Penambangan besar-besaran komoditas bernilai tinggi seperti nikel sering kali menimbulkan masalah, termasuk menjadi sumber munculnya moral hazard para pejabat. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy Hiariej yang menerima uang dari perusahaan tambang nikel makin memperlihatkan kurangnya tata kelola kekayaan alam di Indonesia. Eddy diduga menerima uang pelicin melalui rekening stafnya–memperdagangkan kewenangannya untuk mengurus sengketa sebuah perusahaan nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

- - -

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kritik dan saran: [email protected]

Powered by Firstory Hosting