Ruang Publik

Istilah chilling dan healing menjadi semakin populer di kalangan masyarakat saat ini. Internet membuat dua istilah ini menjadi sering terlihat oleh kita. Biasanya, istilah tersebut dipakai oleh muda-mudi yang lelah dengan rutinitas sehari-hari, seperti di sekolah ataupun di lingkungan kerja dan membutuhkan waktu khusus untuk mengisi energi diri.

Namun, ternyata chilling dan healing juga diperlukan oleh OYPMK dan penyandang disabilitas loh. Mengapa? Karena, pada kenyataannya orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK) dan penyandang disabilitas ragam masih banyak mengalami tekanan akibat terjebak dalam lingkaran diskriminasi. Tidak hanya diskriminasi dari lingkungan sosial, acap kali OYPMK dan penyandang disabilitas memiliki self stigma (stigma diri) yang tinggi. Hilangnya rasa percaya diri dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial menjadi factor sulitnya mereka kembali ke masyarakat.

Lalu, seperti apa cara mengatasi stigma diri pada OYPMK dan Disabilitas? dan apa Chilling dan healing yang tepat serta aksesible untuk OYPMK dan penyandang disabilitas? kita akan bahas bersama narasumber:

1. Donna Swita - Executive Director Institute of Women Empowerment (IWE)

2. Ardiansyah - OYPMK dan Wakil Ketua Konsorsium Pelita Indonesia

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Inovasi dalam dunia bisnis menjadi faktor penting agar bisnis bisa bertahan dan bersaing. Inovasi dilakukan bukan hanya oleh perusahaan besar, tetapi juga para UMKM Indonesia, baik di sektor Manufaktur, Bengkel, Kerajinan & Kuliner maupun Pertanian.

Membahas mengenai inovasi UMKM yang tentu menjadi perhatian bersama, telah hadir bersama kita pada pagi ini, yaitu Pemilik UMKM Mikajo Bakery yang juga merupakan UMKM Kuliner Binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) dan PT Pamapersada Nusantara, yaitu Ibu Grace Yuanita Deity R. atau akrab disapa Ibu Grace Pada pagi ini, kita akan berbincang bersama Ibu Grace mengenai Inovasi yang dilakukannya dalam mengembangkan Mikajo Bakery.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Astra pada tahun ini kembali mengadakan Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra dengan mengusung tema "Bangkit Bersama Untuk Indonesia".

Tahun 2022 ini akan menjadi tahun ke 14 penyelenggaraan Lomba Foto Astra dan Memasuki tahun ke 8 pelaksanaan Anugerah Pewarta Astra.Seperti apa caranya untuk bisa ikutan Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022? kita akan bahas bersama narasumber:  Regina Panontongan - Head of Media Relations PT Astra International Tbk.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi undang-undang pada Selasa 6 Desember 2022 lalu. Pengesahan RKUHP diwarnai adu mulut. Sebelum palu diketok, Anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menginterupsi rapat untuk memberikan sejumlah catatan. 

Pengesahan RKUHP tersebut ditolak sejumlah kalangan mulai dari aktivis hingga akademisi dan digelar di beberapa daerah. Penolakan ini dilatarbelakangi masih ada pasal-pasal di dalam RKUHP yang dianggap anti-demokrasi dan kebebasan sipil. Semisal pasal soal penghinaan terhadap presiden, pemerintah yang sah, dan lembaga negara. Juga ancaman pidana bagi aksi demonstrasi yang tidak ada pemberitahuan.

Seperti apa dampaknya pasal-pasal bermasalah di KUHP ini terhadap kehidupan masyarakat secara umum?  Untuk membahas hal ini telah bersama kita di Ruang Publik KBR, ada Ael Napitupulu, Koordinator Nasional YIFoS Indonesia dan Aisya Humaida, Pengacara Publik LBH Masyarakat (LBHM).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected] 

Ekosistem sekolah yang baik dan kondusif dapat mendorong peserta didik mengembangkan potensi terbaiknya. Oleh karenanya sekolah diharapkan menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk peserta didik menimba ilmu. Namun pada kenyataannya masih ada saja permasalahan perundungan di sekolah, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis.

Menurut data dari Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), terjadi lonjakan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan setiap tahunnya. Kenaikan signifikan terjadi dari tahun 2020 ke tahun 2021. Ironisnya, menurut data tersebut mayoritas pelaku tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah tenaga pendidik. Seperti apa bentuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini? Serta bagaimana dampak dan pencegahannya? kita akan bahas bersama narasumber:

1. Siti Fathonah Dewi Safitri - Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta

2. Novita Sari - Staf Advokasi dan Pengorganisasian Masyarakat Women's Crisis Center Jombang

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Untuk merayakan prinsip-prinsip dasar kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, setiap tanggal 3 Mei, UNESCO memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (WPFD). Peringatan ini sekaligus untuk merefleksikan tantangan yang ada bagi media kepentingan publik dan untuk memetakan jalan ke depan bersama dengan semua pemangku kepentingan.

