan mendapatkan perawat asing di masa depan.

Hung Hsin-ping mengatakan, "Sekarang pekerja asing memiliki hak untuk berganti pekerjaan, yaitu meski sama-sama sebagai pekerja rumah tangga asing, mereka bisa memilih untuk bekerja di keluarga yang berbeda. Banyak lansia di atas 80 tahun sebenarnya tidak mengalami disabilitas, mereka lebih membutuhkan pendampingan atau bantuan pekerjaan rumah tangga, yang tentu saja jauh lebih ringan dibandingkan merawat penyandang disabilitas berat. Ini sangat menarik bagi perawat asing yang saat ini bekerja di bidang perawatan."

Perawat asing memiliki hak untuk memilih pemberi kerja, dan pemberi kerja yang mudah dirawat menjadi pilihan utama. Untuk "berhasil bersaing" mendapatkan perawat bagi lansia yang sulit dirawat, maka menambah gaji secara pribadi telah menjadi tren yang umum di masyarakat.

Sekretaris Jenderal Taiwan Alzheimer's Disease Association (TADA), Chen Yun-ching (陳筠靜), menyatakan bahwa dia memahami niat baik undang-undang ini untuk memungkinkan banyak lansia mengakses layanan perawatan tanpa harus bersusah payah.

Namun, kondisi penderita demensia sangat beragam dan mereka sering berada dalam posisi yang lemah dalam situasi perekrutan, banyak pemberi kerja harus menambah gaji secara pribadi untuk mempertahankan tenaga perawat.

Chen Yun-ching mengatakan, "Perawatan demensia memiliki lebih banyak kompleksitas dan kebutuhan tingkat tinggi, sehingga dari awal sudah tidak mudah dalam hal pencocokan dan tenaga perawat. Dalam situasi sekarang, banyak keluarga sebenarnya harus membayar lebih secara pribadi untuk mempertahankan perawat asing tersebut, jadi ada kekhawatiran bahwa dengan pasar kerja yang terbuka dan semakin diperluas ini, sebenarnya akan menimbulkan efek crowding out dalam perawatan."

MOHW dan MOL Berkolaborasi Menyiapkan Langkah Pendukung

Chen Yun-ching menunjukkan bahwa tidak hanya lansia yang memiliki kebutuhan perawatan tinggi, keluarga dengan anggota berusia di bawah 79 tahun yang tinggal sendiri atau lansia yang merawat lansia juga membutuhkan perawatan.

Di seluruh Taiwan, ada lebih dari 14.000 penderita demensia usia muda, yang juga harus mendapat kesempatan mengakses sumber daya perawatan ketika membutuhkan. Dia mendesak pemerintah untuk memantau kondisi perawatan oleh perawat asing dan menyelidiki situasi perpindahan pemberi kerja untuk mengevaluasi apakah benar-benar terjadi efek crowding out dalam perawatan.

Setelah undang-undang baru disahkan, untuk menghindari dampak terhadap hak perawatan keluarga dengan penyakit berat, MOHW akan berdiskusi dengan MOL tentang langkah-langkah pendukung, seperti membangun dan menganalisis data perpindahan pemberi kerja, serta mempertimbangkan jaminan hak prioritas perekrutan bagi keluarga dengan penyakit berat untuk menghindari perebutan pekerja.

Wakil Kepala Kantor Perawatan Jangka Panjang MOHW, Wu Hsi-wen (吳希文) mengatakan, "Bagian ini mungkin perlu kerja sama dan diskusi dengan MOL, karena beberapa data mungkin ada di MOL, jadi kita perlu kerja sama antar kementerian, termasuk langkah-langkah pendukung yang disebutkan sebelumnya, MOL juga akan mengajak kami untuk berdiskusi bersama."

Dokter: "Prioritas Perekrutan" Bisa Jadi Solusi, Pekerja Asing yang Melarikan Diri Mungkin Bertambah

Meskipun publik secara konsisten mendesak penjaminan hak prioritas perekrutan bagi keluarga dengan penyakit berat, dokter menunjukkan bahwa dalam praktiknya sebenarnya tidak ada masalah "tidak bisa mendapatkan perawat".

Kepala Departemen Neurologi dan Direktur Pusat Demensia Taipei City Hospital, Dokter Liu Chien-liang (劉建良), menunjukkan bahwa keluarga pasien demensia di kliniknya menunggu sekitar 2-3 bulan untuk mendapatkan perawat asing, dan sejauh ini belum pernah menemui pasien yang tidak bisa mendapatkan perawat. Dia berpendapat efek crowding out mungkin hanya "masalah logika" tapi belum terjadi secara nyata.

Dia juga berpendapat bahwa meskipun pemerintah menetapkan hak prioritas perekrutan, tetapi hal itu tidak berarti karena perawat asing masih bisa mengajukan penolakan perawatan dan perpindahan pemberi kerja dengan alasan tekanan mental dan fisik. "Prioritas perekrutan" hanya menambah prosedur administratif, perawat hanya perlu melalui "formalitas" untuk mendapat jalan keluar.

Dokter Liu Chien-liang berpendapat bahwa memperluas syarat pengajuan perawat asing sebenarnya akan menimbulkan tantangan terhadap multikulturalisme Taiwan, dan jumlah pekerja asing yang melarikan diri mungkin akan semakin meningkat.

Dokter Liu Chien-liang mengatakan, "Namun situasi pekerja yang melarikan diri mungkin akan memburuk, karena bisa mulai menggunakan oknum untuk mengajukan, padahal sebenarnya tidak digunakan. Saya rasa masalah pelarian akan menjadi... Karena sebelumnya dikontrol oleh dokter, dan jika mereka tidak bekerja sama dengan kontrol dokter, pada dasarnya sulit untuk membuat dalam jumlah besar. Tapi sekarang jika mereka berusia 80 tahun, mereka hanya perlu mencari lansia berusia 80 tahun sebagai oknum, lalu mengajukan dan membiarkan mereka melarikan diri, bukankah ini akan menimbulkan banyak masalah seperti itu?"

Mencegah Kebutuhan Perawatan, Menunda Disabilitas dan Demensia adalah Kunci

Menurut data statistik populasi Kementerian Dalam Negeri (MOI) dan statistik penggunaan layanan perawatan jangka panjang MOHW, sekitar 60% lansia berusia di atas 80 tahun saat ini tidak mengalami disabilitas.

Hung Hsin-ping, mengatakan banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang perawatan, menganggap memperkerjakan pekerja asing untuk merawat dapat menjamin kesehatan lansia, tetapi secara klinis lansia yang menerima perawatan pribadi, justru mengalami kemunduran sangat cepat. Banyak lansia dapat memulihkan kemampuan hidup mereka setelah rehabilitasi atau pemulihan fungsi, dan tidak memerlukan perawatan intensif dari perawat asing.

Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Chen Yun-ching, berpendapat bahwa Taiwan akan segera memasuki masyarakat super-aging, fokusnya adalah pada pencegahan dan penundaan disabilitas dan demensia. Dia mengingatkan keluarga untuk memilih sumber daya perawatan yang sesuai, tidak terlalu bergantung, dan mempertahankan kemandirian serta interaksi sosial lansia.

