Sains Sekitar Kita

Di Indonesia, pernikahan anak adalah masalah yang serius. Pada tahun 2018, misalnya, tercatat 11,21% perempuan di Indonesia menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Angka ini menempatkan Indonesia di antara delapan negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia.

Selain faktor budaya dan agama, ternyata ada faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan anak, yakni bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Pada episode ke-empat ini, kami berbicara dengan Teguh Dartanto, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia, yang meneliti hal ini bersama dengan salah satu mahasiswi bimbingannya, Ratih Kumala Dewi yang kini menempuh studi S2 di United Nations University (UNU-MERIT) di Maastricht, Belanda.

Dengan menganalisis data dari Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2015 dan Survei Potensi Desa (PODES) Tahun 2014, mereka menemukan pola bahwa angka bencana alam yang tinggi di suatu desa berhubungan erat dengan angka pernikahan anak yang terjadi di desa tersebut.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Dari riset tentang epidemiologi, korupsi, sains data, kosmologi, kebijakan kemiskinan, hingga energi nuklir - dengarkan jawabannya dalam Sains Sekitar Kita di KBR Prime, Spotify, dan Apple Podcasts!

Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada 2015 memperkirakan lebih dari 70% limbah air di negara berpendapatan menengah ke bawah - termasuk Indonesia - tidak diolah dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan.

Sungai Citarum di Jawa Barat, misalnya, menerima lebih dari 340.000 ton limbah air dari sekitar 2800 perusahaan setiap harinya - menjadikannya “sungai terkotor di dunia”.

Pada episode kali ini, kami berbicara dengan Felycia Soetaredjo, peneliti kimia di Universitas Widya Mandala Surabaya yang menemukan salah satu metode pengolahan air limbah industri terkuat di dunia.

Pada tahun 2014, ia mendapat permintaan dari salah satu perusahaan elektronik di Surabaya untuk menurunkan tingkat racun dalam limbah air mereka.

Tantangannya, menurunkan tingkat racunnya dari 7000 mg/L menjadi di bawah standar yang diperbolehkan, yakni 100 mg/L - atau sekitar 98%.

Untuk mengurangi tingkat racun sebesar itu, proses pengolahan konvensional yang diterapkan perusahaan tersebut sebelumnya (menggunakan bakteri) memakan waktu hingga 2 bulan - teknik kimia yang didesain Felycia melakukannya hanya dalam waktu 15 menit.

Bagaimana perjalanannya? Dari riset tentang epidemiologi, korupsi, sains data, kosmologi, kebijakan kemiskinan, hingga energi nuklir - dengarkan jawabannya dalam Sains Sekitar Kita di KBR Prime, Spotify, dan Apple Podcasts!

Berbagai studi telah menemukan bahwa rumitnya sistem multipartai dan mekanisme pengawasan checks and balances yang tidak efisien antara eksekutif dan legislatif membuat banyak politikus Indonesia bekerja sama mencari jalan pintas untuk mewujudkan kepentingannya.

Masalah sistemik tersebut kemudian melahirkan berbagai skandal korupsi massal seperti kasus Wisma Atlet dan E-KTP.

Namun, ternyata ada faktor lain yang juga berkontribusi besar dalam mendorong terjadinya praktik korupsi berjamaah ini, yakni karakter sosial budaya masyarakat di suatu negara.

Dalam episode ke-dua dari Sains Sekitar Kita Season 2 ini, kami berbincang dengan Galang Lutfiyanto, peneliti psikologi dan neurosains dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang meneliti tentang perbedaan pola korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat (AS) - dua negara dengan budaya masyarakat yang bertolak belakang.

Riset tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan New York University dan Harvard University di AS melalui program pendanaan riset Fulbright.

Bagaimana temuannya? Dari riset tentang epidemiologi, korupsi, sains data, kosmologi, kebijakan kemiskinan, hingga energi nuklir - dengarkan jawabannya dalam Sains Sekitar Kita di KBR Prime, Spotify, dan Apple Podcasts!

Pandemi COVID-19 membuat peneliti dari berbagai negara berlomba mencari vaksin. Namun, COVID-19 bukan satu-satunya penyakit yang perlu diberantas - ada kanker, diabetes, dan penyakit lainnya yang juga menunggu kehadiran obat.

Salah satu cabang ilmu yang turut berperan besar dalam mendorong penemuan obat tersebut adalah bioinformatika, yang merupakan kolaborasi antara biologi dan kimia dengan sains data.

Untuk mendalami peran penting bioinformatika dalam riset medis - mulai dari pengelolaan data urutan genom hingga pemodelan komputer untuk menguji desain obat - Sains Sekitar Kita berbicara dengan dengan Arli Aditya Parikesit.

