Korupsi di Bea dan Cukai sudah berurat-akar. Petugas punya kewenangan penuh menentukan masuknya barang impor, mereka memperdagangkan itu guna mendapatkan suap yang tak terendus selama bertahun-tahun. Masuknya barang selundupan membuat industri nasional terpuruk. Sulit ada perbaikan jika penunjukan pemimpin Bea dan Cukai tidak diisi profesional.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Kredibilitas pasar saham dan kebijakan fiskal Indonesia sedang jadi sorotan dunia. Pukulan bertubi-tubi dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ini menunjukkan satu hal: ada yang tak beres dalam manajemen ekonomi di Indonesia. Sudah bukan waktunya berlagak alergi kritik dan mengabaikan masukan lembaga riset asing. Memperbaiki tata kelola atau perekonomian  tersungkur akibat permainan kekuasaan.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Tak ada penjelasan mengapa Indonesia perlu masuk menjadi anggota Dewan Perdamaian yang dibentuk Donald Trump. Prabowo tampil di panggung diplomasi seorang diri dan membuat keputusan-keputusan penting sendiri. Menteri Luar Negeri Sugiono kehilangan tampuk kendali diplomasi. Benarkah sikap itu sebagai bentuk insekuriti personal?

- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Setelah proyek cetak sawah di Papua meleset, pemerintah malah memperluas pembukaan lahan yang menggerus hutan. Bukan hanya untuk cetak sawah dan perkebunan tebu, proyek ini hendak membuka perkebunan sawit seluas 426 ribu hektare. Ada pengusaha besar di balik proyek ini. Tanpa kajian lingkungan, ambisi swasembada menjadi lagu lama yang bisa menimbulkan bencana bagi Papua.
 - - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

BPK menemukan banyak masalah dalam proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak. Ada potensi kerugian negara dari proyek strategis nasional (PSN) tersebut yang seharusnya dibangun di Bintuni namun diminta oleh Bahlil Lahadalia untuk dipindah ke kampung halamannya. Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan dalam permintaan tersebut. Sulit berharap Presiden Prabowo Subianto mengusut pelbagai penyimpangan itu.

- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Memakai dalih usang soal biaya mahal, partai politik pendukung Prabowo mengusung rencana pembatalan pilkada langsung dan mengembalikan ke DPRD. Upaya merampas kedaulatan rakyat tersebut berkonsekuensi buruk bagi kehidupan bernegara. Selain itu patut dicurigai ada motif terselubung lain: setelah pilkada kembali ke DPRD, berikutnya pemilihan presiden kembali ke MPR. Jika itu terjadi, kita kembali ke Orde Baru, era kegelapan sejarah demokrasi Indonesia.
- - -
Kunjungis.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Upaya Komnas HAM memulai kembali penyelidikan kasus pembunuhan Munir mendapat gangguan. Sejumlah anggota DPR ditengarai mengintervensi dan meminta penyelidikan dihentikan. Kasus pembunuhan berencana Munir semakin gelap. Tanpa komitmen negara, derasnya dominasi militer di pemerintahan dan konstelasi politik membuat dalang kejahatan sulit tersentuh hukum. Negara hukum yang gagal menegakkan hukum.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Setelah membuat banyak putusan blunder, salah satunya perubahan ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, Mahkamah Konstitusi mulai berbenah dan memberikan harapan. Putusan tentang rangkap jabatan dan larangan polisi aktif mengisi jabatan sipil menjadi penebus dosa. Namun masih ada ancaman terhadap lembaga tersebut: penolakan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Powered by Firstory Hosting

Presiden Prabowo tak kunjung menetapkan banjir dan tanah longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Di pelosok, sejumlah kepala daerah sudah menyerah. Ratusan ribu korban mengungsi, akses jalan dan komunikasi terputus, listrik mati, dan persediaan pangan menipis. Di Aceh, bahkan empat kampung hilang begitu saja. Fakta-fakta itu belum juga mengetuk nurani pemerintah untuk bergerak lebih cepat. Sia-sia menanti pemerintah yang amatir segera menangani bencana.
- - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Konflik internal elite Nahdlatul Utama dipicu perebutan konsesi batu bara. Setelah angin politik berubah, mereka terbelah ihwal pengusaha yang hendak digandeng untuk menggarap tambang. Sejak awal pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan menuai kritik karena dicurigai sebagai “gula-gula” pemerintah untuk memangkas independensi kelompok masyarakat sipil.
- - - -
Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting