SuarAkademia

Masyarakat ramai mendiskusikan kemungkinan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi September ini. Hingga artikel ini diterbitkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan menjawab pertanyaan media saat ditanya mengenai isu kenaikan ini.

Wacana kenaikan harga BBM ini tak lepas dari permasalahan subsidi bahan bakar yang kerap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi yang mestinya untuk kelompok miskin dan rentan ini kerap salah sasaran dan justru dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.

Isu ini semakin mendesak akibat naiknya harga minyak dunia, imbas dari konflik Rusia dan Ukraina.

Namun, di sisi lain, kenaikan harga BBM bisa makin mendongkrak inflasi Indonesia yang hampir menyentuh 5% akibat kenaikan harga pangan.

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Teuku Riefky, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Menurut Riefky, subsidi BBM memang seharusnya dialokasikan ke aktivitas ekonomi yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur atau biaya sekolah.

Ia menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, inflasi memang akan melonjak. Namun, seiring waktu, inflasi akan kembali melandai karena adanya penyesuaian perilaku konsumen dan tingkat upah untuk mempertahankan daya beli.

Belum lagi, ekonomi Indonesia yang tengah menggeliat bisa mengurangi kekhawatiran terhadap dampak kenaikan BBM.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia – ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Tren kenaikan biaya kuliah (tuition fee) di Indonesia berpotensi mengancam akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di masa depan.

Pada akhir Juli lalu, Harian Kompas melaporkan bahwa laju kenaikan biaya kuliah per tahun – sekitar 1,3% untuk kampus negeri (PTN) dan 6,96% untuk kampus swasta (PTS) – sulit diimbangi oleh laju kenaikan pendapatan lulusan SMA (3,8%) maupun sarjana (2,7%).

Berbagai akademisi mengatakan bahwa naiknya biaya kuliah erat kaitannya dengan meningkatnya biaya operasional yang harus dikeluarkan kampus.

Dua komponen pengeluaran kampus yang terbesar, yakni sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, terus meningkat setiap tahunnya dan dapat mencapai sekitar 85% dari total anggaran. Sayangnya, banyak perguruan tinggi, terutama kampus swasta, masih membebankan mayoritas pendapatannya pada uang kuliah mahasiswa.

Bagaimana sebaiknya pimpinan kampus menyikapi kenaikan biaya kuliah? Langkah-langkah seperti apa yang bisa diambil kampus untuk membuat model bisnis mereka lebih berkelanjutan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam episode podcast SuarAkademia kali ini, kami berbincang dengan Totok Amin Soefijanto, rekan senior dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan juga mantan wakil rektor Universitas Paramadina.

Totok menjelaskan menjelaskan bagaimana kampus terlalu bergantung pada tuition fee, berbagai skema diversifikasi pendapatan yang bisa dilakukan kampus, hingga pentingnya keberpihakan beasiswa kuliah pada warga miskin.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia – ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Air limbah rumah tangga atau domestik terbagi menjadi dua kategori: yaitu air hitam (black water) dan air kelabu (grey water).

Air hitam adalah air buangan dari toilet (tinja dan urine) yang mengandung kandungan organik, nitrogen, dan fosfor yang tinggi. Sementara, air kelabu berasal dari dapur, kamar mandi, dan pencucian baju.

Di Indonesia, pengelolaan air limbah belum maksimal. Proses penguraian tinja dalam tangki septik tidak optimal, sementara tidak sampai sepertiga dari total buangan air kelabu dikelola.

Mengapa pengelolaan air limbah rumah tangga menjadi penting? Apa saja yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga?

Episode SuarAkademia kali ini kami berbincang dengan Widyarani, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Widyarani menceritakan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengelola air limbah rumah tangga dan apa saja dampak yang terjadi apabila air limbah rumah tangga ini tidak bisa dikelola dengan baik.

Simak episode selengkapnya hanya di SuarAkademia - ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Keluhan pengemudi ojek online seringkali tidak didengarkan oleh pihak platform penyedia jasa. Apa yang pengemudi sampaikan kerap hanya ditanggapi menggunakan algoritma aplikasi atau dialog yang nihil solusi.

Kontrol kerja melalui algoritma dan diskusi satu arah dari pihak platform menjadi saluran bersuara yang tidak dipercaya pengemudi sehingga melahirkan berbagai aksi protes.

Belum lama ini, Kementerian Perhubungan mengumumkan kenaikan tarif ojek online . Kenaikan tarif ini merupakan salah satu keluhan yang berulang kali disampaikan oleh para pengemudi kepada pihak platform dan pemerintah.

