Ruang Publik

Sinyal pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dipilih DPRD belakangan kian menguat. Hampir seluruh parpol di parlemen menyatakan dukungan, di antaranya Gerindra, PKB, Nasdem, dan Demokrat. Dalih yang mereka sodorkan yakni sistem pemilihan langsung butuh anggaran besar, rawan politik uang, dan ongkos politik tinggi bagi calon kepala daerah.
Sejatinya, upaya kembali ke pilkada oleh DPRD sudah pernah dicoba dan berhasil lewat pengesahan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun, RI1 yang kala itu dijabat Presiden SBY, mencabutnya dengan meneken peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Anehnya, kini Demokrat, partai yang didirikan SBY, pindah haluan mendukung pilkada oleh DPRD.
Masyarakat sipil tetap konsisten menolak, karena usulan tersebut menerabas konstitusi dan merupakan langkah mundur demokrasi. Seperti apa bahayanya jika pilkada kembali ke sistem lama? Apa saja implikasi berikutnya apabila pilkada lewat DPRD disepakati? Bagaimana perkembangan terkini pembahasannya di parlemen?
Kita akan bahas topik ini bersama Manajer Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda dan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB M. Khozin.

Setahun berjalan, pemerintah tak kunjung mempublikasikan hasil evaluasi komprehensif atas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gelombang kritik publik malah dibalas Presiden Prabowo dengan klaim tingkat keberhasilan MBG mencapai 99,99, yang kembali ditegaskan saat retret kabinet di Hambalang, Bogor pada Selasa (06/01). Prabowo mengklaim 55 juta orang telah dijangkau, ini setara memberi makan populasi negara Myanmar.
Anggaran MBG tahun ini ditambah lima kali lipat ketimbang tahun lalu. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut tambahan anggaran digunakan untuk membenahi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG, misalnya dengan sertifikasi chef dan akreditasi dapur. Selain itu, ada rencana pembangunan 18 ribu lebih dapur MBG dan pemberian insentif Rp6 juta per hari untuk dapur MBG level A.
Apakah proyek MBG layak mendapat gelontoran dana jumbo? Padahal, banyak kritik maupun temuan yang belum direspons atau ditindaklanjuti. Termasuk temuan terbaru Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkap seratusan yayasan atau mitra SPPG diduga terkoneksi dengan lingkaran pejabat.
Seperti apa gambaran lengkapnya? Bagaimana pula dengan tata kelola dan kualitas pemenuhan gizi di proyek MBG?
Nah, kita akan bahas topik ini bersama Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Tan Shot Yen.

Awal tahun baru 2026, dibayangi kekhawatiran akan ancaman ganda terhadap kebebasan sipil usai berlakunya KUHP dan KUHAP per 2 Januari. Apalagi, rentetan teror terhadap aktivis, akademisi, dan pemengaruh mencuat di waktu berdekatan. Masyarakat sipil mendeklarasikan darurat hukum nasional, saking problematisnya dua aturan tersebut, baik dari sisi formal maupun materiil.
Sejumlah pasal disorot karena bermasalah, di antaranya, pasal penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga yang bisa membungkam kebebasan berpendapat. Ada juga celah menguatnya penyalahgunaan wewenang aparat yang meningkatkan kerentanan ruang-ruang sipil terhadap kriminalisasi.
Kondisi kian runyam, karena kondisi penegakan hukum di Indonesia yang jauh dari ideal. Atas dasar ini, Presiden Prabowo didesak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunda pemberlakuan KUHP dan KUHAP.  
Apakah desakan ini layak didukung? Apa yang terjadi jika KUHP dan KUHAP terus melaju? Apa yang harus dilakukan warga di era KUHP dan KUHAP baru?
Nah, kita akan bahas topik ini bersama Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Asfinawati dan Plt Direktur Eksekutif ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) Maidina Rahmawati.

Ada kabar baik datang dari Pengadilan Kanton Zug, Swiss, yang mengabulkan gugatan empat warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, terhadap perusahaan semen raksasa Holcim. Putusan pengadilan Swiss sekaligus membuka jalan bagi warga Pulau Pari menuntut kompensasi dari Holcim atas dampak perubahan iklim yang mereka derita, pendanaan untuk perlindungan banjir, serta penurunan emisi karbon secara cepat.
Putusan tersebut dianggap preseden penting bagi publik ke depannya, untuk menagih tanggung jawab korporasi besar terhadap krisis iklim. Di konteks nasional, hal itu kian relevan dengan bencana ekologis Sumatra akibat masifnya perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar.    
Bagaimana perjuangan warga Pulau Pari menggugat perusahaan multinasional hingga ke Swiss? Seperti apa proses selanjutnya? Apa saja implikasi gugatan ini dalam upaya mewujudkan keadilan iklim? Bagaimana konsekuensi putusan pengadilan terhadap hukum nasional? Apa respons wakil rakyat?
Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Penggugat/Warga Pulau Pari Asmania, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Suci Fitria Tanjung, dan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri.

Bagi Anda yang sedang menikmati liburan akhir tahun, mungkin ada juga yang sampai awal tahun depan, perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem. Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat bakal terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Bengkulu, sebagian Pulau Jawa, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Papua Selatan.
Tak hanya mengganggu liburan, cuaca ekstrem juga berpotensi membahayakan jiwa, jika tak dibarengi strategi mitigasi. Peningkatan mobilitas masyarakat kian menambah kerentanan ketika terjadi bencana. Data Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 10 juta orang menggunakan angkutan umum pada masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, atau naik 4,85 persen ketimbang tahun lalu.
Bagaimana kesiapsiagaan dan mitigasi daerah destinasi wisata di momentum liburan akhir tahun? Apa saja upaya asosiasi perjalanan wisata? Bagaimana situasi di lapangan?
Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Bergas Catur dan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Budijanto Ardiansjah.

