Ramainya perbincangan soal bipang Ambawang mampu mengalihkan isu penting lainnya di Twitter, seperti misalnya kabar pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Banyak pejabat pasang badan saat Presiden Jokowi keseleo lidah berpidato untuk hajatan "Hari Bangga Buatan Indonesia" tersebut--walaupun responnya malah berbeda-beda.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, selaku yang punya hajatan, mengungkapkan pidato Jokowi itu konteksnya promosi kuliner Nusantara, bukan hanya kuliner khusus umat Islam. Apalagi pada 13 Mei 2021, bukan hanya umat Islam yang bakal merayakan Lebaran. Umat Nasrani, yang tidak mengharamkan babi, juga merayakan hari Kenaikan Isa Almasih. Sementara juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, merespon dengan menimbulkan kegaduhan baru. Dia mengunggah cuitan soal “bipang” yang disebutnya “jipang”, makanan dari beras, khas Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Padahal bipang Ambawang, jelas berbeda dengan jipang.

Untuk urusan yang lebih penting--ketika sejumlah pegawai KPK yang berdedikasi memberantas korupsi KPK terancam “nonjob” karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan--pasang badan para pejabat ini justru tidak terjadi. Pihak Istana pun seolah balik badan untuk para pegawai yang terancam “nonjob”. Jadi, apakah keramaian soal bipang Ambawang memang disengaja untuk menutupi isu KPK? Dengarkan pandangan Tempo di episode ini.

Tidak lupa juga, tim podcast Apa Kata Tempo mengucapkan selamat lebaran untuk kamu yang merayakan!

---

1. Laporan Tempo soal kejanggalan tes wawasan kebangsaan KPK bisa kamu baca di majalah.tempo.co, sedangkan untuk editorial tentang keseleo lidah Presiden Jokowi bisa kamu baca di koran.tempo.co


2. Sumber cuplikan klip audio: 05.05 Hari Bangga Buatan Indonesia © 2021 Kementerian Perdagangan

Powered by Firstory Hosting

Pasca tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402, kita tentu masih berduka. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada suasana berkabung, kini saatnya kita mempertegas lagi pertanyaan: mengapa kapal buatan Jerman itu sampai terempas ke dasar laut, adakah faktor kelalaian, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Tenggelamnya KRI Nanggala-402 bukan satu-satunya insiden yang dialami militer kita. Sejak enam tahun lalu, terjadi belasan kecelakaan pesawat dan kapal militer. Perlu digaris bawahi, ratusan prajurit telah gugur bukan karena perang atau operasi khusus, melainkan lantaran kegagalan peralatannya. Ironisnya, kecelakaan terjadi seiring dengan anggaran pertahanan yang terus naik--kini mencapai 134 triliun rupiah. Kematian memang bagian dari takdir, seperti halnya kelahiran. Namun tenggelamnya Nanggala-402 tak boleh berlalu begitu saja. Sudah seharusnya ada investigasi militer untuk menjelaskan detail tentang kronologi dan penyebab kecelakaan tragis ini. Hasil investigasi itu pun sepatutnya diumumkan kepada publik. Jika benar kapal yang tak layak beroperasi tetap dipaksa melaut, para penanggung jawab keputusan itu harus diadili dan dijatuhi sanksi.

---

Editorial soal tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 bisa kamu baca di majalah.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

Uji klinis vaksin nusantara memang telah dihentikan, tapi penelitian terapi sel dendritik masih berlanjut di RSPAD Gatot Soebroto. Vaksin yang digagas bekas menteri kesehatan Terawan Agus Putranto telah memicu kontroversi. Vaksin yang diklaim buatan anak bangsa itu ternyata melibatkan pihak luar. Manuver Terawan yang mengundang politikus, mantan pejabat, dan artis sebagai relawan uji coba vaksin Nusantara, pun berisiko melanggar etika penelitian. Riset seharusnya menekankan metode saintifik tanpa politisasi dan propaganda nasionalisme. Pemerintah juga tak perlu lagi mengurusi, apalagi membiayai riset vaksin yang klaimnya belum teruji secara klinis. Kelanjutan riset sebaiknya diserahkan sepenuhnya ke pihak swasta. Jika kelak terapi sel dendritik ini terbukti secara ilmiah efektif memerangi wabah Covid-19, barulah kita sambut temuan ini dengan gegap gempita.

