Ruang Publik

Tidak terasa, beberapa minggu lagi kita akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Tentunya, kita juga sudah mulai memikirkan rencana liburan, ya. Budaya mudik tidak hanya pada libur Lebaran, tapi juga Nataru. Hal ini menjadi tradisi yang penting di Indonesia. Momen untuk berkumpul dengan keluarga, juga jadi momen untuk bersosialisasi dengan sesama pemudik saat istirahat di perjalanan.

Jelang Nataru, mobilitas masyarakat tentu mengalami lonjakan. Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memastikan perjalanan libur akhir tahun berjalan aman dan lancar salah satunya dengan pelaksanaan ramp check kendaraan. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha transportasi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan saat liburan.

Lalu, bagaimana persiapan Rampcheck dalam Menyambut Angkutan Umum jelang Nataru di Sektor Darat dan Penyeberangan yang dilakukan oleh Kemenhubdat? Serta apa urgensinya? Kita berbincang bersama Direktur Sarana Transportasi Jalan, Amirulloh.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Hari ini, warga di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota bakal memilih pemimpinnya di bilik suara Pilkada 2024. Mereka yang terpilih akan menentukan arah kebijakan di daerah lima tahun ke depan. Karenanya, mencoblos paslon berintegritas mestinya menjadi sikap rasional warga selaku konstituen, yang bakal merasakan dampak kebijakan pemimpin daerahnya.

Warga perlu menggali rekam jejak para kandidat agar jernih dalam menentukan pilihan. Sayangnya, tak banyak informasi kredibel yang bisa diakses publik. Warga dikepung kebisingan kampanye para tim sukses terutama di media sosial.

Di Pilkada kali ini, intrik politik dan manuver koalisi yang lebih sering mengemuka, terutama di segelintir daerah yang menjadi sorotan, di antaranya Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Apalagi, banyak tokoh yang turun gunung, terang-terangan memberikan dukungan untuk paslon, termasuk Presiden Prabowo Subianto hingga para mantan presiden, seperti Jokowi dan Megawati.

Meski begitu, edukasi politik bagi para pemilih tetap diupayakan, terutama oleh kalangan masyarakat sipil. Salah satunya dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui platform rekamjejak.net.

Apa saja yang bisa digali warga dari platform ini? Adakah metode lain yang dapat dilakukan warga untuk menggali rekam jejak para kandidat? Bagaimana menggugah kesadaran publik tentang pentingnya meneliti rekam jejak paslon? Kita bincangkan bersama Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Seira Tamara dan Dosen Ilmu Politik UI, Sri Budi Eko Wardani.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Vonis bebas untuk Supriyani, guru honorer di Baito Konawe Selatan, diapresiasi banyak kalangan. Guru berusia 36 tahun ini tidak terbukti memukul seorang murid, yang merupakan anak Aipda Hasyim Wibowo, Kanit Intelijen Polsek Baito. Vonis diketok bertepatan dengan Hari Guru, yang memantik perbincangan tentang isu perlindungan guru.

Kasus-kasus kekerasan terhadap guru sebetulnya sudah banyak mencuat, tetapi kasus Supriyani yang paling banyak menyita perhatian publik. Di Sidoarjo, guru Sambudi dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan kekerasan fisik berupa cubitan yang menyebabkan memar di tubuh siswa. Sementara di Bengkulu, Zaharman guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong mengalami kebutaan permanen setelah diketapel oleh orang tua murid yang tidak terima anaknya ditegur, karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah.

Bercermin pada realita ini, tak sedikit pihak yang mendorong penguatan perlindungan guru dalam bentuk undang-undang.

Apakah usulan tersebut langkah tepat untuk memastikan kasus seperti Supriyani tak bakal berulang? Apakah regulasi yang sudah ada tak cukup melindungi guru dari kekerasan atau upaya kriminalisasi?

Kita bincangkan bersama Pengamat Pendidikan, Retno Listyarti dan Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Guru PB PGRI, Maharani Siti Shopia.

Komposisi lima pimpinan KPK yang baru terpilih menuai kritik dari para pegiat antikorupsi.

Tidak ada pimpinan perempuan dan yang mewakili unsur masyarakat sipil. Ini dinilai akan memengaruhi indepedensi KPK karena mayoritas pimpinan berlatar belakang aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim.