Arli merupakan Ketua Departemen Bioinformatika di Indonesian International Institute for Life Sciences (I3L), lembaga pendidikan tinggi yang pertama menawarkan Program Studi Bioinformatika di Indonesia. Dia juga menggagas pendekatan informatika dan pemodelan komputer dalam penelitian obat kanker payudara dan serviks.

Dari riset tentang epidemiologi, korupsi, sains data, kosmologi, kebijakan kemiskinan, hingga energi nuklir - dengarkan Sains Sekitar Kita di KBR Prime, Spotify, dan Apple Podcasts!

The Conversation Indonesia berkolaborasi dengan KBR Media meluncurkan Season 2 dari Podcast Sains Sekitar Kita.

Dengarkan berbagai cerita menarik dari peneliti-peneliti terbaik Indonesia dan riset mereka yang menakjubkan.

Mengapa bencana alam bisa menyebabkan pernikahan dini? Apa bedanya gaya korupsi orang Indonesia dan Amerika? Bagaimana orangutan, primata paling soliter, mencari jodoh?

Mulai dari epidemiologi, korupsi, sains data, kosmologi, kebijakan kemiskinan, hingga energi nuklir - dengarkan Sains Sekitar Kita di KBR Prime, Spotify, dan Apple Podcasts!

Sekitar satu setengah bulan lagi pemilihan umum serentak untuk memilih wakil rakyat di parlemen dan presiden dan wakil presiden untuk masa lima tahun akan diselenggarakan. Setidaknya 7.900 calon anggota DPR memperebutkan posisi wakil rakyat yang jumlahnya hanya 575 kursi pada 17 April nanti.

Tapi di ruang publik, yang justru terdengar gegap gempitanya adalah “perang kata-kata” dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dan tim kampanye mereka. Kampanye dan sosialisasi program para calon legislator minim sekali, termasuk di media massa. Tampaknya pemilihan serentak cenderung mendorong para politikus dan media lebih banyak menyorot kampanye calon presiden dan wakilnya, dibanding para calon wakil rakyat yang akan duduk di Senayan.

Pertanyaannya: mengapa hampir setiap pemilu di Indonesia, sistemnya selalu berubah?Indra Pahlevi, peneliti politik dan pemerintahan Indonesia sekaligus Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, yang banyak terlibat di penyusunan beberapa undang-undang pemilu Indonesia, menjelaskan dinamika di balik perubahan sistem pemilu.

Sepuluh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, Indonesia menggelar pemilu pertama yang pesertanya banyak sekali. Ada 178 tanda gambar di kertas suara termasuk partai politik, organisasi masyarakat, dan perorangan. Ilmuwan politik Australia Herbert Feith menyebut pemilu 1955 sebagai pemilu yang ultra demokratis.

Pemilu kedua diadakan pada 1971. Di bawah pemerintahan militer Soeharto, yang jadi presiden setelah peristiwa huru-hara politik 1965, militer diberi kursi cuma-cuma di MPR, sementara partai-partai politik yang hidup pada masa Orde Lama dikendalikan. Soeharto melebur 9 partai menjadi 2 partai politik utama: Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara Golkar tetap menjadi partai tersendiri yang kemudian berkuasa selama 32 tahun. Selama itu pula, demokrasi hanya dijalankan secara prosedural.

Masyarakat dan partai politik dikondisikan juga. Ketika orang ingin jadi caleg, harus melewati litsus (penelitian khusus) di bawah Kopkamtib (Komando Pemulihan Ketertiban). Salah satu tugas lembaga ini adalah mengintai masyarakat dan siapa pun kalau ada gerakan-gerakan politik yang mengancam stabilitas politik.

Setelah Soeharto tumbang, rakyat ingin pemilu yang benar-benar demokratis. Presiden Habibie kala itu mempercepat pemilu dan 48 partai politik terpilih ikut kompetisi dalam pemilu 1999. Semua orang punya hak untuk menjadi wakil atau mendirikan partai politik. Pada saat itu presiden benar-benar dipilih oleh DPR. Lima tahun kemudian dan hingga saat ini presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan legislatif, yang sejak 2009 berdasarkan suara terbanyak (bukan lagi nomor urut), lebih dulu digelar dibanding pemilihan presiden.

Kali ini, pemilu serentak untuk memilih presiden dan legislatif. Setidaknya ada lima kertas suara yang mesti dicoblos. Apakah ini sistem terbaik? Tidak juga. Itu tadi, energi masyarakat dan politikus habis untuk pilpres.

Sebenarnya, kita tidak perlu terlalu sering gonta-ganti sistem pemilu. Indra berharap kita menggunakan dulu satu sistem selama lima kali pemilu, lalu evaluasi untung-ruginya untuk negara. Ingat, tidak ada satu sistem pemilu terbaik di dunia. Yang ada adalah sistem pemilu yang cocok di setiap negara.

