Ruang Publik

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti resmi mengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Jika dicermati, istilah SPMB juga familiar di pendidikan tinggi, tapi singkatan dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.

Istilah lain yang diubah Mendikdasmen Mu'ti adalah zonasi menjadi domisili. Ini adalah perubahan istilah dan kebijakan kesekian yang diambil Mu'ti sejak menjabat sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto.

Mu'ti mengeklaim SPMB bakal memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem PPDB yang sudah digulirkan sejak 2017. Tak dipungkiri, PPDB saban tahun diwarnai segudang masalah, seperti migrasi domisili dan pungli. Padahal, semangat awal PPDB adalah ingin memeratakan kualitas pendidikan.

Apakah PPDB zonasi layak disebut gagal sehingga harus diganti ke SPMB? Poin-poin apa yang patut jadi catatan dalam sistem baru? Apakah perubahan ini bakal mempercepat pemerataan pendidikan?

Kita bincangkan bersama Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti dan Wakil Sekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesi (PGRI) sekaligus Ketua Dewan Eksekutif APKS PB PGRI, Sumardiansyah Perdana Kusuma.

Kegaduhan terkait distribusi elpiji 3 kilogram selama berhari-hari menunjukkan pemerintah masih gagal mendapatkan formula tepat pengendalian subsidi energi. Langkah menertibkan penyaluran elpiji bersubsidi dengan menghapus pengecer dari rantai distribusi, malah berujung kisruh.

Kebijakan mendadak ini memaksa warga antre berjam-jam di pangkalan untuk membeli gas melon. Bahkan, seorang ibu penjual makanan di Pamulang meninggal dunia karena kelelahan setelah berkeliling mencari elpiji. Sebuah harga mahal yang harus dibayar dari kebijakan yang tidak peka dengan kondisi di akar rumput.

Setelah diprotes banyak pihak, Presiden Prabowo merespons dengan menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengizinkan kembali pengecer berjualan gas bersubsidi.

Apa saja dampak kebijakan pembatasan pembelian elpiji bersubsidi ini di masyarakat? Mengapa berbagai strategi pengendalian subsidi energi selalu gagal?

Kita bincangkan bersama Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dan Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni.

Kanker masih menjadi momok karena menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia maupun dunia. Menurut Kementerian Kesehatan RI, setiap tahunnya, terdapat lebih dari 400 ribu kasus kanker ditemukan di Tanah Air. Ada tiga jenis kanker utama yang menjadi perhatian di antaranya kanker paru-paru, kanker payudara, dan kanker kolokrektal.

Pada Oktober 2024, pemerintah meluncurkan Rencana Pencegahan dan Pengendalian Kanker Nasional 2024-2034 yang fokus utamanya pada pencegahan dan deteksi dini. Selain itu dari sisi penanganan dan pengobatan, pemerintah bakal menambah fasilitas dan alat kesehatan di rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk meningkatkan layanan paliatif.

Apakah rencana yang disiapkan pemerintah cukup untuk mengendalikan kanker di Indonesia? Apa saja tantangannya? Seperti apa implementasinya di 100 hari kerja pemerintahan baru?

Kita akan bincangkan di Ruang Publik pagi ini bersama Juru Bicara Kemenkes drg. Widyawati, MKM dan Hanny Dwi Gustiane, Survivor kanker payudara dari Cancer Information and Support Center (CISC).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 ditunda. Awalnya pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat pelantikan akan digelar pada 6 Februari 2025, untuk kepala daerah yang tak bersengketa atau non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan bagi yang bersengketa di MK akan dilantik setelahnya.

Namun, pemerintah berubah pikiran, karena MK bakal segera menggelar putusan sela (dismissal) kepala daerah yang bersengketa. Selain itu, ada arahan dari Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran. Alhasil, jadwal pelantikan mundur sampai waktu yang belum ditentukan, agar memenuhi keserentakan. Ini disebut sesuai dengan Keputusan MK Nomor 27 dan 46 Tahun 2024 yang menyatakan pelantikan kepala/wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 digelar secara serentak dan menanti proses sengketa hasil pilkada di MK tuntas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mencari tanggal baru, menyesuaikan dismissal MK, yang rencananya dibacakan pada 4-5 Februari 2025.

Adakah konsekuensi dari penundaan ini? Apa saja dampak maupun risiko yang harus diwaspadai?

Kita bincangkan bersama Pakar Otonomi Daerah, Prof. Djohermansyah Djohan dan Pengajar Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Musim obral izin tambang tampaknya belum berakhir. Setelah izin tambang untuk ormas keagamaan yang kontroversial, publik kembali dikejutkan dengan rencana pemberian izin kelola tambang untuk perguruan tinggi. Rencana ini masuk dalam RUU Mineral dan Batubara yang sudah resmi menjadi inisiatif DPR pada 23 Januari lalu.

Gagasan kampus kelola tambang disebut-sebut sudah diusulkan sejak 2016 di era Presiden Joko Widodo, oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Sikap kalangan akademik pun terbelah, memunculkan pro dan kontra.

Patutkah kampus diberi izin menambang? Bagaimana dampaknya terhadal independensi perguruan tinggi? Apa saja risiko yang mesti diwaspadai?

