Politik dagang sapi terulang setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024. Kursi kabinet jadi obyek tawar-menawar antara partai politik dan pemenang pemilihan presiden. Partai pendukung meminta jatah karena merasa berjasa memenangkan si kandidat. Sementara partai nonkoalisi ditawari jabatan agar “jinak” di badan legislatif kelak.

Padahal, memberi ruang oposisi di legislatif bisa jadi penyeimbang pemerintah dan menghidupkan kembali demokrasi Indonesia. Kembali hidupnya demokrasi akan memberikan nilai positif kepada Prabowo Subianto, yang selama ini dituduh antidemokrasi.

- - -

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Presiden Jokowi ditengarai berambisi menguasai Partai Golkar dengan mendorong Menteri Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum, menggantikan Airlangga Hartarto. Mampukah para kadernya menjaga partai dari intervensi Jokowi, presiden yang segera kehilangan kekuasaan, “bebek lumpuh” yang mencoba berjalan tegak?

- - -

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Partai pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di DPR tak boleh kendur, apalagi ciut nyali, dalam mendorong penggunaan hak angket kecurangan pemilu. Para politikus mungkin punya dosa yang bisa dipersoalkan secara hukum. Tapi, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan segenap aparaturnya punya dosa lebih besar, yakni mengkhianati konstitusi sepanjang proses pencalonan Prabowo-Gibran. Indonesia bisa diselamatkan dari kehancuran demokrasi jika kekuatan penyeimbang tak mudah dibujuk dan ditekan.

|||

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Berbekal peraturan yang terbit dari Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia punya wewenang untuk mencabut dan mengaktifkan kembali izin tambang yang dianggap tidak produktif. Investigasi Tempo mengungkap dugaan permintaan uang dan saham untuk setiap izin tambang nikel yang hidup kembali. Berbeda dengan suap biasa, praktik tersebut mengarah ke state capture corruption–korupsi yang “dilegalisasi” lewat peraturan.

- - -

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Upaya penggunaan hak angket DPR untuk menginvestigasi kecurangan pemilu seharusnya tak perlu dikhawatirkan jika proses pemilu memang berlangsung jujur.  Komitmen para elite partai justru kini diuji, apakah mau memperjuangkan hak angket demi demokrasi atau tergoda memburu kursi demi kepentingan sendiri–ikut terhanyut dalam pembagian kue kekuasaan setelah pemilu. 

- - -

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

*Judul konten telah mengalami perubahan karena kekeliruan penulisan

Powered by Firstory Hosting

Kemenangan Prabowo-Gibran tak lepas dari politik kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih. Kekuasaan dimanfaatkan untuk mengerahkan aparat hukum dan penyelenggara negara. Bawaslu tidak pernah serius mengusut hal tersebut. Kontroversi hasil pemilu diperparah oleh aplikasi rekap suara KPU–Sirekap–yang bermasalah.

|||

Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Pemilihan Umum 2024 telah berlangsung. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan keunggulan telak Prabowo-Gibran ketimbang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Pemilu 2024 dengan banyak noda  sejatinya sudah berlangsung sejak tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Keberpihakan Presiden Jokowi dan jajarannya membuat proses pemilu tercoreng oleh ketidaknetralan aparat dan lembaga negara. Setelah pemilu, skenario politik apa yang bisa terjadi di kubu Prabowo-Gibran dan dua lawannya?

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Mahfud Md. sudah selayaknya mundur dari kabinet, begitu pun seharusnya Menteri Prabowo Subianto dan menteri-menteri lain yang secara resmi mendukung calon presiden tertentu. Dengan mundur atau cuti, pemerintahan bisa berjalan tanpa terganggu kepentingan elektoral. 

Namun seiring munculnya pernyataan bahwa presiden boleh memihak, mundur atau tidaknya menteri tidak lagi dibaca sebagai komitmen etik, melainkan bagian dari strategi politik jangka pendek untuk mendukung atau melawan pilihan politik Jokowi. Kabinet kini menjelma sebagai ajang pertarungan elektoral ketimbang organisasi yang menjalankan tugas negara.

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Alih-­alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembap dalam hasrat me­langgengkan kekuasaan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno justru menjadi operator yang mewujudkannya. Bukan hanya tak patut, mantan rektor UGM itu juga mengkhianati intelektualitasnya sebagai akademikus.

Temuan Tempo mengungkapkan bahwa ia berperan dalam melobi hakim konstitusi agar membuka jalan politik bagi Gibran serta membujuk partai politik agar menerima anak Jokowi itu dalam koalisi pemilihan presiden. 

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting

Sejumlah ketua umum partai sekaligus menteri di kabinet Jokowi menggaungkan narasi “bansos Pak Jokowi”. Manuver tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Para pemilih perlu memahami bahwa dana bantuan sosial (bansos) bukan berasal dari saku presiden, Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran. Uang bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pembayar pajak. Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber dana negara untuk memenangkan kandidat tertentu adalah korupsi politik.

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Powered by Firstory Hosting