Edisi ke-48 Sains Sekitar Kita ini disiapkan oleh Ikhsan Raharjo dan narator Malika. Selamat mendengarkan!

Jumlah pemilih milenial (usia 21-30 tahun) dalam pemilihan umum kali ini mencapai sekitar 42 juta pemilih. Bila ditambah usia 20 tahun, masih ada 17 juta pemilih lagi. Totalnya sekitar 40% dari total pemilih.

Dalam konteks pemilihan presiden, calon presiden (capres) petahana Joko Widodo dan penantangnya, Prabowo Subianto, membidik suara mereka untuk memenangkan pertarungan. Para politikus menggunakan berbagai cara untuk merayu pemilih muda waktu kampanye. Yang paling gampang, mereka meniru gaya anak muda–mulai dari pakai jaket jeans, sepatu sneakers, mengendarai motor custom, dan saling sapa menggunakan istilah “Bro dan Sis”.

Walau seolah menjanjikan, Titi Anggraini, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan relasi antara peserta pemilu dan pemilih muda masih dalam tahap simbolik. Maksudnya, peserta pemilu (capres dan calon legislatif) masih menempatkan pemilih muda sebagai obyek interaksi politik. Sampai sejauh ini, para peserta pemilu belum melibatkan anak muda dalam politik secara substantif.

Memang harus diakui mulai banyak anak muda menjadi juru bicara dan bagian tim pemenangan calon presiden. Namun, keterlibatan mereka dalam penyusunan gagasan, program, dan konsep bagi calon presiden, misalnya, belum menonjol.

Saat ini ada 559 caleg berusia 20-30 tahun dari sekitar 7900 caleg DPR. Paling banyak berasal dari Partai Solidaritas Indonesia, kemudian Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Namun, sistem pemilu 2019 yang menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, membuat isu pemilihan legislatif terpinggirkan di tengah gegap gempita pemberitaan pemilihan presiden. Pemilih muda lebih banyak dihadapkan dengan pembelahan kontestasi pilpres ketimbang informasi yang cukup untuk mengenali para caleg di daerah pemilihan mereka.

Edisi ke-47 Sains Sekitar Kita ini disiapkan oleh Ikhsan Raharjo dan narator Malika. Selamat mendengarkan!

Hakim kerap disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk memberikan rasa keadilan bagi korban ketidakadilan. Tapi para hakim juga manusia yang punya bias dalam mengambil putusan.

Guru Besar psikologi forensik dari Universitas Surabaya Yusti Probowati mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bias hakim setelah meneliti aspek psikologis hakim di ruang sidang.

Masih ingat persidangan kasus pembunuhan dengan kopi beracun yang terdakwa Jessica Kumala Wongso? Setelah drama panjang di dalam dan di luar persidangan, majelis hakim akhirnya menghukum terdakwa 20 tahun penjara untuk kasus pembunuhan berencana, sama persis seperti tuntutan jaksa sebelumnya.

Vonis ini sebetulnya sudah diprediksi Yusti. Dalam survei terhadap hakim pada awal 2000-an, misalnya, dia menemukan 81% hakim terpengaruh secara psikologi dari besaran tuntutan jaksa. Hasil survei itu diperkuat dengan riset eksperimen terhadap sejumlah hakim. Hasilnya serupa: putusan hakim segendang sepenarian dengan tuntutan jaksa.

Jadi sebenarnya siapa yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya vonis yang dijatuhkan hakim? Menurut Yusti, jaksa sangat besar pengaruhnya karena mereka yang menyampaikan tuntutan sebelum hakim mengetuk palu vonis.

Selain pengaruh tuntutan jaksa, karakter kepribadian seorang hakim ternyata juga sangat menentukan putusannya di pengadilan. Orang yang berkepribadian otoritarian tidak bisa melihat area abu-abu. Nah hakim yang berkepribadian otoritarian itu, dalam riset eksperimen, lebih menjatuhkan hukuman lebih tinggi dibanding hakim yang tidak berkepribadian otoritarian.

Di luar urusan suap-menyuap untuk meringankan putusan, ada pula faktor psikologis yang membuat hakim bias di ruang persidangan. Misalnya, Yusti pernah mendengar satu kasus bahwa hakim menvonis sangat berat untuk terdakwa perkara pencurian, karena dua malam sebelumnya rumahnya dibobol maling. Nah kasus kriminal di rumah hakim memberikan efek psikologis juga terhadap beratnya putusan.

Karena itu, hakim harus belajar ilmu psikologi agar hakim bisa lebih cermat menentukan sebuah motif kejahatan, seperti pembunuhan berencana.

Edisi ke-46 Sains Sekitar Kita ini disiapkan oleh Ikhsan Raharjo dan narator Aisha. Selamat mendengarkan!