(Taiwan, ROC) --- Dalam pidato Tahun Baru, Presiden Tiongkok Xi Jin-ping menyerukan kepada rakyat untuk tetap percaya diri di tengah penurunan ekonomi Tiongkok. Namun, para akademisi menunjukkan bahwa meskipun Xi Jin-ping secara langka mengakui kondisi ekonomi yang buruk dalam pidatonya, tetapi dia masih menyombongkan diri, sehingga diperkirakan ekonomi Tiongkok akan terus "terpaksa" menghadapi kesulitan di tahun 2025.

Xi Jin-ping Akhirnya Mengakui Kondisi Ekonomi yang Buruk

Dalam pidato Tahun Barunya, Presiden Tiongkok Xi Jin-ping menyatakan bahwa Tiongkok secara aktif merespons dampak perubahan lingkungan domestik dan internasional, serta mengeluarkan serangkaian "kombinasi kebijakan", mendorong pembangunan berkualitas tinggi dengan mantap dengan harapan ekonomi Tiongkok membaik, dan PDB diperkirakan akan melebihi RMB13 triliun.

Xi Jin-ping mengatakan bahwa operasi ekonomi saat ini menghadapi beberapa situasi baru, termasuk tantangan ketidakpastian lingkungan eksternal dan tekanan transisi antara kekuatan lama dan baru, tetapi ini semua dapat diatasi dengan usaha. Tiongkok selalu tumbuh melalui badai dan menjadi lebih kuat melalui ujian, dan semua orang harus tetap percaya diri.

Tang Jing-yuan (唐靖遠), komentator urusan terkini Tiongkok yang berbasis di Amerika, mengatakan bahwa menghadapi situasi ekonomi Tiongkok, Xi Jin-ping sebelumnya selalu berbohong terang-terangan.

Meskipun ekonomi sudah sangat buruk, dia tetap bersikeras mengatakan bahwa "situasinya sangat baik", bukan hanya "cukup baik". Namun tahun ini, dari nada bicaranya, meskipun agak mengelak, tetapi secara tidak langsung dia mengakui bahwa situasi ekonomi Tiongkok tidak baik.

Tang Jing-yuan menambahkan, "Mungkin banyak orang berpikir bahwa ekonomi saat ini sudah mencapai titik yang sangat buruk, dalam situasi seperti ini, jika Anda masih memaksakan diri untuk memoles perkembangan ekonomi Anda sekarang sebaik apa, mungkin seluruh rakyat tidak akan mempercayainya."

Tidak Ada Legitimasi Pemerintahan, Hanya Bisa Menyombongkan "Keagungan dan Kebenaran"

Ekonom Li Heng-qing (李恒青) yang berbasis di Amerika juga menunjukkan bahwa meskipun Xi Jin-ping menyebutkan Tiongkok sedang menghadapi berbagai tekanan dan tantangan ekonomi, tetapi secara keseluruhan dia masih menekankan posisi "menyuarakan teori kejayaan ekonomi Tiongkok".

Di bawah kepemimpinannya, dia mengklaim secara aktif merespons dampak perubahan lingkungan domestik dan internasional, tetapi tidak pernah mengakui bahwa penyebab utama penurunan ekonomi Tiongkok adalah kebijakan buruknya sendiri.

Xi Jin-ping mengatakan telah mengeluarkan serangkaian kombinasi kebijakan sehingga ekonomi Tiongkok membaik, tetapi hampir tidak ada warga yang tinggal di Tiongkok yang merasakan pemulihan ekonomi ini. Yang mereka rasakan adalah musim dingin ekonomi yang "semakin dingin", jadi ini murni "menutup telinga sambil mencuri lonceng".

Li Heng-qing mengatakan, "Secara keseluruhan kali ini, nadanya lebih rendah, tidak seperti sebelumnya yang arogan dan siap menunjukkan arah negara. Ini adalah kesan besarnya, tapi harus dikatakan, dia masih menyombongkan diri, karena dalam lingkungan Tiongkok yang tidak memiliki legitimasi pemerintahan, jika tidak menekankan dirinya agung, mulia, dan benar, tidak ada kemungkinan untuk bertahan, dia sendiri tidak akan ada lagi, jadi dia terus berjalan di jalur ini."

Mengenai pembangunan ekonomi yang dibicarakan Xi Jin-ping, Li Heng-qing terus terang mengatakan "tidak ada yang baru" dan sama sekali tidak mau menyentuh masalah dan tantangan nyata yang dihadapi ekonomi Tiongkok saat ini.

Dia juga tidak memberikan solusi untuk masa depan, hanya menekankan penggunaan kombinasi kebijakan yang lebih aktif untuk merespons. Namun, di mana kombinasi kebijakan yang lebih aktif ini? Bagaimana melakukannya? Apakah dengan terus menerbitkan surat utang baru bisa mengangkat ekonomi Tiongkok? Menurutnya, bahkan Xi Jin-ping sendiri tidak percaya bisa melakukannya.

Menurunkan Nada untuk Mempertahankan Kekuasaan

Melihat Xi Jin-ping yang kurang percaya diri, Li Heng-qing mengatakan bahwa Xi Jin-ping menurunkan sikapnya bukan karena benar-benar memahami penderitaan rakyat, tetapi untuk mencegah ancaman terhadap kekuasaannya sendiri.

Li Heng-qing mengatakan, "Selama 12 tahun pemerintahan Xi Jin-ping, pada dasarnya, kesejahteraan rakyat di matanya bukan apa-apa, penderitaan dan beban rakyat bukan masalah yang harus dia pertimbangkan. Sebagai penguasa tertinggi Tiongkok, yang harus dia pertimbangkan adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan. Selain itu, jika dia masih memiliki ambisi, itu adalah untuk mencapai penyatuan tanah air, menunjukkan arah dunia, membentuk komunitas takdir bersama umat manusia di bawah arahannya, ini adalah ambisinya. Jadi apa itu rakyat? Dia telah memerintah negara dengan cara ini selama bertahun-tahun."

Li Heng-qing mengatakan bahwa selama 12 tahun ini, ekonomi Tiongkok terus memburuk, tahun demi tahun semakin buruk. Xi Jin-ping telah menghancurkan begitu banyak industri Tiongkok, ekonomi swasta hancur total, investasi asing telah ditarik, dan begitu banyak anak muda tidak bisa mendapatkan pekerjaan.

Jadi tidak ada rakyat yang percaya dengan perkataan Xi Jin-ping, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa meskipun tidak percaya.

Li Heng-qing mengatakan, "Rakyat Tiongkok telah menerima nasib selama bertahun-tahun, apa yang bisa Anda lakukan jika Anda tidak percaya? Semua orang sekarang berada dalam keadaan terpaksa, jadi saya pikir ini adalah keadaan normal Tiongkok sekarang. Jika berbicara tentang prospek ekonomi Tiongkok pada tahun 2025 atau gambaran lainnya, saya pikir bisa diringkas dalam dua kata terpaksa, dan tidak ada jalan keluar!"

Li Heng-qing menekankan bahwa masalah ekonomi tidak pernah bisa dipisahkan dari politik, terutama di Tiongkok. Sebenarnya, ada solusi untuk masalah ekonomi Tiongkok, yaitu bergerak menuju ekonomi pasar yang sejati dan masyarakat yang berdasarkan hukum.

Jika sungguh-sungguh menjalankan kedua jalan ini, pasti akan membaik. Namun, menghadapi Xi Jin-ping yang terus menekankan untuk melanjutkan pendalaman reformasi dan keterbukaan, apa yang disebut "reformasi dan keterbukaan" hanyalah untuk memperkuat kontrol dan menggunakan metode "ilmiah" untuk mengontrol. Mengontrol siapa? Mengontrol rakyat. Jadi bagaimana mungkin ekonomi bisa membaik? Keberhasilan adalah kebetulan, kegagalan adalah keniscayaan!

