Ruang Publik

Penghentian sementara atau trading halt saat IHSG rontok hingga 7 persen pada Selasa, 18 Maret lalu mengagetkan publik. Pasalnya, berkaca dari sejarah, tindakan ini hanya dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) di momen-momen krusial, yakni saat krisis moneter 1998, krisis 2008, dan pandemi Covid-19.

Bergantian, para pejabat mulai dari pemerintah hingga DPR menyambangi BEI untuk meredakan gejolak pasar, dan memberikan pernyataan bernada menenangkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merilis aturan membolehkan emiten membeli kembali saham mereka (buyback) tanpa harus Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), demi memulihkan IHSG.

Bursa pada Rabu, 19 Maret 2025 atau sehari setelah trading halt, memang ditutup menghijau, naik 1,42 persen.

Goncangan kali ini, oleh banyak kalangan dianggap sebagai sinyal merosotnya kepercayaan pasar. Selain karena terimbas kebijakan Presiden AS Donald Trump, situasi di dalam negeri juga dinilai memperburuk. Di antaranya, keraguan terhadap proyek Danantara, kinerja jeblok APBN di awal tahun, isu mundur Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga polemik pengesahan RUU TNI.

Gejolak di masyarakat berpotensi terus menguat dan membesar karena DPR berencana mengesahkan RUU TNI pada Kamis, 20 Maret 2025. Masyarakat sipil dan mahasiswa bakal turun ke jalan, menggelar aksi menolak pengesahan.

Apakah nasib RUU TNI ini akan menentukan kondisi pasar? Bagaimana dampaknya jika IHSG terus anjlok ke situasi ekonomi dan masyarakat bawah? Apa saja langkah cepat yang harus diambil pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait? Bagaimana strategi investor menyikapi pasar yang tidak stabil?

Kita bincangkan bersama Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Dipo Satria Ramli dan Co-founder Pasardana, Dr. Hans Kwee.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tiap jelang Lebaran, para pengusaha sering atau bahkan selalu kedatangan tamu, mengaku dari ormas yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR). Pekan ini, viral unggahan di media sosial, soal surat dari tiga ormas minta jatah THR ke sejumlah pemilik usaha di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Dalihnya, demi menjaga keamanan jelang Lebaran. Dalam unggahan tersebut, terungkap bahwa kondisi itu sudah terjadi dua tahun berturut-turut.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengakui praktik ormas minta jatah THR sudah berlangsung lama. Pelakunya pun tak hanya ormas, tetapi juga aparat. Kondisi ini sangat meresahkan dan memberatkan pengusaha di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Fenomena ormas minta jatah THR terus berulang, meski selalu berulang juga janji penindakan tegas dari aparat. Polisi senantiasa mengimbau pengusaha berani melapor.

Apakah banyak pengusaha yang mengadukan ormas yang meresahkan? Bagaimana pengusaha menyikapi ormas-ormas yang meminta THR? Apa dampaknya? Mengapa praktik ini terus berulang? Bisakah disetop?

Kita bincangkan bersama Ketua Umum AKUMANDIRI, Hermawati Setyorinny dan Kriminolog FISIP UI, Adrianus Meliala.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pengusaha angkutan barang dan supir truk mengancam bakal mogok besar-besaran pada 20 dan 21 Maret 2025. Aksi ini untuk memprotes pembatasan pengoperasian angkutan barang di masa mudik Lebaran.

Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sejumlah instansi di antaranya, Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian PU ini merugikan pelaku usaha. Pasalnya, durasi pembatasan dinilai terlalu lama, yakni 16 hari, mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Aturan ini dikecualikan bagi angkutan sejumlah barang, antara lain BBM/BBG, hantaran uang, ternak, keperluan bencana alam, hingga kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, dll.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beralasan durasi pembatasan ditambah karena adanya kebijakan bekerja dari mana saja atau Work Form Anywhere (WFA) bagi ASN. Ia mengaku siap berdialog tentang insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak aturan.

Bagaimana respons para pengusaha angkutan barang? Apakah bakal tetap mogok besar-besaran? Kerugian apa saja yang harus ditanggung pengusaha jika pembatasan diberlakukan? Apakah upaya pembatasan ini bakal efektif mengurangi kepadatan dan menjamin keselamatan selama mudik?

Kita bincangkan bersama Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, dan Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

DPR kian kencang dikritik karena ngotot melanjutkan pembahasan RUU TNI, terkesan terburu-buru dan tertutup. Gelagat ini tercium karena rapat Panitia Kerja RUU TNI pada Jumat lalu, digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta. Rapat di hotel mewah juga disoal sebab tidak sejalan dengan efisiensi anggaran.