Madiun menuai sorotan usai aparat desa dan polisi setempat membubarkan bedah buku #ResetIndonesia pada Sabtu (20/12), dengan dalih acara tak memiliki izin. Madiun menjadi lokasi pertama acara itu dibatalkan sejak buku diluncurkan pada Oktober 2025.
Sebelumnya di 45 lokasi lain, diskusi buku berjalan lancar, dihadiri berbagai kalangan seperti komunitas sekolah, kampus, hingga petani dan nelayan. Bahkan di Trenggalek, perangkat daerah hingga bupati ikut terlibat dalam diskusi buku #ResetIndonesia.
Insiden ini menambah deretan panjang peristiwa serupa sejak era Orde Baru. Bagaimana tanggapan penulis buku #ResetIndonesia? Represi seperti apa yang mereka alami? Langkah apa yang mestinya diambil pemerintah dan kepolisian? Apa dampaknya bagi demokrasi jika insiden semacam ini dibiarkan dan terus berulang?
Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Penulis Reset Indonesia Dandhy Laksono, Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Nurul Izmi, dan Dosen Hukum Tata Negara UGM sekaligus Dewan Pengarah Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang Wiratraman.

Pemerintah menggenjot pemulihan pascabencana Sumatra, yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi, di antaranya pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para korban. Sebanyak 2.603 unit huntap ditargetkan rampung bulan ini. Adapun, jumlah rumah rusak akibat bencana mencapai lebih dari 147 ribu unit, menurut data BNPB per 22 Desember 2025.
Progres pemulihan mendapat tantangan berupa minimnya anggaran dan tarik ulur soal bantuan internasional. Butuh paling tidak lima tahun untuk memulihkan Sumatra, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sedangkan, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, berkaca pada tsunami 2004, memperkirakan pemulihan total seluruh wilayah terdampak bencana Sumatra bisa memakan waktu 20 hingga 30 tahun, jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah.
Bagaimana perkembangan rehab-rekon di lapangan? Apa saja kendalanya? Apakah strategi pemerintah dalam mempercepat pemulihan sudah tepat?
Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Juru Bicara Pemerintah Aceh sekaligus Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2006-2009) Teuku Kamaruzzaman, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Aisyah Zakkiyah, dan Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno.

Gubernur seluruh Indonesia diminta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 selambatnya Rabu, 24 Desember 2025. Formula baru penghitungan kenaikan upah minimum sudah diteken Presiden Prabowo 16 Desember lalu. Rumus dasarnya adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa, dengan rentang 0,5 hingga 0,9. Indeks alfa merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota.    
Seperti apa dinamika jelang penetapan upah minimum 2026? Apa pandangan buruh dan pengusaha terkait formulasi penghitungan upah minimum yang diteken Presiden Prabowo? Berapa perkiraan besaran kenaikan UMP 2026? Bagaimana jika tidak terjadi titik temu?
Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Vice President Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, dan Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar.

Pernyataan Presiden Prabowo "Papua harus ditanami sawit demi BBM, tebu dan singkong untuk etanol" mengundang kecaman publik. Pasalnya, ungkapan itu dilontarkan saat Sumatra tengah menderita, terdampak bencana ekologi yang disebabkan masifnya degradasi lahan.
Prabowo seolah menafikan data Kementerian Lingkungan Hidup yang menemukan indikasi kuat penyerobotan hutan dan lahan untuk sawit serta tambang. Praktik ini menghilangkan fungsi hutan sebagai pengendali tata air alami dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Dalih Prabowo bahwa sawit Papua bisa menghemat Rp250 triliun per tahun untuk subsidi dan impor BBM tak sepadan dengan kerugian akibat bencana. DPR menaksir kerugian materiil dari bencana Sumatra lebih dari Rp200 triliun.
Bagaimana suara warga lokal menyikapi keinginan Prabowo agar Papua ditanami sawit? Seperti apa kondisi terbaru hutan-hutan di Papua? Seberapa masif degradasi terjadi dan bagaimana dampaknya ke masyarakat dan lingkungan?
Di Ruang Publik KBR kita akan bahas topik ini bersama Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian, Direktur Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC OFM) Papua Alexandro Rangga OFM, dan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri.

Indonesia berkomitmen pada agenda global 2030 untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat, termasuk mencapai target 95-95-95 yaitu:95% orang yang hidup dengan HIV mengetahui status mereka;95% dari mereka yang terdiagnosis menerima pengobatan antiretroviral (ARV);95% dari mereka yang menjalani pengobatan mencapai supresi virus.Meskipun telah mencapai kemajuan penting, Indonesia masih menghadapi berbagai gangguan dan tantangan struktural seperti perubahan dalam pembiayaan kesehatan, integrasi layanan dalam jaminan kesehatan nasional, kesenjangan sumber daya manusia, hambatan geografis, ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan berkualitas, serta stigma dan diskriminasi yang terus berlanjut.Tinjauan Program Bersama dan rangkuman program nasional baru-baru ini telah menghasilkan temuan penting tentang pencapaian, kesenjangan, dan rekomendasi untuk memperkuat respons. Wawasan ini perlu dikomunikasikan kepada publik dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga masyarakat memahami posisi Indonesia dan apa yang masih perlu dilakukan untuk mencapai target 95-95-95 dan 2030.Apakah strategi kita sudah cukup tajam? Apakah sistem kita siap mendukung percepatan? Apakah komitmen semua pihak kuat untuk memastikan target 2030 benar-benar tercapai? Kita akan berbincang lebih jauh soal ini.