(Taiwan, ROC) --- Mantan presiden Ma Ying-jeou (馬英九) kembali mengunjungi Tiongkok dan tampaknya mendapatkan sambutan hangat di tempat-tempat yang dia kunjungi. Namun, Lu Qing (陸青), seorang komentator politik yang tinggal di Tiongkok menyatakan bahwa kunjungan Ma Ying-jeou kali ini tidak mendapat publikasi besar dari pihak resmi, tidak ada penyebaran informasi yang antusias dari masyarakat, bahkan kelompok oposisi pun tidak peduli dan tidak mengetahui bahwa Ma Ying-jeou telah berkunjung kembali.

Lu Qing mengatakan bahwa justru teori Tanah Air yang disebutkan oleh Presiden Lai Ching-te pada acara perayaan Hari Nasional kemarin, mendatangkan antusiasi luas dari kalangan masyarakat Tiongkok.

Kunjungan Ma Ying-jeou: Dari Dingin hingga Sama Sekali Tidak Dipedulikan oleh Masyarakat Tiongkok

Mantan Presiden Ma Ying-jeou melakukan kunjungan ketiga ke Tiongkok, kembali bertemu dengan Direktur Kantor Urusan Taiwan Song Tao (宋濤), dan menghadiri Festival Es dan Salju Pemuda Lintas Selat, yang mendapat sambutan hangat dari unit-unit terkait.

Namun, Lu Qing mengamati bahwa dibandingkan dengan kunjungan Ma Ying-jeou ke Tiongkok pada April tahun lalu, maka tingkat perhatian yang diterima sudah berbeda.

Lu Qing mengatakan, "Saat kunjungan Ma Ying-jeou terakhir kali, orang-orang bersikap 'dingin', tapi setidaknya masih ada beberapa berita, sekarang mungkin sudah 'tidak peduli', bahkan mungkin tidak dianggap sebagai sebuah peristiwa berita. Sebaliknya, beberapa waktu lalu, ketika Yayasan Ma Ying-jeou mengundang beberapa mahasiswa Tiongkok ke Taiwan, saat pertukaran ada yang memberikan mereka bendera Republik Tiongkok, mahasiswa dari Tiongkok sangat canggung dan lari karena tidak berani menerimanya, berita ini kami tahu, kami tahu secara tidak sengaja dari lingkaran pertemanan, kemudian DPP melakukan aksi protes, informasi ini kami juga tahu, tapi kunjungan Ma Ying-jeou ke Tiongkok kali ini, kami benar-benar tidak tahu."

Lu Qing mengatakan, jika pihak resmi melakukan publikasi besar tentang kunjungan Ma Ying-jeou, akan terlihat posting terkait di lingkaran pertemanan Facebook atau Twitter, tapi kali ini tidak ada publikasi resmi yang terlihat, dan bahkan beberapa teman dengan pandangan politik yang lebih condong ke kubu biru Taiwan juga tidak menyebarkan informasi.

Presiden yang Telah Lengser, Apa yang Telah Dia Berikan kepada Daratan Tiongkok?

Cai Shen-kun (蔡慎坤), komentator politik Tiongkok yang berbasis di AS, menyatakan bahwa Ma Ying-jeou sekarang adalah presiden Taiwan yang telah lengser, juga anggota KMT yang telah jatuh, sehingga dia ingin mencari "eksistensi", dan kebetulan PKT (Partai Komunis Tiongkok) tidak dapat menemukan agen yang cocok di Taiwan, sehingga terpaksa mencarinya, dan Ma Ying-jeou pada saat ini mengikuti kemauan mereka, bersedia tampil memainkan peran yang tidak terhormat ini.

Cai Shen-kun mengatakan, Ma Ying-jeou mengklaim ke publik bahwa kunjungannya ke Tiongkok adalah untuk perdamaian, mengurangi risiko perang lintas selat, serta demi kesejahteraan rakyat Taiwan, tetapi sebenarnya tujuanya adalah berharap mempromosikan apa yang disebut satu negara dua sistem untuk PKT.

Cai Shen-kun mengatakan, "Saya tidak percaya Ma Ying-jeou masih bisa memainkan peran besar dalam hal ini, itu hanya hiburan bagi dirinya sendiri, Departemen Kerja Front Bersatu Tiongkok dapat menceritakan kisah mereka melalui dia, atau mempengaruhi sebagian kecil orang Taiwan, karena cara Ma Ying-jeou sekarang, dia ingin mempengaruhi lebih banyak orang Taiwan, saya rasa itu tidak mungkin, tidak bisa dilakukan, karena orang Taiwan bukan orang bodoh."

Integritas dan Wawasan Masih Kalah dengan Li Ka-shing, Orang Terkaya Hong Kong

Lu Qing menunjukkan bahwa Ma Ying-jeou adalah orang baik, tetapi juga orang yang "tidak berdaya". Dia selalu memiliki antusias tentang Republik Tiongkok, antusias tanah air, selalu memiliki antuasias besar perihal bangsa Tionghoa yang besar, tetapi menghadapi ketidakberdayaan zaman.

Lu Qing mengilas balik bahwa Ma Ying-jeou pernah mengatakan, "Tanpa rehabilitasi Insiden 4 Juni, tidak bisa membicarakan unifikasi". Pernyataan ini bahkan menjadi headline besar di United Daily News Taiwan saat itu, sekarang hampir 20 tahun berlalu, bagaimana keadaannya kini?

Lu Qing mengatakan, "Saya tidak percaya dia sengaja ingin merendahkan kedaulatan Republik Tiongkok atau merendahkan status internasional Taiwan atau semacamnya, tetapi dalam situasi objektif, seperti ketika Rusia menginvasi Ukraina, ketika Tiongkok di sini menyanyikan harmoni, kita tidak bisa mengatakan niatnya jahat, tetapi secara objektif, dia membiarkan tindakan invasi semacam ini. Dalam situasi di mana pesawat militer Tiongkok terbang mengelilingi Taiwan begitu banyak kali, maka Anda di sini tidak melakukan protes apapun, atau membuat seruan dari posisi Republik Tiongkok, Anda bahkan kalah dengan seorang pengusaha Li Ka-shing, yang ketika terjadi konflik di Hong Kong, sikap iklan yang dia terbitkan lebih terlihat seperti politisi, lebih menunjukkan integritas dan wawasan seorang elit sosial, tetapi Ma Ying-jeou setelah lengser, termasuk saat dia memerintah, hampir tidak pernah mengatakan hal seperti ini."

(Taiwan, ROC) --- Kementerian Luar Negeri Tiongkok baru-baru ini mengadakan "Acara Promosi Global Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan", di mana Menteri Wang Yi  (王毅) memuji pelabuhan perdagangan bebas Hainan sebagai penggerak baru globalisasi ekonomi, dengan harapan dapat menarik investasi asing global.

Namun, para akademisi berpendapat bahwa posisi pelabuhan perdagangan bebas Hainan saat ini masih belum jelas, tidak hanya kurang memiliki keunikan yang seharusnya dimiliki zona khusus, ditambah lagi "model ekonomi zona khusus" telah menjadi fitur dasar di berbagai wilayah Tiongkok, menyebabkan daya saingnya terdilusi dan sulit membentuk efek pengelompokan perusahaan. Semua ini membuat pengembangan masa depan pelabuhan perdagangan bebas Hainan menghadapi tantangan serius.

