Perpres 10/2021 melegalkan investasi di industri miras, setidaknya di Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua, dengan embel-embel sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Faktanya, daerah-daerah tersebut menolak miras, karena terbukti memicu berbagai masalah dan kerusakan. Jadi, beleid yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi ini sebenarnya untuk siapa?

Tindakan beberapa pihak yang melaporkan Pak Jokowi ke Bareskrim terkait kerumunan yang dipicu kehadiran beliau di NTT, membuat Prof. JImly sedih. Menurutnya, tak layak Presiden diperlakukan demikian.Kita malah sedih karena Prof. Jimly tidak paham, pelaporan tersebut adalah ekspresi rasa keadilan rakyat yang terkoyak.

Penangkapan dan penetapan status tersangka kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengagetkan banyak pihak. Sang Profesor bukan cuma dikenal prestatif, tapi juga bersih dan antikorupsi. Pendukung fanatik Nurdin menganggap beliau dijebak. Namun informasi yang beredar justru menguak keterkaitan Gubernur Sulsel dengan "praktik abu-abu penambangan pasir dan reklamasi.Apakah Nurdin Abdullah terlibat dalam "ijon pplitik"?

Seminggu ini kita ngobrol banyak tentang Indonesia. Mulai dari revisi UU ITE yang kayaknya berubah jadi sekedar interpretasi. Lalu lanjut ke skandal kerumunan di Maumere, NTT, sebagai akibat kunjungan Presiden Jokowi.Tak ketinggalan soal korupsi yang masih terus membahana. Bahkan kita dibuat kaget oleh OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, yang dikenal prestatif dan bersih. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena Indonesia punya kita!

Buzzer DS mencuit tentang Aceh. Mungkin niatnya menyindir Aceh yang menjadi provinsi dengan prosentase penduduk miskin di Sumatera versi BPS. Cuitan DS bukan cuma amoral, tapi juga a-historis. Sulit membayangkan tegaknya NKRI tanpa pengorbanan rakyat Aceh yang sangat besar di masa-masa kritis. Jelas DS berpotensi memicu disintegrasi dan merusak NKRI!!

Presiden membuka kesempatan investasi industri miras hingga ke tingkat eceran dan kaki lima di Bali, NTT, Sulut dan Papua. Tokoh-tokoh Islam jelas keberatan.  Namun ternyata, Majelis Rakyat Papua juga menolak keras. Bahkan sejak lama Papua sudah punya Perda yang melarang produksi dan peredaran miras. Jadi, investasi miras ini untuk siapa?

Publik gempar! Prof. Dr. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan yang pernah meraih Bung Hatta Anti-Corruption Award, kena OTT KPK Sabtu 27 Februari dinihari. Kenapa Nurdin abdullah yang begitu prestatif dan inspiratif bisa terseret juga ke dalam dugaan korupsi?

Oknum polisi, CS, menembak mati tiga orang di Cafe RM Kamis dinihari. Satu korban prajurit TNI-AD. CS gak terima ditagih miras Rp 3,3 juta.   Whaattttt? Kok bisa polisi masuk tempat hiburan malam, bawa senjata, mabuk-mabukan? Kok juga prajurit TNI ada di cafe dini hari? Ngeri betul kelakuan oknum-oknum aparat tersebut. Ini benar-benar ujian untuk konsep PROMOTER dan PRESISI yang diusung oleh pimpinan Kepolisian RI.

Gawat! MUI minta polisi menangkap Jokowi karena memicu kerumunan massa dalam kunker ke Maumere, NTT.  Sementara itu, Partai Demokrat menganggap Presiden sedang menguji keberanian Kapolri baru dalam menindak Jokowi. Beranikah Jenderal Listyo Sigit menegakkan hukum?

Nama kader PDIP Ihsan Yunus raib dalam surat dakwaan Jaksa terhadap 2 pihak swasta yang didakwa menjadi pemberi suap dalam kasus korupsi bansos Kemensos. Padahal dalam rekonstruksi, Ihsan jelas disebut sebagai penerima dana. Tercium bau tak sedap ini merupakan usaha menyelamatkan "madam bansos" dengan menghentikan kasus sampai Juliari saja.