Temuan Tempo menyebutkan deklarasi mendadak dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto terjadi setelah para ketua umum partai mendapat “arahan” dari Presiden Joko Widodo. Koalisi baru itu disebut-sebut meningkatkan peluang Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Apakah ini motif sebenarnya di balik pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024?

Manuver politik para juragan partai dan cawe-cawe Presiden dalam pembentukan koalisi politik, semakin menjauhkan Pemilu 2024 dari kepentingan orang banyak. Publik seolah diposisikan hanya sebagai penonton dan hanya diperlukan ketika pencoblosan.

- - -

Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.

Kirimkan kritik, saran, usulan topik, tawaran kolaborasi ke email [email protected]

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo

Powered by Firstory Hosting

Sejak awal, sejarah dan status penggabungan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia penuh kontroversi. Kisah tiga tokoh yang mencoba mengintegrasikan Papua pasca-kemerdekaan Indonesia–Silas Papare, Marthen Indey, dan Frans Kaisiepo–mencerminkan problematika tersebut. Bagi Jakarta, ketiganya adalah pahlawan nasional. Bagi para pemimpin suku dan adat Papua, mereka adalah penjual tanah Papua. 

Indonesia menganggap Papua bagian dari Indonesia, namun tidak demikian bagi sebagian orang Papua. Ada semacam nasionalisme ganda dalam jiwa orang Papua. Meski begitu, pemerintah tidak bisa menggeneralisasi apalagi memaksakan nasionalisme dan modernitas untuk orang Papua. Mereka tak boleh dianggap berkhianat hanya karena memiliki pandangan berbeda tentang paham kebangsaan. 

Pemerintah mungkin merasa sudah banyak bekerja untuk Papua, tapi tidak menyadari bahwa tolok ukur yang kerap dipakai adalah parameter Jakarta, bukan ukuran masyarakat Papua. Pembangunan infrastruktur masif tak bisa mengobati luka dan perasaan tertindas orang Papua. Setelah enam dekade bergabung dengan Indonesia, bumi cendrawasih nyatanya masih bergejolak.  

- - -

Edisi khusus kemerdekaan tentang tiga tokoh Papua bisa dibaca di majalah.tempo.co   

Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.

Powered by Firstory Hosting

Lelucon tentang "jual ginjal demi beli iPhone" telah berubah mengerikan ketika kasus perdagangan organ atas motif ekonomi benar adanya dan terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, polisi mengungkap perdagangan ilegal ginjal yang melibatkan sindikat Indonesia-Kamboja. Tingginya permintaan transplantasi ginjal yang jauh melebihi pasokan donor, alasan ekonomi, dan minimnya literasi, menyuburkan praktik ilegal dengan omzet mencapai puluhan miliar rupiah itu. 

Dalam kondisi ini, sangat penting bagi pemerintah memastikan bahwa para pendonor mendapatkan kompensasi yang pantas atas pengorbanan mereka, serta menyadari risiko yang mungkin mereka hadapi ketika mendonorkan organ penting mereka. Mengambil contoh dari negara lain, pemerintah membentuk lembaga donor organ yang tak hanya mengatur kompensasi yang sesuai, tetapi juga mengelola daftar tunggu serta memberikan prioritas kepada pasien penerima donor. Adanya peraturan yang lebih kuat dan jelas akan menekan perdagangan ilegal organ. 

- - -

Laporan lengkap Tempo tentang sindikat perdagangan ilegal ginjal Indonesia-Kamboja bisa dibaca di majalah.tempo.co

Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.

Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei

Powered by Firstory Hosting

Sulit memisahkan pengusutan kasus minyak sawit yang menjerat Airlangga Hartarto dari wasangka adanya kepentingan politik. Pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar itu berlangsung beberapa bulan jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024–ketika Airlangga sedang mendekati koalisi partai pendukung Anies Baswedan. Anies adalah kandidat presiden yang disebut-sebut tak disokong Joko Widodo. Di saat yang sama, ada pihak yang telah meminta dukungan Jokowi untuk menggulingkan Airlangga dari posisi ketua umum dengan janji akan lebih mengikuti kehendak Presiden di laga Pilpres 2024.

- - -

Laporan tentang cerita di balik pengusutan kasus Airlangga bisa dibaca di majalah Tempo.

Kunjungi https://s.id/spesialmerdeka untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun.  

Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei.

Powered by Firstory Hosting

Bekas relawan Jokowi, Windu Aji Sutanto, menjadi tersangka kasus penambangan nikel ilegal senilai Rp 5,7 triliun. Windu diduga bekerja sama dengan pejabat hingga aparat penegak hukum sehingga bisa mengoperasikan tambang liar dengan leluasa. Praktik koruptif berbasis koncoisme ini mengingatkan pada warisan buruk Orde Baru di mana kolusi antara penguasa dan pebisnis yang merugikan negara.

Selain urusan tambang, Windu juga diduga terlibat dalam pengaturan perkara korupsi BTS 4G–kasus yang merugikan negara hingga Rp 8,03 triliun. Pengusutan kasus Windu harus mampu membongkar para “beking” kuat yang ada di baliknya selama ini.  