Tiongkok Dorong Kawasan Perdagangan Bebas Hainan, Disebut-sebut Sebagai Mesin Baru untuk Mendorong Globalisasi Ekonomi

Untuk menarik investasi asing global, Tiongkok baru-baru ini mengadakan "Acara Promosi Global Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan", mengundang lebih dari 500 peserta termasuk duta besar dan pejabat dari 160 negara yang bertugas di Tiongkok, perwakilan organisasi internasional di Tiongkok, perwakilan otoritas pusat dan daerah, serta perwakilan perusahaan dan asosiasi bisnis internasional.

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dalam pidatonya memuji pelabuhan perdagangan bebas Hainan telah menjadi penggerak baru globalisasi ekonomi, menegaskan Tiongkok akan tetap berpegang pada pembangunan terbuka, dan pintu keterbukaan hanya akan semakin lebar.

Memilih Tiongkok berarti memilih peluang, merangkul Tiongkok berarti merangkul masa depan, dan pelabuhan perdagangan bebas Hainan akan menjadi kartu nama reformasi dan keterbukaan Tiongkok di era baru.

Kawasan Perdagangan Bebas Hainan Kurang Unik, Daya Saing Tergerus

Namun, Wu Jo-wei (吳若瑋), asisten peneliti di Academia Sinica, berpendapat bahwa pengembangan zona khusus pelabuhan perdagangan bebas Hainan di masa depan masih menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi. Zona khusus seharusnya memiliki keunikan, tetapi dari perkembangan saat ini, proyek medis internasional yang direncanakan semula, ternyata tidak eksklusif untuk pelabuhan perdagangan bebas Hainan, yang jelas melemahkan daya saingnya.

Wu Jo-wei mengatakan, "Misalnya dalam hal medis internasional atau keterbukaan medis, kami menemukan bahwa tampaknya tidak hanya eksklusif untuk Hainan, sebaliknya beberapa zona percontohan juga memainkan peran dalam keterbukaan medis ini, jadi bagi Hainan, apakah keunikannya mungkin telah terdilusi."

Terlalu Banyak Kawasan Khusus di Tiongkok, Kawasan Perdagangan Bebas Hainan Sulit Membentuk Ekosistem Bisnis yang Kuat

Tiongkok selama ini ahli dalam menggunakan zona khusus untuk mengembangkan ekonomi, menjadikan zona khusus hampir seperti fasilitas dasar di seluruh wilayah Tiongkok.

Dari Zona Khusus Shenzhen di masa lalu hingga pembangunan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan saat ini, Tiongkok memiliki sekitar 2.500 zona khusus berbagai jenis, yang merupakan sekitar setengah dari total global.

Meskipun Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan unggul dalam hal proyek dan cakupan, dibandingkan pelabuhan perdagangan bebas Tiongkok lainnya, tetapi dengan banyaknya pesaing, kemampuan untuk menciptakan efek klaster bisnis dan memperoleh keunggulan pasar menjadi tantangan utama.

Wu Jo-wei mengatakan, "Ketika perusahaan memilih lokasi, mereka menghadapi banyak pesaing karena banyaknya zona khusus yang tersedia. Dalam situasi ini, perusahaan harus mempertimbangkan lebih lanjut di mana keunggulan mereka dalam hal operasi dan pengembangan pasar."

Lokasi Terlalu Terpencil, Permintaan Domestik dan Investasi Asing Sulit Menopang

Lokasi geografis yang terlalu terpencil membuat sulit untuk mengandalkan permintaan domestik dan investasi asing. Wu Jo-wei berpendapat bahwa lokasi geografis Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan terlalu jauh dari pusat konsumsi utama. Sebagai wilayah yang independen dengan permintaan domestik yang terbatas, sangat bergantung pada investasi asing untuk bertahan. Namun, saat ini baik proyek ekonomi domestik maupun internasional belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Wu Jo-wei menambahkan, "Permintaan domestik terbatas, dan dalam hal perdagangan luar negeri, produk pertanian dan manufaktur belum berkembang. Sektor teknologi, termasuk industri kedirgantaraan, belum menunjukkan hasil, sehingga sulit untuk mendukung pertumbuhan."

Angka Berbicara: Perkembangan Kawasan Perdagangan Bebas Hainan Semakin Menurun

Data menunjukkan bahwa dalam tiga kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Hainan hanya 3,2%, jauh di bawah target pemerintah lokal sebesar 8% dan rata-rata nasional 4,6%.

Meskipun tiga bandara utama Hainan mencatat 20,24 juta kedatangan penumpang dari Januari hingga Oktober (naik 4,6%), tetapi pengeluaran wisatawan relatif rendah.

Penjualan bebas pajak pulau hanya mencapai RMN 26,14 miliar, turun 31,6%. Selama liburan Nasional, penjualan rata-rata toko bebas pajak turun 32,5% dengan pengeluaran per kapita turun 8,9%.

Lebih buruk lagi, investasi asing di Hainan juga mengecewakan. Meskipun jumlah perusahaan investasi asing baru naik 10% dari Januari hingga September, tetapi penggunaan aktual investasi asing turun sekitar 20%.

Membangun Rantai Pasokan Hulu-Hilir Tiongkok-ASEAN, Rencana Tiongkok Mungkin Tak Semulus Harapan

Tiongkok berharap Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan dapat menjadi batu loncatan ke ASEAN dan membangun rantai pasokan hulu-hilir antara Tiongkok dan ASEAN dalam kerangka RCEP.

Namun, Wu Jo-wei memperingatkan bahwa dengan era tarif tinggi dan perusahaan yang merencanakan diversifikasi global untuk menyebar risiko, rencana Tiongkok menghadapi banyak ketidakpastian.

Mengingat faktor geografis, kondisi ekonomi dan perdagangan, membuat prospek pengembangan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan mungkin tidak secerah yang dijamin pemerintah Tiongkok.

Tantangan akan lebih besar daripada peluang, dan apakah ini akan menjadi proyek yang terbengkalai seperti yang dikhawatirkan para ahli, hanya waktu yang akan membuktikan.

(Taiwan, ROC) --- Perang saudara Suriah kembali bergejolak setelah pasukan pemberontak yang menentang Presiden Bashar al-Assad melancarkan serangan mendadak pada akhir November, dengan cepat merebut kota-kota penting. Hal ini semakin memperburuk situasi di Timur Tengah yang sudah dilanda konflik.

Kawasan Timur Tengah yang sudah diwarnai perang Israel-Hamas dan konflik Israel-Hezbollah, kini menghadapi eskalasi baru. Tepat saat gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah mulai berlaku, pasukan pemberontak Suriah tiba-tiba menyerang pasukan pemerintah dan berhasil merebut beberapa kota penting termasuk Aleppo, kota terbesar kedua di negara tersebut.

Perang Suriah Lebih dari Satu Dekade: Keterlibatan Berbagai Pihak Menjadikannya Perang Proksi

Perang saudara Suriah yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun ini bermula dari gelombang demokratisasi Arab Spring pada 2011. Protes anti-Presiden Assad yang dihadapi dengan kekerasan berkembang menjadi konflik bersenjata yang melibatkan berbagai kekuatan dalam dan luar negeri.