Tema tahun ini, “Jurnalisme di Bawah Pengepungan Digital” yang membahas cara-cara kompleks, di mana era digital telah mengubah jurnalisme, dari memfasilitasi bentuk-bentuk baru serangan terhadap jurnalis, hingga mengubah seluruh model bisnis media berita, hingga membentuk kembali hubungan dengan khalayak. Konsekuensi ini, ditambah dengan efek bencana dari pandemi COVID-19, yang menjadi ancaman eksistensial bagi media kepentingan publik bebas dari kepentingan politik, bisnis, atau pribadi dan perwakilan semua komunitas.

Lalu, seperti apa kepungan yang dimaksud? Bagaimana perbedaan antara jurnalisme sebelum dan setelah masuknya digitalisasi? kita akan bahas bersama narasumber: 

1. Ade Wahyudin – Direktur Eksekutif LBH Pers

2. Ana Lomtadze - Program Specialist Communication Information Unit, UNESCO Jakarta

3. Mimin Dwi Hartono – Analis Kebijakan Ahli Madya

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) mencatat 11.952 kasus kekerasan anak pada 2021. Sebanyak 7.004 kasus merupakan kasus kekerasan seksual. Pun dengan kasus kekerasan pada perempuan, KPPA menyebutkan sebanyak 8.478 kasus terjadi pada 2021 dan 1.272 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual.

Mengapa hingga saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi di Indonesia? Bagaiamana upaya pemerintah dalam memutus mata rantai peningkatan kasus ini? kita akan bahas bersama narasumber: Ciput Eka Purwianti, S.Si. MA. - Deputi V, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Anda pasti pernah berbeda pendapat dengan pasangan atau pacar kan? Contohnya pada saat menentukan tempat makan "Yang...kenapa sih kamu ajakin aku ke resto, di sini kan gak ada makanan favorit aku?" atau "Kamu tuh gak pernah setuju sama pilihan baju aku, dasar egois!". Sampai konflik yang besar dan perlu dibahas dengan serius.

Konflik dalam berpacaran dapat disikapi dengan berbagai cara. Ada yang menyelesaikan dengan kepala dingin, namun, tak sedikit yang menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikannya. Ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak bentuk kekerasan dalam berpacaran.

Menurut data kekerasan dalam berpacaran khususnya yang dialami perempuan pada tahun 2021, terdapat 585 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan Lembaga Pelayanan.

Apakah kita sudah benar-benar tahu tentang tindakan apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan dalam berpacaran? Seperti apa cara yang tepat untuk mengatasi kekerasan dalam berpacaran? kita akan bahas bersama narasumber:

1. Sasha Trisha - Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta

2. Ajeng Astini - Yayasan Sekretariat Masyarakat Anak

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Setelah puluhan tahun pembahasan, RKUHP tampaknya akan segera disahkan oleh DPR. Dalam pembahasannya ada banyak pasal kontroversial, salah satunya adalah pasal 2 tentang Living Law. Berdasarkan Draft RKUHP tanggal 9 November, pasal itu berbunyi,

Ayat 1: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat 2: Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Di Ruang Publik hari ini kita akan membahas soal apa sih sebetulnya Living Law, dan apa dampaknya bagi kita bila ini kemudian masuk dalam KUHP? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Taufik Basari, Anggota Komisi III DPR RI dan Nella Sumika Putri, Ketua Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran dan Sekretaris ISFoRB.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, secara akumulatif hingga Maret 2021 jumlah orang dengan HIV di Indonesia ada sekitar 420 ribuan orang, sedangkan jumlah orang dengan AIDS sekitar 130 ribuan orang. Angka kasus HIV lebih banyak dibandingkan AIDS karena tidak semua orang dengan virus HIV berkembang menjadi AIDS, yang merupakan stadium akhir HIV.

Selama 10 tahun terakhir, kasus HIV/AIDS naik-turun tapi angka kematian AIDS di Indonesia terus menurun hingga 2019. Informasi soal HIV/AIDS sudah banyak tersedia, meski begitu stigma dan diskriminasi masih mereka alami. Mengapa itu terjadi? Apa upaya yang bisa dilakukan untuk mendobrak stigma dan diskriminasi tersebut? Pagi ini di Ruang Publik KBR kita akan berbincang soal ini bersama dr. Imran Pambudi, Direktur Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI dan Arief Rahman, Kepala Kesekretariatan Yayasan AIDS Indonesia (YAIDS).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]