Apakah aksi protes yang dilakukan menjadi satu satunya jalan efektif yang bisa ditempuh oleh para pengemudi ojek online agar keluhan mereka didengar? Mungkinkah dengan kenaikan tarif yang diumumkan pemerintah akan membuat para driver menjadi lebih nyaman bekerja sebagai mitra dalam platform ojek online?

Episode SuarAkademia kali ini kami berbincang dengan Arif Novianto, Junior Researcher at Institute of Governance and Public Affairs dari Universitas Gadjah Mada.

Ia menceritakan tentang bagaimana ia berkecimpung langsung untuk mendalami permasalahan ini, serta mendiskusikan sejumlah problem yang belum selesai meski pun tarif ojek online sudah dinaikkan.

Simak episode selengkapnya hanya di SuarAkademia - ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Pernikahan beda agama di Indonesia sering menjadi kontroversi yang diperdebatkan oleh masyarakat lintas golongan. Banyak yang menganggap bahwa ini bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan dan merupakah pilihan personal setiap individu, namun tidak sedikit juga orang yang menganggap ini adalah perbuatan yang melanggar aturan, entah aturan negara maupun agama.

Banyak pasangan yang memutuskan untuk menikah di luar negeri agar pernikahannya dianggap sah, lalu mencatatkannya di kantor catatan sipil di Indonesia. Ada pula yang melakukan perubahan identitas agama sementara agar pernikahan bisa tetap terselenggara.

Apakah praktik-praktik tersebut menjadi indikasi bahwa sudah saatnya pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Perkawinan? Apa saja dampak yang akan terjadi apabila pemerintah gagal mengatur dengan tepat pernikahan beda agama?

Dalam episode terbaru SuarAkademia, kami berbicara dengan Patrick Humbertus, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.

Ia menceritakan adanya kenaikan jumlah perkawinan beda agama dan betapa pentingnya pemerintah untuk mengubah aturan terkait pernikahan beda agama agar bisa melindungi dan memberikan rasa nyaman terhadap seluruh masyarakat.

Simak selengkapnya hanya di SuarAkademia - ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Program Keluarga Berencana yang dikenalkan sejak 1960-an berhasil menurunkan angka kematian ibu dalam waktu 50 tahun terakhir. Data ini bisa menjadi sebuah pertanda baik untuk Indonesia bisa mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

Namun fakta lain menemukan bahwa partisipasi laki-laki dalam program KB hanya 4,4%. Bandingkan dengan cakupan perempuan akseptor KB mencapai 61,9%. Data ini mencerminkan partisipasi laki-laki dalam program KB masih rendah.

Apa saja yang menyebabkan partisipasi laki-laki dalam program KB sangat rendah? Metode apa sajakah yang bisa digunakan laki-laki untuk berpartisipasi dalam program KB? Apakah ada efek negatif yang dirasakan laki-laki bila ikut serta dalam program KB melalui vasektomi?

Dalam episode terbaru SuarAkademia, kami berbicara dengan Mutiara Riani, Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Ia menceritakan pentingnya peranan laki-laki dalam program KB dan bagaimana pentingnya sosialisasi yang baik kepada laki-laki untuk bisa berpartisipasi dalam program ini.

Simak episode selengkapnya hanya di SuarAkademia - ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Hingga kini, fenomena ‘Citayam Fashion Week’ masih merajai perbincangan publik di jagat media sosial.

Aksi para remaja dari kawasan penyangga ibu kota – termasuk Citayam, Bojonggede, dan Depok – yang membanjiri kawasan Sudirman-Dukuh Atas di Jakarta tak hanya merebut hati masyarakat dengan gaya unik mereka, tapi juga memicu perdebatan penting terkait pembangunan kota dan ruang publik yang inklusif dan ramah anak.

Bahkan, belum lama ini, Wakil Wali Kota Depok menyatakan keinginannnya memperlebar trotoar di daerah Margonda di kotanya untuk mereplikasi kenyamanan berjalan (walkability) serupa dengan kawasan Sudirman agar para remaja tak harus jauh-jauh main ke Jakarta. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Bandung juga memerintahkan pemerintah kotanya untuk menambah ruang publik yang inklusif untuk semua golongan.

Bagaimana cara mewujudkan kota yang ramah anak, supaya keramaian ala Citayam Fashion Week tak hanya bertempat di kawasan Sudirman-Dukuh Atas, tapi juga seluruh wilayah Indonesia?

Dalam episode terbaru podcast SuarAkademia, kami berbicara dengan Rendy Diningrat, peneliti pembangunan dan ketimpangan sosial di SMERU Research Institute.

Ia menceritakan dampak dari nihilnya ruang publik bagi anak terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan mereka, pentingnya mendayagunakan forum anak yang inklusif dalam pembangunan kota, dan perbandingan akses taman di luar negeri termasuk Australia.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia – ngobrol seru isu terkini, bareng peneliti dan akademisi.