Sejak tahun 2020, konflik ini relatif membeku dengan rezim Assad yang didukung Iran dan Rusia menguasai sebagian besar wilayah dan kota-kota utama.

Wilayah barat laut dikuasai pemberontak, sementara etnis Kurdi yang mendapat dukungan AS menguasai sebagian kecil wilayah timur laut. Turki mendukung beberapa kelompok pemberontak yang menguasai wilayah perbatasan utara.

Menurut Profesor Tsui Chin-kuei (崔進揆), Direktur Institut Politik Internasional Universitas Chung Hsing, konflik Suriah memberi kesempatan bagi Rusia untuk kembali ke panggung internasional setelah krisis Krimea 2014. Rusia memiliki pangkalan militer di Suriah sejak era Soviet yang menjadi satu-satunya titik militer mereka di Timur Tengah.

Profesor Tsui Chin-kuei menjelaskan bahwa AS awalnya enggan terlibat dalam konflik Suriah, tetapi isu kemanusiaan dan penggunaan senjata kimia memaksa AS mempertimbangkan keterlibatan militer. Faktor kunci keterlibatan AS adalah munculnya ISIS yang menguasai wilayah Irak dan Suriah. Meski kekuatan ISIS telah terkendali sejak 2019, tetapi AS masih mempertahankan sekitar 900 personel militer di Suriah untuk mencegah kebangkitan kembali kelompok tersebut.

Eskalasi Perang Suriah, Ancaman Serius bagi Stabilitas Kawasan Timur Tengah

Eskalasi perang saudara Suriah semakin mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah. Pasukan pemberontak yang sebelumnya bertahan di wilayah barat laut Suriah, tiba-tiba melancarkan serangan pada akhir November, dalam waktu 2 hari berhasil menduduki kota terbesar kedua Aleppo, dan dalam waktu sekitar seminggu, kota Hama di wilayah tengah yang merupakan kota terbesar keempat juga jatuh ke tangan pemberontak, yang terus bergerak ke selatan menuju kota terbesar ketiga Homs.

Rusia segera mengerahkan kekuatan udaranya untuk membantu sekutunya Assad, sementara Iran mengirim milisi pendukung yang memasuki Suriah dari Irak untuk mendukung pasukan pemerintah.

Dengan kembali berkobarnya perang saudara Suriah, para akademisi menilai kemungkinan keterlibatan negara-negara tetangga atau bahkan kekuatan internasional yang memicu konflik lebih besar relatif kecil, terutama karena perubahan sikap negara-negara Arab Sunni di sekitarnya terhadap rezim Assad.

Profesor Tsui Chin-kuei menyatakan, "Di masa lalu, banyak negara Arab di kawasan yang tidak mendukung rezim Assad, tetapi sekarang sikap mereka telah berubah. Mereka menganggap perang itu sudah berakhir, rezim Assad bertahan, dan keberadaan rezim Assad sebenarnya membantu menjaga stabilitas kawasan. Saya rasa kemungkinan perang meluas tidak terlalu tinggi."

Kawasan Timur Tengah saat ini sudah dilanda dua perang, termasuk Israel yang didukung AS masih membersihkan kekuatan Hamas di Gaza, dan meski Israel dan Hezbollah Lebanon telah mencapai gencatan senjata, tetapi kedua pihak masih terus saling menyerang. Selain itu, Rusia sendiri sedang fokus pada perang Ukraina. 

Profesor Li Deng-ke (李登科) dari Departemen Diplomasi dan Sekolah Urusan Internasional Universitas Nasional Chengchi berpendapat bahwa dalam konflik Suriah, berbagai pihak mungkin akan berkompromi karena tidak ingin melihat rezim Assad jatuh yang dapat menyebabkan kawasan kembali tidak terkendali dan kacau.

Profesor Li Deng-ke mengatakan, "Saya pikir kemungkinan kompromi di antara kekuatan-kekuatan eksternal ini ada, karena kepentingan masing-masing pihak tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, masih ada ruang untuk kompromi di tengah konflik."

Trump 2.0 Akan Berkuasa, Kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah Jadi Sorotan

Donald Trump akan kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari 2025. Di masa lalu, dia menjalankan kebijakan "America First" dalam urusan luar negeri, menolak terus berperan sebagai polisi di Timur Tengah, dan memerintahkan penarikan pasukan dari Suriah pada 2019, yang dikritik telah mengkhianati sekutu Kurdi dalam perlawanan bersama melawan ISIS.

Saat ini hanya tersisa sekitar 900 tentara AS di Suriah, sebagian besar berada di wilayah timur laut negara tersebut.

Dengan kembalinya Trump ke tampuk kekuasaan, cara dia menangani perang saudara Suriah juga menjadi perhatian. Para akademisi memperkirakan Trump akan melanjutkan pendekatan sebelumnya, tidak mencari keterlibatan aktif dalam urusan Timur Tengah. Tsui Chin-kuei juga berpendapat bahwa ini mencerminkan perubahan dalam strategi militer global AS.

Tsui Chin-kuei mengatakan, "Dulu karena perang melawan terorisme di Timur Tengah, kemudian setelah situasi Timur Tengah relatif stabil, AS mengalihkan fokusnya ke kawasan Indo-Pasifik untuk menangani masalah kebangkitan Tiongkok. Ini sebenarnya menyangkut masalah penempatan strategi global AS. Dalam masalah Suriah, tujuan utama kehadiran militer AS masih untuk mencegah kebangkitan kembali ISIS atau ekstremisme lainnya, karena jika ekstremisme lain atau ISIS bangkit kembali dan meluas, AS mungkin terpaksa mengirim pasukan kembali ke Timur Tengah, yang akan mengalihkan perhatian globalnya."

Para akademisi menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, fokus diplomasi AS telah berubah untuk menghadapi tantangan Tiongkok. Perang saudara Suriah tidak lagi menjadi prioritas, dan selama terorisme tidak kembali mengambil kesempatan untuk bangkit, maka sikap AS terhadap Timur Tengah akan mempertahankan kebijakan konsisten "melindungi Israel dan melawan pengaruh Iran dan Rusia".

(Taiwan, ROC) --- Ahli Sinologi terkemuka Amerika Serikat, Perry Link, baru-baru ini menyatakan keprihatinannya atas pengaruh bahasa PKT (Partai Komunis Tiongkok) yang tanpa disadari terhadap penggiat media Taiwan, setelah kunjungannya ke Taiwan kemarin. Dalam sebuah surat terbuka dan wawancara dengan Radio Taiwan International, Peter Link menyoroti penggunaan istilah tertentu yang menurutnya mencerminkan bias pro-PKT.

Khawatir akan Infiltrasi Bahasa Tiongkok, Perry Link Ungkap Harapannya

Peter Link mengamati bahwa beberapa jurnalis Taiwan menggunakan istilah "分子" (fēnzǐ), yang berarti "elemen" atau "molekul", untuk merujuk pada para disiden Tiongkok. Dia berpendapat bahwa istilah ini memiliki konotasi negatif dan meremehkan, yang mencerminkan bahasa yang digunakan oleh PKT untuk mendiskreditkan para pengkritiknya. Peter Link juga prihatin dengan penggunaan istilah "Tiongkok" dan "PKT" secara bergantian, dengan alasan bahwa hal itu menyamakan partai dengan rakyat Tiongkok.