---

Laporan Tempo soal kompromi di balik vaksin Nusantara  bisa kamu baca di majalah.tempo.co

email: [email protected]

Powered by Firstory Hosting

Jika beberapa waktu lalu muncul upaya pengambilalihan kursi Ketua Umum Demokrat oleh Moeldoko, kali ini isu pendongkelan kursi ketua umum menerpa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Desakan muktamar luar biasa untuk menggeser Muhaimin Iskandar dari posisi ketua umum digaungkan politikus di internal PKB. Mereka menuduh Muhaimin sewenang-wenang memecat pengurus dan cenderung menempatkan orang dekatnya dalam jabatan partai serta pemerintahan. Masalah makin runyam ketika kedua kubu meminta dukungan penguasa. Mendapat rayuan dari kedua kubu, pihak Istana harus menahan diri untuk tidak mengintervensi apalagi memihak salah satu kubu. Pemerintahan Joko Widodo tidak boleh mengulang kesalahan yang sama ketika dia membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldokoberupaya mengambil alih Partai Demokrat. Pemerintah seyogyanya mendorong kedua kubu menyelesaikan perselisihan secara demokratis. Karena partai yang demokratis biasanya memiliki keanggotaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka. Partai yang sehat adalah partai yang tidak dikelola seperti yayasan atau perusahaan keluarga, dengan ketua umum yang menentukan segala urusan. Sebaliknya, partai yang tertutup dan memiliki pemimpin otoriter malah akan menjadi benalu bagi demokrasi. Partai "benalu" biasanya hanya menjadi kendaraan politik pemimpinnya, bukan memperjuangkan pendukungnya.

---

Laporan soal upaya politikus PKB mendongkel Muhaimin Iskandar dari kursi ketua umum bisa kamu baca di majalah.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

Dalam editorial Tempo, secara satire KPK disebut sebagai "komisi penghambat pembangunan", apa alasannya? Kamu akan tahu begitu mendengar obrolan Lisa dan Arif Zulkifli di episode ini, yang membahas tentang dampak revisi UU KPK pada 2019 yang kian terlihat. Berkali-kali, KPK pulang dengan tangan kosong alias gagal ketika melakukan penggeledahan. Pada kasus suap pajak yang melibatkan PT Jhonlin Baratama milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, KPK malah mendapati kantor itu kosong saat hari penggeledahan. Kasus suap pajak ini sebenarnya telah diselidiki KPK sejak Februari, namun penggeledahan kantor PT Jhonlin di Kalimantan Selatan, baru dilakukan 18 Maret 2021. Penggeledahan kedua, jedanya pun cukup lama, dilakukan pada 9 April 2021. Kedua operasi penggeledahan gagal. Kuat dugaan informasi penggeledahan telah bocor, sehingga pelaku punya cukup waktu memindahkan barang bukti. Sebelumnya, penggeledahan di rumah politikus PDIP Ihsan Yunus--terkait kasus korupsi bansos--KPK juga tidak menemukan barang bukti. Redaksi Tempo menduga, kegagalan penggeledahan "komisi penghambat pembangunan" ini akibat dari semakin rumitnya pengurusan izin penggeledahan pasca diberlakukannya UU KPK yang direvisi. Semakin lamanya pengurusan izin membuka peluang bocornya informasi.

---

Editorial soal dugaan bocornya informasi penggeledahan yang dilakukan KPK bisa kamu baca di koran.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

KPI mengeluarkan edaran pelaksanaan siaran selama bulan puasa, di antaranya melarang penyiaran konten bermuatan LGBT, tidak menampilkan pengonsumsian makanan atau minuman yang berlebih, hingga pengutamaan pemilihan dai yang sesuai standar MUI. Soal larangan konten bermuatan LGBT, KPI terbukti mendukung sikap homofobia. Aturan itu juga menimbulkan kekhawatiran para seniman yang menampilkan adegan pria berpenampilan seperti wanita. Menurut Tempo, edaran ini sudah kebablasan. KPI terlalu masuk ke ranah privat dan malah bertindak layaknya polisi moral. Padahal di sisi lain, KPI terkesan tidak bertaji ketika stasiun televisi yang menggunakan frekuensi publik menayangkan pernikahan selebritas--misalnya pernikahan Atta dan Aurel--atau acara politik pemilik stasiun televisi, hingga berjam-jam. KPI seharusnya bisa mengawasi konten yang merugikan publik dan tidak hanya fokus melayani kelompok mayoritas.