Salah satu poin bahasan yang berkembang dalam rapat adalah jumlah kementerian/lembaga yang bisa diisi TNI aktif, bakal bertambah dari 10 menjadi 16.

Gelagat wakil rakyat yang tidak transparan dan minim pelibatan publik ini mengundang respons keras dari masyarakat sipil. Sejumlah aktivis KontraS menggeruduk ruang rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont. Aksi ini berujung pelaporan ke polisi oleh satpam hotel berinisial RYR. Selain itu, kantor KontraS juga didatangi orang tak dikenal.

Apakah pemolisian aktivis KontraS bentuk kriminalisasi? Mengapa RUU TNI terus menuai penolakan?Apa dampak yang paling kentara jika pasal-pasal kontroversial lolos diketok?

Kita bincangkan bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Muradi dan Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Akhirnya setelah hujan kritik, Kementerian Keuangan merilis APBN edisi Januari dan Februari 2025, dalam konferensi pers, pada Kamis (13/3). Padahal, biasanya, laporan APBN Kinerja dan Fakta atau APBN KiTa dipublikasikan di pekan kedua atau ketiga bulan berikutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih APBN Januari sengaja ditunda karena data keuangan negara di awal tahun masih sangat belum stabil, salah satunya terkait implementasi efisiensi anggaran.

Keterlambatan ini bukan pertama kali di era Presiden Prabowo, sebelumnya juga terjadi saat edisi Oktober 2024, usai pelantikan. Padahal, transparansi merupakan hal esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari sisi kinerja, terungkap APBN tekor alias defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025. Dalam kurun empat tahun, ini defisit pertama di awal tahun. Kinerja pajak pun anjlok 30% per Februari 2025.

Apa yang bisa dibaca dari molornya rilis APBN KiTa di era Prabowo? Bagaimana menilai kinerja APBN yang tekor? Apa yang harus segera dibenahi pemerintah? Masih relevankah target pertumbuhan ekonomi 8 persen?

Kita bincangkan bersama Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Ruben Hutabarat dan Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Seruan penindakan tegas terhadap Kapolres Ngada nonaktif Fajar Widyadharma Lukman terus menguat. Ia diduga melakukan perbuatan keji, mencabuli tiga anak, memvideokannya, kemudian mengunggahnya ke situs porno Australia.

Polda NTT menyebut sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, tetapi belum menetapkan Fajar sebagai tersangka. Ia juga belum dicopot dari jabatannya.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, melalui keterangannya kepada KBR, menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Terlebih pelakunya adalah aparat hukum, sehingga mestinya ditindak lebih tegas.

Saban tahun, tiap 8 Maret, kita memperingati Hari Perempuan Sedunia. Namun, di sisi lain, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak perempuan terus terjadi. LSM Kontras mencatat polisi merupakan salah satu pelaku, yang kasusnya mencapai 18 kasus pada 2022.

Bagaimana mendesak penindakan hukum yang tegas, adil, dan transparan atas kasus Kapolres Ngada? Apa dampak penanganan kasus ini terhadap upaya memutus rantai kekerasan terhadap anak? Bagaimana memastikan kehadiran negara dalam perlindungan anak?

Kita bincangkan bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M. Choirul Anam.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Sekolah Rakyat (SR) segera hadir pada Juli 2025 mendatang di 53 lokasi. Anggaran operasional tiap SR disiapkan Rp100 miliar. Program ini dikomandoi Kementerian Sosial untuk memutus rantai kemiskinan, dengan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Kemensos sudah membentuk tim formatur Sekolah Rakyat yang melibatkan dua kampus, yakni Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Sejumlah daerah sudah menyatakan kesiapan membangun SR. Misalnya Kota Bekasi, Jawa Barat yang percaya diri meluncurkan Sekolah Rakyat pada Juli mendatang. Demikian juga dengan Pemprov Jawa Timur yang menyediakan 5 hektare lahan untuk SR. Jatim tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 3,9 juta jiwa berdasarkan data BPS per Maret 2024.

Namun, hingga kini baru secuplik informasi yang diketahui tentang detail penyelenggaraan Sekolah Rakyat, misalnya, konsep SR yang bakal dibuat serupa sekolah asrama (boarding school) agar siswa lebih fokus belajar dan mendapat asupan gizi yang cukup.