Sejak awal tahun lalu, pemerintah bersama DPR berencana mengebut pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Buku induk aturan pidana Indonesia ini awalnya akan disahkan pada bulan ini, tapi tertunda karena DPR masih menunggu masukan-masukan publik.

Sejak 2019 lalu, draf RKUHP memancing protes besar-besaran dari beragam kelompok masyarakat.

Selain memuat pasal-pasal yang memperkeruh iklim demokrasi Indonesia, draf ini juga diprediksi mengerdilkan hak warga untuk berjuang untuk lingkungannya (misalnya menolak aktivitas pertambangan) melalui ancaman kriminalisasi.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP pun mendesak pemerintah dan DPR membuka partisipasi yang bermakna – tidak sekadar seremonial dalam perumusan RKUHP.

Dalam episode SuarAkademia kali ini, kami berbincang dengan Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring. Menurut dia, RKUHP bukan hanya melemahkan perjuangan warga untuk kelestarian lingkungan, tapi juga menggerus ancaman sanksi bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan.

Selain dua hal tersebut, Raynaldo juga menuturkan beragam risiko kemunduran hukum lingkungan jika RKUHP disahkan, imunitas pejuang lingkungan, hingga aturan pidana lingkungan yang ideal di tengah perubahan iklim.

Simak perbincangan selengkapnya di SuarAkademia - ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang saat ini tengah menjerit karena kenaikan harga pangan.

Di berbagai belahan dunia, harga pangan juga terus melejit, termasuk di negara-negara maju seperti Inggris. Dunia pun dipusingkan dengan potensi meningkatnya kelaparan global.

Dalam pandangan masyarakat, Perang Rusia-Ukraina jadi biang kerok utama melonjakanya harga. Pasalnya, kedua negara tersebut merupakan produsen pangan global – utamanya gandum, minyak nabati, dan bijih-bijihan – serta gas alam yang menjadi bahan penting dalam pembuatan pupuk. Konflik ini juga memengaruhi logistik dan biaya energi, mengingat Rusia merupakan raksasa minyak.

Namun, jangan salah, penyebab kenaikan harga pangan ini sebetulnya bersifat multidimensi. Perubahan iklim menjadi kontributor terbesar dari meroketnya harga pangan. Belum lagi, isu mengenai globalisasi pangan yang menimbulkan ketergantungan pasokan antar negara menambah rumit persoalan.

Di episode podcast SuarAkademia terkini, Krisna Gupta, seorang peneliti di Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) membahas lengkap isu harga pangan global hingga bagaimana hal ini berdampak ke Indonesia.

Menurut Krisna, bisa jadi, krisis harga pangan global ini adalah bentuk koreksi harga pangan. Jangan-jangan, harga pangan seharusnya memang tidak semurah sekarang.

Simak diskusi seru yang membuka mata dengan Krisna, hanya di SuarAkademia - ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

Minggu depan, umat Muslim Indonesia akan merayakan Idul Adha. Salah satu aktivitas yang menyertai Hari Raya Haji tersebut adalah penyembelihan hewan kurban seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Setiap tahun, sekitar 1,7 juta hewan ternak dipotong untuk kurban.

Masalahnya, kini wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak makin menyebar di berbagai daerah. Walau Kementerian Pertanian telah menyatakan sapi yang siap potong untuk kurban tidak berasal dari zona PMK, kita perlu waspada akan risiko penularan virus ini pada hewan lainnnya.

Lebih dari 180.000 hewan ternak yang tersebar di 19 daerah telah terinfeksi virus penyebab penyakit ini.

Data populasi hewan ternak dari Kementerian Pertanian menunjukkan jumlah sapi potong ada sekitar 16 juta ekor, sapi perah 600 ribu, dan kerbau hampir 900 ribu. Jadi total, ada 18 juta ekor hewan ternak.

Salah satu cara menekan penularan virus adalah membatasi pergerakan hewan antardaerah dan vaksinasi. Baru-baru ini sekitar 620.000 dosis vaksin PMK telah didistribusikan ke daerah-daerah yang kasusnya tinggi. Jumlah dosis ini masih sangat kecil dari kebutuhan.

Mengapa penyakit yang telah dinyatakan punah di Indonesia pada 1986 tersebut kembali muncul dan cepat menyebar? Mengapa belum bisa dikendalikan setelah terdeteksi pada Mei lalu?

Untuk mendalami hal tersebut, dalam episode SuarAkademia kali ini, kami berbicara dengan Khariri, sarjana kedokteran hewan yang menjadi peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia – ngobrol seru isu terkini bareng akademisi dan peneliti.