Tugas KPK periode ini terbilang berat; mereka harus mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga antirasuah itu yang makin menurun. Dari survei Indikator Politik Indonesia, yang dirilis 4 Oktober lalu, KPK meraih tingkat kepercayaan publik sebesar 61%. Angka ini makin turun dari temuan lembaga tersebut di awal 2024, yang menunjukkan tingkat kepercayaan ke KPK ada di level 69 persen. Padahal, pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, kepercayaan publik ke KPK selalu di atas 80 persen.

Itu tidak terlepas dari berbagai skandal yang melibatkan pimpinan KPK. Salah satunya yang melibatkan Ketua KPK 2019-2024 Firli Bahuri, yang menjadi tersangka pemerasan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo setahun lalu. Sampai hari ini, kasus tersebut belum jelas kelanjutannya.

Seperti apa masa depan pemberantasan korupsi? Apa gebrakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada KPK? Apa tantangan yang dihadapi pimpinan KPK baru? Kita bincangkan bersama Pimpinan KPK 2015-2019, Saut Situmorang dan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) FH UGM, Yuris Rezha.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kabar pemulangan narapidana Mary Jane Veloso ke negara asalnya Filipina disambut baik para pegiat HAM di Indonesia. Ini diharapkan bisa diterapkan pada WNA terpidana mati di Indonesia lainnya dan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Menurut data Kementerian Luar Negeri, jumlah WNI terpidana mati sekira 165 orang, sebagian besar ada di Malaysia dan mayoritas terlibat kasus narkotika.

Kasus Mary Jane banyak mendapat sorotan karena diyakini dia adalah korban perdagangan orang. Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Sleman pada 2010 karena membawa 2,6 kg heroin. Setelah permohonan Grasinya ditolak Presiden saat itu Joko Widodo, pada 2015 eksekusi mati Mary Jane ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah penangkapan seorang perempuan di Filipina, yang dicurigai merekrut Mary Jane terkait narkoba.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Mary Jane tidak dibebaskan tapi proses yang akan dilakukan pemerintah adalah "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana. Dan pemerintah kata Yusril menerapkan tiga syarat agar proses ini bisa berjalan.

Bagaimana mengawal rencana pemulangan ini? Bagaimana dampaknya pada penanganan kasus hukuman mati dan narkotika di tanah air? Bagaimana mendorong pemerintah melakukan pendekatan yang sama untuk WNI di luar negeri?

Kita bincangkan bersama Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah dan Koordinator Penanganan Kasus LBH Masyarakat (LBHM), Yosua Octavian (Yosua/Jojo).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Penolakan atas rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen makin kencang disuarakan berbagai pihak jelang berlaku 1 Januari 2025. Ada kekhawatiran kenaikan PPN akan semakin menambah beban masyarakat di tengah keadaan ekonomi yang tengah sulit dan melemah.

Namun, sejauh ini pemerintah bergeming soal rencana tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan belum ada pembahasan untuk menunda pemberlakuan kenaikan pajak ini. Ia mengatakan kenaikan seturut amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Desakan agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN ini juga bergaung di media sosial. Sejumlah warganet bahkan menyerukan aksi boikot dengan menerapkan frugal living dan mengurangi belanja. Baik rencana kenaikan pajak dan seruan boikot, sama-sama akan berdampak pada pelaku usaha termasuk UMKM. UMKM yang baru bangkit pascapandemi kembali harus menghadapi tantangan bila rencana ini terealisasi.

Seperti apa respon pelaku UMKM? Apa dampak terburuk bila PPN 12 persen tetap diberlakukan? Apa langkah lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara? Kita bincangkan bersama Ketua Umum Akumandiri, Hermawati Setyorinny dan Ekonom INDEF, Abdul Manap Pulungan.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah berencana memberlakukan sertifikasi kompetensi pengemudi untuk para sopir truk. Ini menyusul berentetnya kasus kecelakaan yang melibatkan truk seperti yang terjadi pekan lalu di KM 92 tol Cipularang. Kecelakaan itu menyebabkan 1 korban meninggal dan 29 orang luka-luka serta melibatkan belasan kendaraan.

Tujuan sertifikasi diklaim sebagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk. Korlantas Polri memang mencatat mayoritas penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh human error atau perilaku pengemudi. Semisal melampaui batas kecepatan, ceroboh saat berkendara, lalai mengecek kondisi kendaraan, melanggar aturan lalu lintas, dan kelelahan.

