Dunia hari ini punya akses informasi paling luas dalam sejarah manusia, tapi anehnya, rasa mampu mengubah keadaan lewat informasi itu justru terasa kian tipis di banyak tempat. Benarkah kelimpahan bisa melumpuhkan, bukan memberdayakan?

KATA PEMRED #75
PinterPolitik.com

Purbaya Yudhi Sadewa tiba di kantor pusat Kementerian Keuangan pada Selasa, 15 September 2026. Ia datang berjas hitam dengan dasi merah muda keunguan. Wajahnya semringah. Wartawan menanyakan rencananya sesudah hari itu. Ia menjawab singkat: mau mancing, di belakang rumah.

Benarkah “hantu kiri” kembali berkeliaran di kampus-kampus Indonesia? Ketika mahasiswa yang membicarakan upah, ketimpangan, dan keadilan kembali dicurigai sebagai “kiri”, ruang-ruang diskusi kembali jadi ajang perdebatan: apakah benar kiri menjadi pelarian kritik terhadap kekuasaan?

Purbaya Yudhi Sadewa jadi alumni ITB selanjutnya yang keluar dari kabinet, membuat posisi ITB tertinggal dari “klasemen” kampus dengan lulusan terbanyak di pemerintahan. Lantas, apa yang membuat lulusan ITB selalu di bawah UI, ataupun UGM?

Dari Mesopotamia hingga sistem modern ATR/BPN di Indonesia saat ini, tanah selalu menjadi sumber kuasa dan godaan. Ketika mafia agraria diduga memperdagangkan kepastian hukum, yang terancam bukan sekadar sertifikat, melainkan kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri.

Nama Media Wahyudi Askar viral dijuluki “pengganti Rocky Gerung”. Namun, benarkah ada “penggulingan takhta intelektual” di balik ini?

Sekelompok kepala desa mengajukan permintaan yang jarang terdengar sebelumnya: hapus periodisasi jabatan sepenuhnya. Di balik tuntutan yang tampak teknis-administratif ini, ada pertanyaan yang lebih tua dari politik itu sendiri — soal residu kekuasaan yang menolak punah.

KATA PEMRED #74
PinterPolitik.com

Pagar lapangan futsal di Parit Mayor digembok sejak Mei. Rumput plastiknya menguning di sudut yang paling lama menerima sinar matahari. Garis putihnya masih utuh. Kejaksaan Negeri Pontianak menerima tanah seluas 1.053 meter persegi pada 4 Mei 2026. Sejak hari itu lapangan futsal menjadi barang milik negara.

Puluhan ribu korban keracunan memunculkan pertanyaan lebih besar tentang MBG. Saat investasi, asosiasi, dan kepentingan politik menguat dalam pusaran jejaring SPPG, Mahfud MD secara tersirat seolah mengingatkan satu risiko, jangan sampai negara kehilangan kendali atas instrumen yang diciptakannya sendiri.

Pengawasan massal kini bukan monopoli satu negara — ia jadi ambisi hampir semua kota yang ingin disebut maju. Sorotan ini menelusuri logika di baliknya, dari teori sosial hingga layar bioskop yang diam-diam membuat kita semakin nyaman diawasi.