Ruang Publik

Mulai 1 Januari 2025, seluruh transaksi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan katalog elektronik versi 6.0.

Presiden Prabowo Subianto mengeklaim e-katalog versi terbaru ditujukan untuk mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya digitalisasi diharapkan bisa mengurangi potensi korupsi

Di sisi lain, meski e-katalog sudah terbit berjilid-jilid, tetapi korupsi pengadaan barang dan jasa juga tetap marak. Berdasarkan data KPK per 10 Januari 2024, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa menjadi kasus kedua terbesar setelah gratifikasi atau penyuapan.

Apa kelemahan e-katalog selama ini sehingga koruptor masih leluasa beraksi? Bagaimana memastikan katalog elektronik versi teranyar, bisa efektif tekan korupsi? Seperti apa kesiapan pemda menyongsong era e-katalog jilid 6 ini? Kita bincangkan bersama Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman dan Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Jemaah Ahmadiyah untuk kesekian kalinya menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Pertemuan tahunan atau Jalsah Salanah Ahmadiyah yang mestinya digelar pekan lalu di Manislor, Kuningan, Jawa Barat, dilarang pemda. Dalam tiap konflik, perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan terdampak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan ada ratusan anak Ahmadiyah yang terampas haknya akibat peristiwa itu. Kerentanan mereka kian berlapis karena selama ini, mereka sudah dirundung stigma dan diskriminasi sebagai kelompok minoritas agama.

Seperti apa kondisi terkini anak-anak Ahmadiyah yang terdampak pelarangan Jalsah Salanah? Langkah apa yang harus segera diambil negara untuk memulihkan hak-hak mereka? Bagaimana memutus rantai stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak Ahmadiyah?

Kita bincangkan bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sylvana Apituley dan Suciyati, Peserta Jalsah Salanah dan Perempuan Ahmadi.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tentu kita pernah mendengar berita tentang pelanggaran kekayaan intelektual seperti pelanggaran hak cipta maupun merek. Pelanggaran hukum terhadap kekayaan intelektual, utamanya hak cipta, kian mudah terjadi. Perkembangan teknologi memungkinkan suatu karya ciptaan diduplikasi, dimodifikasi, dan disebarkan tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta.

Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berupaya melindungi kreativitas masyarakat agar mendapat perlindungan tepat. Tahun 2024, DJKI telah melaksanakan program Tahun Tematik Indikasi Geografis. Dan, di tahun 2025 DJKI mencanangkan Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri (TTHCDI). Lalu, apa yang ingin dicapai melalui tahun tematik 2025 ini?

Kita akan berbincang lebih jauh soal ini dalam Ruang Publik KBR bersama Agung Damarsasongko, S.H., M.H. – Direktur Hak Cipta dan Desain Industri.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Di Indonesia, orang dengan disabilitas masih dianaktirikan. Mereka kesulitan mengakses layanan publik maupun pekerjaan. Keberpihakan negara masih di tataran minimal. Misalnya, dalam hal norma, sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak-hak penyandang disabilitas, tetapi pemenuhannya jauh dari harapan. Di antaranya soal kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, serta swasta untuk mempekerjakan orang dengan disabilitas, belum juga dipatuhi.

Lelah menanti negara, di akar rumput, muncul inisiatif-inisiatif untuk mengupayakan keadilan bagi penyandang disabilitas.

Di Ruang Publik KBR, kita akan berbincang dengan Khotimah, perwakilan Komunitas Ramah Tuli Jombang (KORATUL) dan Lidwina Wurie, founder Difabel Zone, tentang kerja-kerja yang mereka lakukan untuk mendorong Indonesia lebih inklusif terhadap disabilitas.

Siaran ini dibuat oleh KBR Media dengan pendanaan dari Social Impact Reporting Initiative Project WAN IFRA Women in News, berdasarkan kebijakan dan panduan editorial KBR Media, dengan tetap mempertahankan independensi editorial KBR Media.

Istilah femisida masih asing bagi khalayak ramai, bahkan di tataran pemerintah atau penegak hukum. Padahal, kasusnya terus bermunculan dan memakan korban jiwa. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti oleh kekasihnya, Ronald Tannur. Kasus ini termasuk femisida, sebab pelaku menganiaya dan membunuh korban karena jenis kelamin atau gendernya. Kategori kejahatan luar biasa lantaran kekerasannya berlapis dan ekstrem.

Di kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), alarm soal femisida turut digaungkan para aktivis. Mereka ingin menggugah kesadaran masyarakat dan negara agar tidak menganggap femisida sebagai pembunuhan biasa.

Di Ruang Publik KBR kali ini, kita akan berbincang lebih jauh tentang femisida dan bagaimana mendorong negara memberikan perhatian lebih pada isu tersebut, bersama Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Mona Ervita dan Direktur Program Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, Anindya Vivi.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih marak terjadi. Hanya dalam tempo sebulan saja, yakni periode Oktober-November 2024, ada 397 kasus TPPO yang diungkap Polri.

Modusnya pun makin beragam, mulai dari perekrutan pekerja migran secara ilegal, program magang, hingga mengatasnamakan agama. Upaya pemberantasan TPPO membentur sejumlah tantangan. Penegakan hukumnya kerap tak sampai menyentuh pelaku utama, hanya perekrut di lapangan yang diadili, sehingga sulit mengharapkan ada efek jera.