Kita bincangkan bersama Budi Djatmiko, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI, Sawung dan Sosiolog UGM, Arie Sujito.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Beberapa hari terakhir, kasus penembakan WNI oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) menyita perhatian masyarakat Indonesia. Penembakan terjadi di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat, 24 Januari, beberapa hari jelang kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Negeri Jiran. Insiden ini menyebabkan seorang WNI tewas dan empat lainnya luka.

Otoritas Malaysia mengeklaim tindakan aparat sudah sesuai prosedur. Penembakan terpaksa dilakukan sebagai upaya pembelaan diri karena para WNI pekerja migran tersebut melakukan perlawanan.

Benarkah demikian? Bagaimana perkembangan pengusutan kasusnya? Apa dampaknya bagi hubungan Indonesia dan Malaysia? Langkah apa yang mesti diambil pemerintah untuk memastikan keadilan bagi korban? Bagaimana arah kebijakan perlindungan pekerja migran ke depan?

Kita bincangkan bersama Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha dan Pemerhati Isu Migran dan Perdagangan Orang, Romo Paschal.

Pemerintah berencana membatasi penggunaan media sosial pada anak. Kementerian Komunikasi Digital tengah menyusun draf aturan pembatasan usia mengakses media sosial, yang tujuannya untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

Di Indonesia, anak-anak sudah terpapar internet, termasuk media sosial, sejak usia dini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menyebut kelompok umur 5-12 tahun yang mengakses internet mencapai 12,27%.

Di satu sisi, banyak manfaat yang didapat anak-anak dari internet. Namun, di sisi lain, ada kerentanan dan risiko yang mesti diantisipasi maupun dimitigasi.

Terlebih, belakangan bermunculan berbagai dampak negatif paparan media sosial terhadap anak, mulai dari gangguan mental, perundungan, eksploitasi seksual, hingga jerat judi daring.

Seperti apa bahaya kecanduan atau adiksi internet pada anak? Seberapa mendesak aturan pembatasan usia mengakses media sosial? Poin-poin apa saja yang harus diatur? Bagaimana memastikan efektivitasnya?

Kita bincangkan bersama dokter Psikiater Adiksi sekaligus Kepala Departemen Psikiatri FKUI-RSCM, Kristiana Siste dan Andika Zakiy, Program Manager SEJIWA.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang baru saja dilantik, dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Berbagai pernyataan Trump maupun orang di sekelilingnya kerap jadi sorotan karena bisa berdampak luas, tak cuma bagi rakyat Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara lain.

Jelang pelantikan Trump, anggota tim transisinya melempar wacana relokasi 2 juta warga Gaza, Palestina, ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pemindahan sementara disebut sebagai bagian dari rekonstruksi Jalur Gaza pasca-berakhirnya agresi Israel.

Sontak, kabar ini dibantah Kementerian Luar Negeri RI dengan menyatakan pemerintah Indonesia tak pernah punya rencana relokasi penduduk Gaza. Berbagai kalangan seperti DPR, MPR, hingga MUI, mendukung sikap ini, karena relokasi dianggap tidak rasional dan tidak solutif.

Mengapa pemerintahan Trump mempertimbangkan Indonesia sebagai tempat relokasi warga Gaza? Apa dampak sikap penolakan ini terhadap relasi Indonesia-Amerika Serikat? Peran apa saja yang bisa diambil Indonesia untuk membantu warga Gaza sekaligus mendorong perdamaian di Timur Tengah?

Kita bincangkan bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI, Bunyan Saptomo.

Indonesia masih menghadapi problem serius polusi udara. Kontributor utama pencemaran udara perkotaan di Indonesia, khususnya Jakarta, masih disumbang kendaraan bermotor atau sektor transportasi.

Institute for Essential Services Reform (IESR) melaporkan aktivitas transportasi di Indonesia bakal meningkat hingga 286 persen pada tahun 2060.  Artinya, tanpa intervensi yang tepat, emisi dari sektor transportasi akan semakin membebani lingkungan dan kesehatan masyarakat.  Bank Dunia menyebut, polusi udara di Indonesia mengurangi PDB negara sekitar US 220 miliar atau sekitar 6,6 persen per tahun.

Nah, pencemaran udara dari sektor transportasi salah satunya akibat konsumsi BBM dengan kandungan sulfur tinggi. Untuk membahas soal ini lebih dalam, kita akan berbincang bersama:

* Ilham R. F Surya, Analis Kebijakan Lingkungan - Institute for Essential Service Reform (IESR)

* Ahmad Safrudin - Direktur Eksekutif - Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Indonesia

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pekan depan, usia pemerintahan Prabowo-Gibran akan memasuki 100 hari. Hasil survei Litbang Kompas yang digelar pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan mayoritas publik mengapresiasi kinerja kabinet Merah Putih. Tingkat kepuasan masyarakat berada di angka yang meyakinkan: 80,9 persen. Skor ini disebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah survei publik terhadap pemerintahan baru.

Sebagian pihak bertanya-tanya, mengapa penerimaan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo demikian tinggi? Padahal, banyak kebijakan kontroversial yang diambil pemerintah selama 3 bulan terakhir. Apalagi, situasi ekonomi juga masih berat dengan masifnya PHK dan naiknya harga-harga.

Bagaimana membaca hasil survei ini? Faktor apa saja yang menyebabkan publik mengapresiasi kinerja Prabowo? Seperti apa catatan-catatan untuk 100 hari pertama Prabowo-Gibran?

Kita bincangkan bersama Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini dan Pengamat Politik, Ray Rangkuti.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]