Peter Link percaya bahwa pengaruh ini sebagian disebabkan oleh upaya PKT untuk membentuk opini publik global melalui Institut Konfusius dan platform media sosial seperti TikTok. Dia memuji keputusan AS untuk melarang TikTok dari perangkat pemerintah dan mendesak Taiwan untuk melakukan hal yang sama, dengan alasan bahwa platform tersebut digunakan untuk menyebarkan propaganda dan memanipulasi pengguna.

"Saya rasa banyak jurnalis tidak sengaja menyerap dan menggunakan bahasa PKT tanpa menyadarinya," kata Peter Link. "Misalnya, dalam sebuah wawancara, pembawa acara menyebut disiden luar negeri sebagai 'elemen' gerakan demokrasi. Saya rasa sebagian besar penyiar tidak menyadari konotasi negatif dari istilah ini, tetapi mereka tetap menggunakannya. Ini adalah salah satu taktik PKT."

Peringatan Peter Link menyoroti tantangan yang dihadapi demokrasi di seluruh dunia dalam menghadapi pengaruh otoritarianisme. Kasus ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan kritis terhadap bahasa dan narasi yang digunakan untuk membentuk opini publik, terutama dalam lanskap media saat ini yang kompleks.

Ahli Sinologi AS Perry Link Serukan Kewaspadaan Terhadap Perang Kognitif Tiongkok

Perry Link kemudian membandingkan taktik Tiongkok saat ini dengan Uni Soviet selama Perang Dingin, dengan alasan bahwa sementara Uni Soviet dipandang sebagai ancaman yang jauh, Tiongkok telah menyusup ke institusi Barat, termasuk media. Dia berpendapat bahwa media publik Barat dipengaruhi oleh tekanan Tiongkok, dengan beberapa jurnalis secara tidak sadar menggunakan bahasa yang mencerminkan narasi PKT.

"Ini disengaja," kata Peter Link. Peter Link menyampaikan bahwa Beijing dengan sengaja mendesain bahasa apa yang akan disebarkan ke seluruh dunia, termasuk Taiwan. Mereka ingin menyusupkan bahasa mereka ke media Taiwan sehingga orang-orang mulai menggunakannya tanpa menyadarinya. Ini secara halus memengaruhi konsep dan pemikiran mereka. Ini jelas merupakan masalah. Inilah yang telah dilakukan oleh front persatuan PKT selama bertahun-tahun.

Melawan Perang Kognitif Tiongkok, Akademisi Serukan Publik untuk Berpikir Kritis

Peter Link menunjuk pada Institut Konfusius dan TikTok sebagai contoh pengaruh Tiongkok. Dia mengkritik Institut Konfusius karena menghindari topik-topik yang sensitif secara politik dan memuji keputusan AS untuk melarang TikTok dari perangkat pemerintah, dengan alasan bahwa platform tersebut digunakan untuk menyebarkan propaganda. Ia juga mendesak Taiwan untuk mengikuti jejak AS dan membatasi TikTok.

"Misalnya, TikTok. Pemerintah AS baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang mewajibkan TikTok untuk menjual seluruh operasinya di AS ke perusahaan Amerika, bukan yang dikontrol oleh Beijing. Jika tidak, TikTok tidak akan dapat beroperasi di AS. Saya mendukung tindakan ini. Saya pikir pemerintah harus dapat melakukan ini, dan pemerintah Taiwan juga tidak perlu takut untuk mengambil langkah seperti itu," lanjut Peter Link

Peter Link menekankan pentingnya pemikiran independen dalam melawan perang kognitif Tiongkok. Dia berbagi pengalaman pribadinya mempertanyakan istilah-istilah yang tampaknya tidak berbahaya seperti "pembebasan" dan "rakyat", yang menurutnya telah dikosongkan maknanya dan digunakan untuk tujuan propaganda oleh PKT.

Ia mendesak warga Taiwan untuk tetap waspada terhadap bahasa yang mereka gunakan dan untuk menantang narasi yang dipromosikan oleh PKT. Dia menekankan bahwa pemikiran independen sangat penting dalam melindungi demokrasi dari pengaruh otoriter.

(Taiwan, ROC) --- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim PBB COP29 telah berlangsung, dan ada harapan besar bahwa Pasal 6.4 dari Perjanjian Paris akan disahkan secara resmi. Jika ini terjadi, maka Taiwan akan dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon internasional. 

Namun, para ahli menekankan bahwa pengurangan emisi domestik yang nyata harus menjadi prioritas utama. Meskipun Taiwan dapat bergabung dengan perdagangan karbon internasional, tetapi mereka juga harus mematuhi Mekanisme Pembangunan Berkelanjutan (SDM) untuk menghindari tuduhan "greenwashing" atau pencitraan palsu. 

Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mengembangkan kredit karbon di luar negeri tidak semudah yang dibayangkan, dan menyarankan agar Taiwan fokus pada strategi "ekspor pabrik secara keseluruhan".

Perdebatan Prosedural Seputar Pasal 6.4 Perjanjian Paris, Kemungkinan Disahkan Tetap Tinggi

COP29 dimulai pada 11 November di Baku, Azerbaijan, dengan fokus pada peningkatan target pendanaan iklim, sehingga dijuluki "COP Keuangan". Pada hari pertama, selama diskusi tentang perdagangan karbon, Presiden COP29 Mukhtar Babayev mengumumkan kemajuan signifikan dalam negosiasi. 

Dia menyatakan bahwa mekanisme perdagangan karbon akan sepenuhnya diaktifkan, memungkinkan negara-negara untuk berdagang kredit karbon. 

Berita ini disambut baik di Taiwan, yang melihat peluang untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon internasional. 

Pemerintah berharap dapat mencapai target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC), sementara investor swasta optimis tentang potensi keuntungan finansial.

Diskusi tentang pengesahan Pasal 6 Perjanjian Paris telah berlangsung sejak COP28. Pasal ini mengatur bagaimana negara-negara penandatangan dapat mengimbangi emisi mereka dengan mendanai proyek pengurangan emisi di tempat lain, sehingga mendorong pembentukan perdagangan karbon. 

Fokus tahun ini adalah Pasal 6.4, yang mengusulkan perdagangan karbon internasional yang diatur oleh PBB, terbuka untuk semua negara, termasuk yang bukan merupakan pihak dalam Konvensi Iklim.

Profesor Fan Jian-de (范建得) dari Institut Hukum Teknologi Universitas Nasional Tsing Hua, yang hadir di COP29, menjelaskan bahwa pertemuan badan tambahan Konvensi Iklim pada bulan Juni telah menghasilkan rancangan teks resolusi setelah dua putaran diskusi dengan Presiden COP di Baku. 

Rancangan ini mengakui dua ketentuan penting dalam Pasal 6.4, yakni standar penghilangan karbon dan standar pengembangan dan penilaian metodologi. 

Biasanya, teks resolusi dibahas selama pertemuan tingkat menteri di minggu kedua, disahkan oleh menteri dari setiap negara penandatangan, dan kemudian diserahkan ke majelis umum untuk disahkan secara resmi. 

Namun, tahun ini, rancangan resolusi langsung diajukan ke majelis dan diumumkan sebagai disahkan oleh Presiden. 

Meskipun ada kemungkinan perubahan, pembalikan sangat tidak mungkin, dan Profesor Fan Jian-de yakin bahwa pengesahan akhir Pasal 6 hampir pasti. Dia menekankan bahwa tanpa pengesahan Pasal 6, COP tahun ini mungkin tidak menghasilkan hasil yang substansial.

