Pemerintahan Joko Widodo telah membuka kembali ekspor pasir laut yang ditutup oleh pemerintahan Megawati pada 2003. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai motivasi pemerintah dalam menjual pasir ke luar negeri, “Apakah kita sebegitu membutuhkan dana yang mendesak alias ‘BU–butuh uang’?”.

Kebijakan ekspor pasir laut berpeluang menguntungkan Singapura dan perusahaan-perusahaan pemegang izin penambangan pasir, namun sekaligus mengancam keberlangsungan ekosistem laut Indonesia. Berbagai spekulasi pun muncul di balik keputusan kontroversial yang menabrak Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

- - -

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: [email protected]

Powered by Firstory Hosting