Istana, Satgas Covid-19 IDI, dan Dokter Tirta membela kerumunan yang dipicu kehadiran Presiden Jokowi di Maumere, NTT. Intinya, itu spontanitas warga. Yang salah adalah protokoler Istana. Masuk akal gak sih? Bukannya kunjungan Presiden pasti berpotensi memicu kerumunan? Kok gak diantisipasi? Bukannya Presiden sempat lempar-lempar suvenir? Artinya kan disiapkan sebelumnya?

Wacana Presiden Jokowi tiga periode kembali mengemuka. Survei yang dirilis LSI mengatakan, Jokowi berpeluang besar menang di Pilpres 2024. Arief Poyuono juga bilang, hanya Jokowi yang pantas jadi Presiden. Sebenarnya ini wacana lama. Tahun 2019, Puan Maharani sudah minta agar kemungkinan mengubah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dikaji serius. Serius nih Pak Jokowi gak mau tiga periode?

Manuver GAR-ITB menimbulkan kekisruhan belum selesai. Tetiba muncul kelompok yang menamakan diri "Alumni Jabar Pendukung Pancasila". Mereka bilang dukung GAR-ITB mengawal NKRI.  Absrud! Klaim-klaim seperti ini justru berpotensi memecah belah NKRI, dan bertentangan dengan Pancasila.

Tidak masuk akal jika mantan Mensos Juliari Peter Batubara mendadak korupsi. Pasti ada pemicunya. Pasti ada pihak yang mendorognya. Tapi siapa? Ternyata keberadaan pihak tersebut diungkapkan oleh Komika Bintang Emon!

Di tengah pandemi Covid-19 kehadiran Presiden di NTT memicu kerumunan massa. Presiden tampak menyambut masa yang mengelu-elukan beliau dengan antusias. Ironis! Presiden sebelumnya tegas meminta agar prokes ditegakkan, dan pelanggar ditindak. Tindakan tegas itu antara lain mengai HRS, yang dianggap memicu kerumunan massa. Jadi, apa bedanya kerumunan peyambut Presiden di NTT dengan kerumunan HRS di Petamburan?

Dengan bangga PDIP mengutip survei Litbang Kompas yang menempatkannya sebagai juara elektabilitas, yaitu 19,7%. Angka ini bahkan lebih tinggi dari pileg 2019 yang 19,3%. Ternyata klaim itu totally wrong! Ada partai lain yang menang mutlak dalam survei Litbang Kompas. Meraih 47,3%.   Partai manakah itu?

Rakyat yang menolak divaksin Covid-19  hanya berkurang 2% walaupun Presiden sudah disuntik duluan. Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden juga berada di titik terendah sejak 2016. Di samping itu, prosentase rakyat yang puas terhadap penyelenggaraan demokrasi juga merosot drastis.   Tanda-tanda apakah ini?

Dalam survei yang dirilis Litbang Kompas 22 Februari, elektabilitas PDIP masih juara. Padahal partai ini sudah habis-habisan dihantam kasus korupsi kader-kadernya. Apakah itu tanda rakyat sudah pasrah dan permisif terhadap korupsi?

Kapolri mengeluarkan Surat Edaran terkait implementasi UU ITE. Salah satu isinya, terlapor pelanggar UU ITE yang sudah minta maaf tidak ditahan. Sebelumnya Kapolri menyatakan, pelaporan harus dilakukan oleh korban, dan tidak diwakili. Praktis, Abu Janda terselamatkan. Apakah ada agenda tersembunyi untuk menyelamatkan Abu Janda?

Pemerintah memberikan dikson 100% pajak penjualan mobil. Mungkin logika yang ingin dibangun: demand terhadap produk otomotif yang lesu akan kembali bergairah, sehingga lapangan kerja untuk rakyat bisa diamankan. Padahal data menunjukkan, 60,3% PDB kita disumbang oleh UMKM. Di samping itu, 99% dari total lapangan kerja disediakan oleh UMKM. Jadi, diskon jor-joran diskon pajak tadi untuk siapa? Ekonomi kita dinikmati siapa?