Dengarkan obrolan lengkapnya yuk, yang kali ini juga ditemani Dany dan Ave dari podcast Politik Kemarin Sore.

---

Laporan lengkap soal surat edaran KPI yang dinilai diskriminatif terhadap LGBT bisa kamu baca di majalah.tempo.co

email: [email protected]

Powered by Firstory Hosting

Pelaku bom bunuh di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, yang ternyata pengantin baru dari generasi "milenial" menunjukkan bahwa rekrutmen teroris masih berlangsung. Dengan perkembangan teknologi, rekrutmen makin gencar lewat ranah digital. Pelatihan merakit bom pun dilakukan secara virtual. Dugaan keterlibatan jaringan teroris Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dalam pengeboman tersebut memunculkan keraguan perihal efektivitas pemberantasan teroris. Sebab organisasi yang berafiliasi ke Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) itu sudah pernah melancarkan sejumlah rangkaian teror di Surabaya pada 2018 lalu. Ini artinya kepolisian perlu bekerja lebih keras untuk segera membongkar jaringan teroris yang kian berbahaya itu. Hal ini demi menjauhkan keraguan publik bahwa polisi hanya bekerja maksimal pada momen-momen tertentu saja. Faktanya, situasi pandemi tidak menyurutkan aksi teror.

---

Editorial Tempo soal jaringan teroris pengebom Makassar bisa kamu baca di koran.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

Fatwa MUI yang mengharamkan tapi membolehkan pemakaian vaksin AstraZeneca patut dikecam ramai-ramai. Keputusan itu dikhawatirkan menimbulkan kebingungan dan penolakan vaksin, sebab banyak masyarakat yang patuh pada fatwa-fatwa MUI. Jika banyak orang akhirnya malah menolak divaksin, Indonesia bisa gagal mencapai kekebalan bersama (herd immunity). Di kondisi darurat pandemi saat ini—dengan jumlah vaksin terbatas dan jadi rebutan banyak negara—mestinya pertimbangan sains lebih dipentingkan dibanding agama. Klaim MUI mengharamkan vaksin AstraZeneca juga terbantahkan oleh banyak otoritas kesehatan yang mengungkapkan bahwa vaksin AstraZeneca tidak mengandung babi. Sejumlah negara dengan penduduk mayoritas muslim, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Malaysia, pun telah menggunakan vaksin ini tanpa ribut-ribut soal halal atau haram. Sepanjang sebuah vaksin terbukti secara ilmiah memberikan manfaat untuk kesehatan, tak perlu lagi ada fatwa.





---

Laporan tentang tarik-ulur fatwa vaksin dan penelusuran Tempo ada tidaknya kandungan babi di vaksin AstraZeneca bisa kamu baca di majalah.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

Dalam liputan Tempo yang terbit atas kerja sama dengan Klub Jurnalis Investigasi dan Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan bahwa puluhan rumah sakit mengembalikan ratusan ribu alat tes Covid-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan ada selisih hingga ratusan ribu reagen yang terdistribusi dan yang tercatat senilai hampir Rp 40 miliar hingga Agustus 2020. Sementara itu, ICW yang menelisik hingga pengadaan Desember 2020, menemukan nilai potensi kerugian negara hampir Rp 170 miliar. Pengusaha yang mendapat porsi terbesar penunjukan langsung reagen itu adalah kolega Kepala BNPB Doni Monardo. 

---

Laporan tentang pengembalian ratusan ribu alat tes Covid-19 dari BNPB ini bisa kamu baca di majalah.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

Direktur Eksekutif PSHK Gita Putri Damayana dan politikus PSI Faldo Maldini hadir di Apa Kata Tempo spesial 50 Tahun Tempo. Di episode 70 ini, kita tidak membahas editorial Tempo tetapi mempersilakan Gita dan Faldo mengkritik Tempo dengan lepas. Obrolannya makin seru gara-gara menyerempet soal Ahok, UU ITE, kudeta di Demokrat, hingga “saranghae” dan “BTS Army”!

---

6 Maret 2021, Tempo genap berusia 50 Tahun. Tentu banyak cerita telah lahir dari media independen yang berawal dari gedung tua di kawasan Senen, Jakarta ini. Bagi kamu yang penasaran tentang cerita-cerita di balik dapur redaksi Tempo, kamu bisa baca di laporan khusus “Kecap Dapur 50 Tahun Tempo”.

Powered by Firstory Hosting