- - -

Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun

Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo

Powered by Firstory Hosting

Sokongan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto–termasuk rencana menduetkannya dengan Gibran Rakabuming–untuk Pemilihan Presiden 2024, memunculkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi kita ke depan. Tak bisa dimungkiri, kedekatan dengan Jokowi turut berdampak positif pada popularitas Prabowo. Belakangan ini, sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo lebih unggul dibanding kandidat presiden lainnya. Publik pun agaknya lupa bahwa Prabowo bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis 1998.  

Bila Presiden Jokowi pada akhirnya resmi menyokong Prabowo–dengan kemungkinan Prabowo menggandeng Gibran–masa depan politik Indonesia bisa jadi seperti Filipina. Di negeri itu, anak dari mantan presiden yang dikenal diktator berpasangan dengan anak presiden yang sedang berkuasa dan berhasil memenangkan pemilu. Bedanya, Prabowo bukan anak presiden melainkan menantu dari presiden yang dikenal diktator.

- - -

Bantu kami memahami Anda untuk meningkatkan kualitas jurnalistik Tempo lewat survei: http://bit.ly/tcosurvei 

Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. 

Kritik dan saran: [email protected]

Powered by Firstory Hosting

Menurut opini Tempo, rekomendasi untuk menutup Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu lantaran dianggap sesat merupakan keputusan yang gegabah. Penutupan pesantren akan merampas hak pendidikan ribuan santri, melanggar prinsip kebebasan beragama, dan melahirkan preseden buruk terhadap pihak yang memiliki tafsir agama yang berbeda. Perbedaan tafsir agama seharusnya diselesaikan lewat diskursus publik, bukan semata pada “stempel” sesat-tidak sesat.  

Selain itu, problem Al-Zaytun lebih pelik dari sekadar penyimpangan ajaran agama: ia menjadi rumah bagi kepentingan banyak aktor. Al Zaytun bukanlah organisasi baru. Peresmiannya bahkan dibuka Presiden Habibie pada 1999. Pemimpin Al Zaytun–Panji Gumilang–ditengarai juga memiliki kedekatan dengan pemerintah dan petinggi di badan intelijen. Di tahun politik seperti sekarang, Al-Zaytun menjadi umpan untuk mengetes arah politik umat Islam. Politikus yang lihai akan memanfaatkannya sebagai musuh bersama untuk meraih simpati pemilih muslim. 

- - -

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kunjungi s.id/spesialjuli untuk mendapat diskon berlangganan Tempo Digital Premium selama setahun. 

Kritik dan saran: [email protected]

Powered by Firstory Hosting

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo terseret dalam skandal korupsi proyek menara BTS 4G. Sebelumnya, suami Ketua DPR Puan Maharani, Sukmonohadi Hapsoro alias Happy Hapsoro, juga mencuat di kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun ini. Pengusutan kasus ini telah membuka temuan baru, yakni keberadaan makelar kasus "markus". Para tersangka ditengarai mengumpulkan uang saweran hingga ratusan miliar rupiah untuk menutupi kejahatannya dengan cara menyuap jaksa. 

Perhatian pun tertuju pada hubungan politikus dengan kasus ini. Happy Hapsoro memiliki kedekatan tidak langsung dengan PDIP, sementara Menpora Dito merupakan politikus Golkar. Sejauh ini, baru politikus Nasdem, Johnny Gerard Plate, yang jadi tersangka. Apakah pengusutan kasus ini akan sampai pada nama-nama baru yang mencuat?

- - -

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: [email protected]

Powered by Firstory Hosting

Partai Nasdem sepertinya tengah menghadapi tekanan setelah berseberangan pilihan politik dengan Presiden Joko Widodo dalam konteks Pemilu 2024. Pengusutan kasus yang menyeret dua kader Nasdem di kabinet Jokowi–Johnny Gerard Plate dan Syahrul Yasin Limpo–muncul dalam waktu berdekatan. Menguat dugaan, lembaga hukum telah digunakan untuk menekan lawan politik. Kendati begitu, bukan berarti Johnny Plate dan Syahrul Yasin Limpo bersih dari korupsi. Dugaan keterlibatan mereka dalam menggarong uang negara patut diselidiki secara tuntas dan menjamin hukum bebas dari intervensi penguasa.

- - -

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: [email protected]

Powered by Firstory Hosting

Pemerintahan Joko Widodo telah membuka kembali ekspor pasir laut yang ditutup oleh pemerintahan Megawati pada 2003. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai motivasi pemerintah dalam menjual pasir ke luar negeri, “Apakah kita sebegitu membutuhkan dana yang mendesak alias ‘BU–butuh uang’?”.

Kebijakan ekspor pasir laut berpeluang menguntungkan Singapura dan perusahaan-perusahaan pemegang izin penambangan pasir, namun sekaligus mengancam keberlangsungan ekosistem laut Indonesia. Berbagai spekulasi pun muncul di balik keputusan kontroversial yang menabrak Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

- - -

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Kunjungi s.id/bacatempo untuk berlangganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu setahun! 

Kritik dan saran: [email protected]

Powered by Firstory Hosting