Ruang Publik

Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia dinilai makin mengkhawatirkan. Lonjakan kasus harian pada pekan kemarin mencapai hampir 13 ribu kasus.

Tingkat kematian karena Covid-19 dikhawatirkan terus meningkat karena keterisian tempat tidur di rumah sakit secara nasional terus meningkat.

Sejumlah desakan untuk penguncian wilayah atau lockdown diserukan sejumlah daerah. Lantas apa rencana pemerintah dalam menekan peningkatan kasus ini? dan apa saja upaya yang tepat dilakukan dalam mengatasi kenaikan kasus covid-19? untuk mengetahui penjelasannya, simak perbincangan Vitri Angreni bersama Juru Biacara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi dan Peneliti Lapor Covid-19, Dicky Pelupessy.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah tengah mengkaji dan mempertimbangkan untuk mengarantina wilayah atau lockdown di wilayah-wilayah zona merah.

Ini direncanakan karena saat ini jumlah kota/kabupaten yang masuk ke dalam zona merah atau risiko tinggi Covid-19 bertambah 12 wilayah, sehingga totalnya menjadi 29 kota/kabupaten.

Padahal kota-kota tersebut merupakan kota terbesar dalam penyumbang Produk Domestik Bruto. Lantas bagaimana upaya pertimbangan penyelamatan ekonomi warga di tengah penanganan pandemi? untuk membahasnya, kita akan simak penjelasan Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Muhammad Ikhsan Ingratubun dan Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Tak diragukan lagi bahwa berolahraga secara teratur membawa manfaat fisik, seperti membangun otot dan mengurangi kelebihan lemak.

Namun, olahraga juga dapat membawa dampak buruk jika tidak dilakukan dengan teratur dan cenderung dipaksakan. Pemaksaan ini akan memunculkan masalah baru seperti kolaps dan serangan jantung.

Lantas bagaimana seharusnya mengatur ritme olahraga yang tepat? dan apa upaya penanganan jika terjadi kolaps saat olahraga? Untuk membahasnya, kita akan simak penjelasan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, Michael Triangto dan Pelatih Olahraga Profesional Tarsono. Perbincangan ini dipandu rekan Vitri Angreni.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah merampungkan sosialisasi Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pekan lalu.

Draf RKUHP terbaru membuka kemungkinan menjerat orang yang menyerang harkat serta martabat presiden dan wakil presiden melalui media sosial dengan pidana penjara selama 4,5 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.

Lantas sejauh mana pentingnya memasukkan pasal yang dinilai "kontroversial" ini? Dan pasal Kontroversial apa saja yang muncul dalam RKUHP ini? untuk mengetahui penjelasannya. Kita akan menyimak perbincangan Vitri Angreni bersama Pengamat Hukum dan Pendiri Rumah Pancasila, Yosep Parera dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPA) menyebut angka kasus eksploitasi anak dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di masa pandemi mengalami peningkatan.

Deputi Bidang Perlindungan Anak KemenPPA, Nahar menyebut eksploitasi anak pada 2019 berjumlah 94 kasus. Sementara pada 2020 kasusnya meningkat menjadi 136. Kemudian untuk TPPO pada 2019 kasusnya berjumlah 118. Pada 2020 meningkat menjadi 211 kasus.

Lantas mengapa eksploitasi anak dan perdagangan orang ini masih tinggi terjadi di Indonesia? Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak perbincangan rekan Vitri Angreni bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah dan Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA, Ciput Eka Purwianti.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Wakil Presiden Maruf Amin berpesan jangan ada pihak yang mempertentangkan Pancasila dan agama. Ia menjelaskan, sebagai dasar negara yang telah disepakati para pendiri bangsa, Pancasila tidak bertentangan dengan agama.

Dan seharusnya setiap warga memiliki sikap toleransi serta tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan meskipun berbeda agama.

Namun perdebatan harus memilih Pancasila atau Kitab Suci terus terjadi. Polarisasi ini muncul dan justru menjadi pembelah bangsa. Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap? 

Kami bahas ini di #RuangPublikKBR Edisi #IndonesiaBaik bersama Alissa Wahid -  Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia  dan Therry Alghifary - Founder KITA Bhinneka Tunggal Ika @kitabhinneka.

**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Kepolisian tengah gencar melakukan penangkapan dan upaya penindakan hukum terhadap para pelaku premanisme dan pengambil pungutan liar alias pungli yang dinilai meresahkan masyarakat. Tercatat lebih dari tiga ribu orang yang terlibat kasus premanisme dan pungutan liar (pungli) di berbagai wilayah Indonesia telah ditangkap. Penangkapan itu dilakukan setelah Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditelepon oleh Presiden Joko Widodo yang tengah mendengar keluh kesah sejumlah sopir truk di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lantas sejauh mana keefektifan pemberantasan premanisme sejauh ini? untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak perbincangan KBR bersama Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala.**Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Seperti kita ketahui bersama, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60% di masa pra pandemi. Namun, semenjak adanya pandemi Covid-19, UMKM menjadi sektor yang paling terdampak. Untuk itu di tahun 2021 ini, pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memberikan anggaran tambahan sebesar Rp 186,81 triliun atau naik dari realisasi 2020 sebesar Rp 173,17 triliun. Sejalan dengan pemerintah, Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) juga memiliki komitmen sebagai bentuk peran serta secara aktif dalam membangun bangsa melalui UMKM yang dibinanya. Sejak didirikan hingga Desember 2020, YDBA telah memberikan pembinaan kepada ribuan UMKM salah satunya di bidang pertanian.

Mengapa sektor pertanian menjadi salah satu sektor prioritas? Seperti apa UMKM pertanian yang dibina YDBA saat ini? Dan bagaimana upaya yang dilakukan ini dapat memajukan sektor pertanian di Indonesia? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama Handoko Pranoto - Bendahara Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA).

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK) menghadapi berbagai bentuk stigma yang berdampak pada kehidupan mereka. Meskipun telah menjalani pengobatan dan sembuh dari kusta, mereka masih tetap terjebak dalam lingkaran diskriminasi, salah satu dampaknya para OYPMK seringkali sulit mendapat pekerjaan dan hidup dalam kekurangan. Padahal setelah sembuh, OYPMK tidak akan menularkan penyakit kusta. Selain itu setelah sembuh mereka juga membutuhkan mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Apa yang dapat dilakukan untuk membangun kemandirian OYPMK termasuk penyandang disabilitas lainnya? Dan bagaimana cara untuk membuka kesempatan bagi mereka? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama narasumber: Angga Yanuar - Manager Proyek Inklusi Disabilitas NLR Indonesia, Zukirah Ilmiana - Owner PT Anugrah Frozen Food dan Muhamad Arfah - Pemuda OYPMK.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]

Pemerintah Presiden Jokowi mengotak-atik aturan pajak dalam RUU tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid itu sudah dibawa ke DPR dan masuk dalam Prolegnas 2021 yang diprioritaskan selesai untuk dapat diimplementasikan.

Pemerintah berniat memungut pajak pertambahan nilai (PPN) bagi barang kebutuhan pokok (sembako) seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, hingga gula konsumsi.

Sebelum pengusulan pajak ini, ada juga wacana pengampunan pajak (tax amnesty), yang rencananya juga akan tertuang di RUU. Lantas bagaimana dampak dari pungutan pajak sembako bagi masyarakat? untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak perbincangan rekan vitri Angreni bersama Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati dan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke [email protected]