Tapi perilaku pengemudi bukan satu-satunya yang harus menjadi perhatian pemerintah. Penyebab lain truk terlibat kecelakaan menurut laman resmi Kemenhub adalah truk kelebihan muatan. Pada 2023, ada lebih dari 200 kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan truk kelebihan muatan alias Over Dimension Over Loading (ODOL).

Seperti apa respon pihak terkait mengenai rencana ini? Bagaimana memastikan proses sertifikasi ini berjalan transparan dan akuntabel? Bagaimana membuat regulasi yang menyeluruh untuk menyelesaikan masalah ini? Kita bincangkan bersama Kepala Subdit Angkutan Barang Kementerian Perhubungan, Handa Lesmana dan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Saat ini perhatian para pegiat iklim dan energi terbarukan tertuju pada Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Ibu Kota Azerbaijan, yang berlangsung hingga 22 November mendatang. KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ini diikuti para pihak yang menandatangani komitmen bersama dalam mengatasi perubahan iklim termasuk Indonesia.

Pada COP29 ini, Indonesia diwakili Hashim S Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, sebagai utusan khusus bidang energi dan lingkungan hidup. Ia didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan. Di sana, Hashim mengatakan Indonesia punya cadangan kredit karbon sebesar 577 juta ton yang akan ditawarkan kepada berbagai negara dan pihak yang berkepentingan. Ia mengklaim hasilnya bakal digunakan untuk mendukung pembiayaan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga sedang giat-giatnya membuka lahan untuk program food estate dan ekspansi lahan perkebunan sawit baru untuk memenuhi target program bauran bahan bakar minyak dengan biodiesel sawit hingga 50% atau B50. Solusi Iklim dan rencana yang diambil pemerintah ini seakan saling bertentangan. Ujung-ujungnya tetap masyarakat yang merasakan dampaknya.

Seperti apa pegiat lingkungan melihat langkah pemerintah ini? Apa yang harus jadi prioritas pemerintah? Seperti apa keputusan yang dihasilkan di COP berdampak pada Indonesia? Kita bincangkan bersama Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul sekaligus Anggota ARUKI (Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim) dan Pakar Meteorologi dan Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus IPCC Working Group I Vice Chair, Edvin Aldrian

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Peringatan hari Toleransi Internasional, tiap 16 November, perlu terus digaungkan untuk mendorong upaya merawat keberagaman. Pasalnya, kebhinekaan sebagai pilar Indonesia kerap menghadapi tantangan polarisasi, yang dipicu, misalnya, oleh isu agama dan politik.

Ini tercermin dari temuan SETARA Institute yang tiap tahun mengumumkan Indeks Kota Toleransi. Data SETARA menunjukkan kasus-kasus intoleransi dan kebijakan diskriminatif masih terjadi di berbagai daerah.

Situasi rentan ini berpotensi diekskalasi saat momen Pemilu, termasuk Pilkada 2024 yang tengah berlangsung. Para politikus tak jarang memanfaatkan isu agama demi memenangkan pemilihan.

Namun, banyak kalangan di akar rumput yang jengah dengan politisasi agama. Sebagian merupakan wajah-wajah muda yang membangun komunitas dan berjejaring untuk merawat keberagaman.

Di Ruang Publik KBR kali ini, kita akan berbincang dengan anak muda dari dua komunitas yang berkomitmen, dengan cara masing-masing, membangun dialog antaragama atau keyakinan. Mereka adalah Benaya Jonatan, Project Lead #Friendship4Peace dari Campaign dan Annisa dari Young Interfaith Peacemaker (YIP) Center.

Siaran ini dibuat oleh KBR Media dengan pendanaan dari Social Impact Reporting Initiative Project WAN IFRA Women in News, berdasarkan kebijakan dan panduan editorial KBR Media, dengan tetap mempertahankan independensi editorial KBR Media.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan program skrining kesehatan gratis pada 2025. Masyarakat bisa mengakes layanan ini pada hari ulang tahunnya di puskesmas. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit.

Harapannya, masalah kesehatan bisa lebih cepat terdeteksi sehingga risiko kematian mampu ditekan. Hal ini juga akan mengurangi beban negara mengingat BPJS Kesehatan berisiko defisit sekira Rp20 triliun pada 2024.

Bagaimana persiapan implementasi program ini? Bagaimana mekanismenya? Apa saja yang perlu diwaspadai? Kita bincangkan bersama Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi dan Peneliti Utama Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]