Dalam kegaduhan demokrasi terdapat celah terciptanya bibit konflik dan fanatisme berlebihan. Karena itu, secara psikologis, demokrasi mensyaratkan adanya orang-orang yang cukup pendidikan, berpikiran terbuka, toleran, bisa menerima perbedaan, dan bisa menunjukkan empati terhadap orang lain.

Apa yang terjadi di Jerman pada pertengahan 1930-an menjadi contoh bahaya fanatisme. Kala itu, ekonomi mereka tumbang dihajar krisis keuangan di Eropa dan Amerika. Ditambah, Jerman baru saja kalah di Perang Dunia I. Jutaan orang menganggur, miskin, lapar, dan frustasi.

Dalam kondisi seperti itu Adolf Hitler dan Partai Nazi menang pemilihan umum. Kanselir Jerman Hitler menegakkan fasisme dan membunuh demokrasi. Hitler, menurut Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, mendapat loyalitas tunggal di negara itu dengan cara memanipulasi ketakutan rakyat Jerman. Kanselir juga menaklukkan Polandia sehingga pecah Perang Dunia II. Fanatisme buta mengalahkan akal sehat.

Fanatisme buta bisa tumbuh subur di iklim politik yang demokratis seperti menjelang pemilihan umum di Indonesia. Orang yang fanatik rentan bias kognitif. Terkadang orang fanatik tidak bisa lagi menerima kebenaran dari kelompok lain. Orang fanatik hanya percaya bahwa hanya kelompoknya yang benar.

Dalam beberapa kondisi, perasaan cinta terhadap kelompok sendiri yang mendorong seseorang untuk berjuang untuk kelompoknya adalah sesuatu yang lumrah dan alamiah. Dalam politik sikap partisan yang mendorong loyalitas dan kerelaan orang bekerja sukarela untuk partai terkadang diperlukan.

Musim kampanye pemilu 2019 hampir selesai. Yang bikin was-was, populisme berbasis agama semakin mengganas. Politikus masih asyik memainkan identitas, mengipas pemilih supaya tetap panas. Karena itu, untuk menjadi pemilih yang kritis, setiap orang harus introspeksi memeriksa fanatisme dalam diri. Hanya dengan cara itu kita bisa menyelamatkan demokrasi kita.

Edisi ke-45 Sains Sekitar Kita ini disiapkan oleh Ikhsan Raharjo dan narator Aisha. Selamat mendengarkan!

Sejarah bohong dan kebohongan, dalam berbagai level dan kasus, bisa dilacak dalam sejarah kehidupan manusia hingga ribuan tahun lalu. Dalam era modern, dusta kerap dipakai oleh para terdakwa untuk menutupi keterlibatannya dalam perkara yang dituduhkan saat mereka jadi pesakitan di pengadilan.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setyo Novanto, misalnya, mengaku sakit saat sedang dicecar hakim di pengadilan dalam perkara korupsi proyek E-KTP. Ada sederetan politikus lainnya yang tiba-tiba jadi lupa atau pura-pura lupa saat berhadapan pengusutan kasus korupsi.

Dalam ilmu psikologi, tindakan berpura-pura sakit fisik dan mental seperti itu disebut malingering. Guru Besar Psikologi Universitas Surabaya Yusti Probowati mengatakan kebohongan tidak bisa terus menerus dilakukan oleh seseorang.

Yusti misalnya, membantu Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kebohongan terdakwa pemberi suap yang di ruang persidangan terus menerus berbohong. Dalam suatu observasi lewat CCTV dari ruangan monitor KPK dalam berjam-jam, dia menyaksikan terdakwa ternyata tidak bisa terus-terusan bohong. Si terdakwa kadang lupa bila dia harus pura-pura bohong untuk menutupi perannya dalam kejahatan korupsi.

Ada pula kebohongan model Ratna Sarumpaet yang mengaku mukanya dipukuli orang hingga babak belur, tapi dia terpaksa “jujur” bahwa itu efek dari operasi plastik di wajahnya.

Kebohongan besar dimulai dari tipu-tipu kecil. Sebuah studi membuktikan bahwa otak dapat beradaptasi terhadap kebohongan yang kita ciptakan. Artinya, semakin Anda sering berbohong, maka otak akan membuat semakin lihai untuk menipu. Tapi bukan berarti kebohongannya tidak diketahui oleh orang lain.

Bila secara lisan terus berbohong, kini ada alat uji kebohongan, Electro-encephalo-graphy, yang bekerja merekam aktivitas kelistrikan yang dihasilkan neuron otak. Dengan alat itu, psikolog seperti Yusti bisa mengetahui dengan mudah seseorang sedang berbohong atau tidak.

Edisi ke-44 Sains Sekitar Kita ini disiapkan oleh Ihsan Raharjo dan narator Naomi. Selamat mendengarkan!