Taiwan Bersiap Merambah Perdagangan Karbon Internasional

Pengesahan Pasal 6 Perjanjian Paris membuka peluang bagi negara-negara untuk mencapai target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) mereka. Liu Zhe-liang (劉哲良), peneliti di Chung-Hua Institution for Economic Research yang juga hadir di Baku, menjelaskan bahwa meskipun semua negara berupaya mengurangi emisi, tetapi keterbatasan teknologi dan dana dapat menghambat pencapaian target. 

Melalui mekanisme perdagangan karbon global, negara-negara yang kesulitan dapat mendanai proyek pengurangan emisi di negara lain. 

Jika diakui oleh PBB, kontribusi pengurangan emisi ini dapat diperhitungkan dalam NDC sebagai pihak negara yang mendanai, sehingga membantu tata kelola iklim, termasuk di Taiwan.

Menteri Lingkungan Hidup Taiwan, Peng Chi-ming (彭啓明), memperkirakan bahwa detail terkait Pasal 6.4 Perjanjian Paris akan diselesaikan dalam satu atau dua tahun ke depan. 

Hal ini akan membuka peluang bagi Taiwan untuk bekerja sama dalam skema kredit karbon internasional. 

Mengingat keterbatasan lahan di Taiwan, bekerjasama dengan negara-negara sahabat untuk mengembangkan energi terbarukan dan mendapatkan kredit karbon menjadi pilihan yang menarik. 

Hasil pengurangan emisi ini kemudian dapat dimasukkan ke dalam NDC Taiwan, yang akan menjadi kemajuan besar. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Luar Negeri Taiwan telah bertemu untuk membahas pembentukan tim kerja sama kredit karbon internasional sebagai persiapan untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon global.

(Taiwan, ROC) --- Donald Trump, kandidat presiden dari Partai Republik Amerika Serikat, telah mendeklarasikan kemenangannya. Terkait kebijakannya terhadap Taiwan dan isu keamanan Selat Taiwan di masa pemerintahannya nanti, para akademisi di Taiwan berpendapat bahwa berbeda dengan Presiden Biden yang secara eksplisit menyatakan akan membela Taiwan, Trump akan kembali ke kebijakan "strategis ambiguitas", dan menuntut Taiwan untuk mengambil tindakan "konkret" guna menunjukkan tekadnya dalam membela diri.

Sementara itu, pihak Tiongkok, karena khawatir dengan ketidakpastian Trump, kemungkinan besar akan sedikit menahan diri dalam tindakannya di sekitar Selat Taiwan.

Keamanan Selat Taiwan: Trump Akan Melanjutkan "Strategis Ambiguitas "

Terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru telah dipastikan. Bagi Taiwan, yang menjadi perhatian utama tentu saja adalah perkembangan hubungan Taiwan dengan AS dan situasi regional, serta yang paling penting adalah sikap Trump terhadap isu Selat Taiwan.

Direktur Departemen Diplomasi Universitas Nasional Chengchi, Wu Chong-han (吳崇涵), menyatakan bahwa Trump akan mempertahankan "strategis ambiguitas" karena tindakan militer seperti mengirim pasukan untuk membantu Taiwan dianggap oleh Trump sebagai tindakan yang merugikan kepentingan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, prasyarat bagi Trump untuk terus membantu pembangunan militer Taiwan adalah Taiwan harus menunjukkan ketangguhan dan tekad untuk membela diri.

Wu Chong-han mengatakan, "Dia (Trump) akan berpikir bahwa kedua sisi selat harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga perdamaian. Dia akan menyelesaikan kerja sama militer yang telah dijanjikan antara Taiwan dengan Amerika Serikat, dan dia juga akan mendukung pembangunan militer kita. Tetapi, karena kepribadiannya, dia hanya akan membantu kita jika kita menunjukkan kekuatan."

Asisten Peneliti di Pusat Hubungan Internasional Universitas Nasional Chengchi, Tzeng Wei-feng (曾偉峯), juga berpendapat bahwa Trump akan memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat dan tidak akan secara eksplisit menyatakan akan membela Taiwan, yang berarti kembali ke posisi "strategis ambiguitas ".

Profesor ilmu politik di Universitas Nasional Chung Cheng, Tsai Jung-hsiang (蔡榮祥), menunjukkan bahwa meskipun ada komentar yang mengatakan bahwa Trump condong ke unilateralisme, dapat dipastikan bahwa dia tidak akan meninggalkan Taiwan. Dan dukungan Partai Republik untuk Taiwan akan terus menunjukkan konsistensinya yang telah berlangsung lama.

Manufaktur Chip: Tekanan pada Taiwan Akan Meningkat

Mengenai isu industri semikonduktor dan chip yang juga menjadi perhatian, Tsai Jung-hsiang menyatakan bahwa pernyataan Trump sebelumnya tidak lain adalah harapan agar lebih banyak chip diproduksi di Amerika Serikat. Dapat diperkirakan bahwa investasi TSMC ke depannya akan terus ditingkatkan.

Tzeng Wei-feng menganalisis bahwa Trump tidak hanya akan menuntut lebih banyak investasi, tetapi juga akan belajar dari pengalaman investasi Foxconn di Wisconsin selama masa jabatan pertamanya.

Kali ini, dia tidak hanya akan mempercepat pekerjaan terkait, tetapi juga sangat mungkin untuk mengambil tindakan yang lebih keras dalam implementasinya.

Tzeng Wei-feng mengatakan, "Menurut saya, Trump akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada Taiwan. Dia tidak memiliki tekanan untuk dipilih kembali, jadi dia akan melakukan sebanyak mungkin dalam 4 tahun. Dalam hal industri, Taiwan akan menghadapi tekanan yang mungkin lebih besar dari Amerika Serikat."

Wu Chong-han lebih lanjut memperingatkan bahwa Trump akan menepati janjinya terkait TSMC, dan cara yang digunakan dapat merujuk pada bagaimana Amerika Serikat menggunakan "Plaza Accord" untuk menekan Jepang pada tahun 1985, dan bagaimana Trump menggunakan tarif untuk menekan Tiongkok selama masa jabatan pertamanya. Oleh karena itu, Taiwan harus berhati-hati dalam menangani investasi dan pembangunan pabrik TSMC di Amerika Serikat.

Keamanan Regional: Aliansi AS-Jepang-Korea Selatan Akan Relatif Longgar

Kerja sama keamanan regional merupakan isu lain yang terkait erat dengan kepentingan Taiwan. Tzeng Wei-feng dengan blak-blakan mengatakan bahwa hubungan kerja sama AS-Jepang-Korea Selatan yang telah dibangun Biden selama 4 tahun terakhir, kemungkinan akan disesuaikan kembali setelah Trump menjabat. Hal ini dapat digunakan untuk menilai bahwa hubungan aliansi AS-Jepang-Korea Selatan dalam 4 tahun ke depan akan sulit untuk sekuat saat ini.

Tzeng Wei-feng menunjukkan bahwa begitu hubungan aliansi tidak begitu erat, dan Jepang serta Korea Selatan memiliki banyak urusan internal yang perlu ditangani, maka hal ini akan memberi Tiongkok peluang untuk memecah belah, yang selanjutnya akan memengaruhi situasi regional.