Perang melawan TPPO butuh kerja besar multipihak, karena kompleksnya persoalan. Banyak kalangan sipil yang mau turun tangan membantu, sesuai kapasitasnya masing-masing. Tak jarang mereka harus berhadapan dengan ancaman atau bahaya, karena mengusik pelaku kejahatan TPPO.

Di Ruang Publik KBR kali ini, kita akan berbincang dengan mereka yang mendedikasikan diri untuk membantu pemberantasan TPPO, yakni Romo Paschal, Pemerhati Isu Migran dan Perdagangan Orang sekaligus Penerima Indonesia Baik Awards 2024 Kategori Humanity dan Djonk Iskandar dari Youth Taskforce Anti TPPO.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Wacana memindahkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau TNI kembali mencuat. Kali ini disuarakan sejumlah politisi PDI Perjuangan yang menuding polisi tidak netral alias cawe-cawe di Pilkada 2024.

Wacana ini sudah beberapa kali muncul, diusulkan beragam kalangan, dengan argumen masing-masing. Yang alot adalah perdebatan soal kemungkinan Polri di bawah kementerian.

Pada 2021, misalnya, Gubernur Lemhanas yang waktu itu dijabat Agus Widjojo, mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Purnawirawan TNI ini mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian tersebut.

Seperti apa wajah Polri jika tak lagi di bawah presiden? Apa plus minusnya korps bhayangkara apabila di bawah kendali Kemendagri atau kementerian lain? Bagaimana wacana ini dikaitkan dengan reformasi di Kepolisian dan penegakan hukum?

Kita bincangkan bersama Pemerhati Polri, Poengky Indarti dan Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) sudah digaungkan sejak lama, tetapi dampaknya belum signifikan. Penyalahgunaan antibiotik masih tinggi baik di kalangan medis maupun masyarakat.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 memperlihatkan sebanyak 40 persen masyarakat yang menggunakan antibiotik, mendapatkannya tanpa resep dokter. Perilaku ini menjadi sumber munculnya bakteri yang resistan atau kebal antibiotik.

Dampaknya jelas tak main-main. Bayangkan kita mengalami infeksi dari bakteri yang tak bisa dibunuh dengan antibiotik. Infeksi bakal sulit sembuh, membebani keuangan, dan bisa meningkatkan risiko kematian.

Karenanya, bakteri resistan harus diwaspadai dan dimitigasi. Upaya itu perlu dimulai dengan literasi yang kuat tentang apa itu Antimikroba Resistan dan bagaimana mencegahnya? Apa saja upaya pemerintah untuk menanggulanginya?

Kita bincangkan bersama Dokter Yanti Herman, Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dan Dokter Harry Parathon, Spesialis Obsteteri Ginekologi Konsultan Uroginekologi Rekonstruksi, Staff Dep. Obgin. FK UNAIR-RSUD dr. Soetomo, Anggota KPRA Kemenkes.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Seperti tahun-tahun sebelumnya, momentum penetapan upah minimum selalu disambut pro-kontra oleh kalangan pengusaha dan buruh. Pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen. Prabowo mengeklaim, angka itu sudah mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak. Ia berharap, kenaikan upah minimum tahun depan bakal mendongkrak daya beli masyarakat dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

Benarkah 6,5 persen adalah angka ideal bagi buruh dan pengusaha? Seperti apa skema perhitungan dan proses penetapan upah minimum 2025? Dampak seperti apa yang harus diantisipasi pemerintah terkait kenaikan upah ini?

Kita bincangkan bersama Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, Sunarno, Ketua Umum Konfederasi KASBI dan Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Krisnadwipayana, Payaman Simanjuntak.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Infeksi Menular Seksual (IMS), atau sering juga disebut Penyakit Menular Seksual (PMS), adalah jenis infeksi yang umumnya ditularkan melalui kontak seksual. Laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukan angka kematian akibat infeksi menular seksual melonjak setiap tahun.

Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes RI) menyatakan pada kuartal pertama tahun 2023, lebih dari 5.000 kasus infeksi menular seksual (IMS) yang ditemukan melalui pendekatan sindromik, sementara terdapat lebih dari 10.000 kasus yang ditemukan melalui tes laboratorium.

Jumlah kasus IMS terbesar berdasarkan kelompok risiko adalah pasangan suami istri, disusul kasus pria yang berhubungan seks dengan pria (LSL), pekerja seks baik pria maupun wanita dan para kliennya, wanita transgender, sampai pengguna narkoba suntik.

Pelarangan pekerja seks komersial dan penutupan lokalisasi di Indonesia telah mendorong praktik seks komersial menjadi semakin tersembunyi. Akibatnya, pemantauan penyebaran IMS menjadi sulit dan akses terhadap edukasi dan pencegahan IMS terbatas. Orang yang berisiko enggan mengunjungi klinik IMS karena takut stigma dan diskriminasi.

Karena itu, AIDS Healthcare Foundation bersama Yayasan Kasih Globlaindo dan Klinik Milenia berinsitif mendirikan “Wellness Center”/ Klinik Kesehatan IMS pertama di Asia. Lebih jauh kita berbincang tentang hal ini bersama dr. Herru Adriansyah selaku Medical Program Coordinator AHF dan dr. Hanif Rahman mewakili Klinik Globalindo Jakarta.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]