Mulai bermunculan pertanyaan di publik tentang implementasi SR. Ini tentu mengingatkan dengan Sekolah Rakyat di era kolonial. Apakah sama atau berbeda? Mengapa memilih nama Sekolah Rakyat? Bagaimana dengan kurikulumnya? Apa saja tantangan dan potensi dampak yang harus diwaspadai? Apakah SR merupakan solusi persoalan kemiskinan di negeri ini?

Kita bincangkan bersama Tim Sekolah Rakyat Unesa dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Martadi dan Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Itje Chodidjah.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Banjir bandang di Jabodetabek yang kembali berulang, menguak kembali masalah yang tak kunjung terselesaikan, yakni penataan kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah lagi-lagi menjanjikan penindakan tegas terhadap pelanggaran tata ruang yang menyebabkan degradasi lahan di daerah hulu.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengeklaim sudah ancang-ancang melancarkan gugatan perdata ke sejumlah pihak yang dinilai menjadi pemicu banjir. Pemerintah juga menyegel puluhan bangunan hingga obyek wisata karena terindikasi melanggar tata ruang.

Yang terbaru, pada Minggu, 9 Maret 2025 lalu, Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyegel empat vila, karena berada di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Laporan KLH per Maret 2025 menyebut luas alih fungsi lahan di hulu Ciliwung sudah menembus 2.065 hektar. Angka itu setara 30 kali luas Kebun Raya Bogor. Akibatnya, air hujan yang turun di hulu tidak terserap tanah dan langsung meluncur deras ke sungai.

Mengapa pelanggaran tata ruang terus dibiarkan? Apa terobosan pemerintah untuk menata kawasan Puncak?

Kita bincangkan bersama Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Reny Windyawati, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Sudjatmiko, dan Pakar Sumber Daya Air Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Keputusan menunda pengangkatan Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024, banjir protes. Tagar SaveCASN2024 selama berhari-hari menggema di media sosial merespons putusan ini.

Ada juga petisi online yang dibuat peserta seleksi CPNS dan PPPK Tahap 1, bertajuk "Berikan Percepatan Pengangkatan CPNS & PPPK Tahap 1 2024". Hingga Minggu (09/03) malam, petisi itu pun telah ditandatangani lebih dari 71 ribu pengguna.

Kabarnya, Senin, 10 Maret 2025, para CASN dan PPPK terdampak, bakal menggelar demonstrasi di Kementerian PAN-RB, DPR, dan Istana Negara, menolak penundaan.

Semula, pengangkatan CASN dijadwalkan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025, sedangkan PPPK tahap 1 pada Februari 2025, disusul tahap 2 pada Juli 2025. Namun, usai rapat dengan Komisi II DPR, MenPAN-RB Rini Widyantini menunda pengangkatan CPNS menjadi serentak pada 1 Oktober 2025 dan PPPK pada 1 Maret 2026. Keputusan itu diklaim sebagai hasil kesepakatan dengan Komisi II DPR, tetapi kemudian dibantah oleh sejumlah anggotanya Komisi II.

Gonjang-ganjing ini sangat merugikan para CASN dan PPPK, di antaranya mereka yang bekerja sebagai guru. Seperti apa dampak yang harus mereka tanggung akibat keputusan penundaan? Apakah penundaan ini bisa dibatalkan? Bagaimana memastikan hak-hak para CASN dan PPPK terpenuhi? Apa saja imbas penundaan terhadap pelayanan publik?

Kita bincangkan bersama Ketua Dewan Pengurus P2G Serang dan Pembina Forum P1 Provinsi Banten Heti Kustrianingsih, Pengajar Departemen Manajemen & Kebijakan Publik Fisipol UGM Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P, dan M, Calon Guru CPNS.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali disorot publik usai beredarnya dokumen struktur kepengurusan Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. FOLU Net Sink merupakan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan.

Yang bikin heboh adalah di dalam struktur kepengurusan, banyak nama politisi PSI, partai yang menaungi Raja Juli Antoni. Sebut saja Kokok Dirgantoro, Andy Budiman, Sigit Widodo, Furqan Amini Chaniago, dan Suci Mayang Sari. Mereka tersebar di berbagai divisi, misalnya, penegakan hukum, pengelolaan hutan lestari, konservasi, hingga peningkatan cadangan karbon.

Masing-masing mendapat honor bulanan mulai dari Rp8 hingga 50 juta, yang diklaim bukan berasal dari APBN, tetapi dibiayai donor atau negara mitra. Apakah hal ini pantas dipandang sebagai bagi-bagi kue kekuasaan? Apa dampaknya bagi upaya pengendalian perubahan iklim? Bagaimana nasib target FOLU Net Sink 2030?

Kita bincangkan bersama Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof Bambang Hero Saharjo dan Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]