Tzeng Wei-feng mengatakan, "Pertama, setelah aliansi AS-Jepang-Korea Selatan relatif longgar, dan Jepang serta Korea Selatan tidak dapat memainkan peran yang lebih besar, maka keamanan regional Asia Timur dapat menjadi celah, bahkan keamanan Selat Taiwan dapat menjadi celah yang dapat ditembus oleh Tiongkok."

Tsai Jung-hsiang berpendapat bahwa Trump terutama berharap Jepang dan Korea Selatan dapat menanggung lebih banyak biaya keamanan. Dengan kata lain, Amerika Serikat akan terus memainkan peran yang cukup besar di kawasan Asia Timur.

(Taiwan, ROC) --- Cyberspace Administration of China (CAC) dan Kementerian Pendidikan setempat baru-baru ini meluncurkan aksi khusus "Qinglang:  Menertibkan Penggunaan Bahasa di Internet", yang memicu diskusi di media sosial Tiongkok. Beberapa Warganet berpendapat bahwa penggunaan homofon dan bahasa kiasan yang populer di internet sebenarnya terkait erat dengan sensor internet di Tiongkok.

Cendekiawan Tionghoa dan komentator, Xu Quan (徐全), menunjukkan bahwa CAC dalam aksi Qinglang ini bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, yang menunjukkan bahwa pemerintah sekarang berharap untuk mulai mendidik anak-anak sejak usia dini untuk menjaga jarak dengan kosa kata internet yang informal dan bebas.

Dia mengatakan bahwa alasan pemerintah ingin melakukan ini dapat dilihat dari konteks perkembangan sejarah pemikiran Tiongkok dalam 20 tahun terakhir.  Tiongkok menekankan kepercayaan diri budaya, dan gelombang nasionalisme budaya semakin tinggi. Dalam 20 tahun terakhir, banyak program yang mirip dengan kompetisi puisi kuno telah muncul di CCTV, membuat banyak anak muda sangat tertarik pada puisi dan lagu klasik. 

Dalam materi ajar bahasa Mandarin di sekolah dasar dan menengah pertama di Tiongkok, proporsi puisi dan prosa klasik juga telah meningkat secara signifikan, yang menunjukkan bahwa pemerintah Beijing ingin menekankan penggunaan bahasa Mandarin standar, bahkan bahasa Mandarin yang halus.

Kosa Kata Internet dan Bahasa Mandarin Standar Tidak Saling Mengesampingkan

Namun, dia juga menyebutkan bahwa bahasa internet sebenarnya memiliki karakteristik yang sangat kuat dari zaman dan popularitas, serta mengandung humor dan hiburan. Meskipun sangat berbeda dengan standardisasi dan penghalusan bahasa Mandarin modern, tetapi keduanya tidak saling eksklusif.

Xu Quan mengatakan, "Keduanya sebenarnya tidak bertentangan, tetapi pihak berwenang akan menganggap bahwa serangkaian bahasa internet rakyat ini merupakan tantangan terhadap serangkaian bahasa Mandarin modern yang mereka pahami, atau semacam pengaruh negatif, jadi mereka ingin membatasi, mengontrol, dan bahkan melarangnya. Namun, jika kita melihat banyak budaya populer yang telah muncul dalam 20 tahun terakhir, termasuk lagu-lagu populer, baik itu Hong Kong, Taiwan, atau Tiongkok, atau bahkan dunia musik Tionghoa perantauan, justru banyak kosa kata populer di internet yang membuat budaya populer menjadi semakin makmur dan membawa banyak inspirasi dan materi kreatif baru. Oleh karena itu, perkembangan internet tidak hanya memunculkan media mandiri, tetapi juga membuat budaya menjadi lebih populer, kecepatan penyebaran menjadi lebih cepat, dan memang akan membawa bentuk baru bahasa Mandarin. Akan lebih baik jika kita melihat varian bahasa Mandarin modern ini di internet dengan pandangan yang lebih positif."

Dari Akhir Dinasti Qing hingga Revolusi Kebudayaan, Larangan Tidak akan Berhasil

Di sisi lain, Xu Quan juga menyebutkan bahwa dari akhir Dinasti Qing hingga Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, kita dapat melihat bahwa penggunaan bahasa memiliki karakteristik saling mempengaruhi dan tidak dapat dilarang dengan perintah administratif.

Selama Revolusi Kebudayaan, meskipun pada masa penindasan yang tinggi, orang-orang Tiongkok masih dapat mengembangkan 'literatur bawah tanah yang disalin menggunakan tangan'.

Xu Quan menambahkan, "Pada saat itu, penerbitan sangat tidak bebas, dan kemudian salinan tulisan tangan menjadi populer. Banyak karya sastra klasik, orang lebih suka menyalinnya dengan pena. Jika percetakan tidak dapat mencetaknya, saya akan menyalinnya dengan tangan. Jadi, apakah perintah administratif itu berguna? Saya sangat meragukannya! Saya pikir itu tidak efektif, karena rakyat memiliki logika rakyat, rakyat memiliki aturan rakyat. Begitulah keadaannya selama Revolusi Kebudayaan, dan terlebih lagi di era internet saat ini."

Bahasa Gaul Internet Mencerminkan Sentimen Publik, Kreativitas Bahasa Juga Merupakan Kekuatan Nasional

Xu Quan mengamati bahwa sebenarnya dari kosa kata internet, kita juga dapat memahami sentimen publik secara mendalam.

Xu Quan menuturkan, "Banyak orang menyebut diri mereka 'kucai 韭菜 baca: Jiǔcài'. Kata kucai dulunya hanyalah sayuran, tetapi sekarang di internet Tiongkok, kata ini memiliki banyak arti berbeda. Sebenarnya, kata ini mengungkapkan perasaan atau pandangan masyarakat kelas bawah Tiongkok terhadap masyarakat. Kata ini mengungkapkan ketidakberdayaan, bahkan kemarahan, masyarakat kelas bawah, karena tidak dapat memperoleh status dan martabat sosial yang seharusnya mereka dapatkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dari kata-kata seperti 'kucai', sampai batas tertentu, ini adalah barometer dan penunjuk indeks sentimen publik. Jika kata-kata ini akhirnya dilarang, di permukaan tampaknya damai dan sejahtera, tetapi seperti apa keadaan masyarakat yang sebenarnya, ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Ini adalah praktik yang negatif bagi kepentingan nasional dan tuntutan rakyat."

Beberapa netizen menunjukkan bahwa ada terlalu banyak kata dan frasa sensitif yang diatur secara resmi, sehingga mereka harus diganti dengan homofon. Dan bahasa propaganda PKT adalah 'bahasa rahasia dan lelucon basi' yang terbesar.

Xu Quan mengatakan bahwa ini mencerminkan bahwa masyarakat ingin menyindir bahasa ideologis resmi tradisional yang relatif kaku, dan itu lebih menunjukkan ketidakpuasan dan kebencian kaum muda Tiongkok saat ini terhadap gaya hidup yang kaku.

Dia percaya bahwa bahasa adalah reaksi eksternal dari pemikiran dan paling dapat menunjukkan sifat alami. Dari perspektif jangka panjang negara, pihak berwenang tidak boleh mempengaruhi sifat alami dan kreativitas kaum muda melalui peraturan internet yang relevan, yang selanjutnya akan memengaruhi perkembangan inovatif seluruh negara di bidang sastra, musik, film, dan televisi.

Pihak berwenang harus menghargai kreativitas yang dikembangkan kaum muda dari bahasa, sehingga negara akan memiliki masa depan yang lebih baik.