Reshuffle kabinet perdana di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sepertinya belum memberi solusi menyeluruh atas permasalahan yang terjadi. Misalnya terkait buruknya penanganan HAM di Papua, hingga urusan omnibus law Cipta Kerja. Apalagi, dari enam menteri baru yang diumumkan Presiden, empat di antaranya terafiliasi partai politik --PDIP, Gerindra, dan PKB. Padahal publik sudah dikecewakan oleh kinerja dua menteri dari partai politik, yakni Edhy Prabowo (Gerindra) dan Juliari Batubara (PDIP) yang sama-sama tersangkut kasus korupsi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju pada 22 Desember 2020. Mereka adalah:

1. Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, menggantikan Juliari P. Batubara


2. Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wishnutama Kusubandio


3. Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto


4. Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, menggantikan Fachrul Razi


5. Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo


6. Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Agus Suparmanto

--Editorial soal perombakan perdana Kabinet Indonesia Maju "Ganti Menteri Bukan Solusi" bisa kamu baca di koran.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

Tempo menyayangkan ada masyarakat yang kurang jernih merespons kasus penembakan enam laskar FPI di sekitar kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek. Menyebut aksi-aksi intoleran FPI sebagai dalih pembenar untuk dugaan pembunuhan ini adalah sesat pikir. Berbagai pelanggaran yang dilakukan FPI tentu harus dihadapi dengan penegakan hukum yang tegas, bukan dengan aksi balas dendam yang justru melanggar hukum itu sendiri. Terlepas dari siapapun korbannya, pengusutan yang transparan dan independen diperlukan untuk melepaskan tuduhan adanya dugaan pembunuhan ekstrayudisial. Apalagi penjelasan dari pihak Polda Metro Jaya terkait kasus ini masih bolong sana-sini. Suka atau tidak, FPI sudah menjadi bagian dari realitas politik di Indonesia. Ada jutaan pemeluk Islam yang merasa aspirasinya terwakili oleh suara-suara radikal kelompok semacam ini. Memberangus mereka dengan aksi ekstrayudisial seperti yang terjadi selama Orde Baru terbukti tak menyelesaikan masalah.

Dalam episode ini, Apa Kata Tempo kembali mengajak salah satu pendengar untuk nimbrung bareng Azul dan Lisa. Dia adalah Dianita Hapsari, mahasiswi yang sedang kuliah di Manchester, Inggris. Bagi kamu yang juga tertarik ngobrol di Apa Kata Tempo, email saja langsung ke [email protected]

--Editorial lengkap soal penembakan anggota FPI ini bisa kamu baca di majalah.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

Bantuan sosial pun dikorupsi. Bujet bansos sebesar Rp 300 ribu per paket, nyatanya tidak diterima warga secara utuh. Selain mesti dipotong Rp 30 ribu untuk ongkos kirim dan tas bertuliskan “bantuan presiden”, ada pula potongan lain sebesar Rp 10 ribu yang diduga untuk jatah Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara. Jika bansos yang telah disalurkan di Jabodetabek saja mencapai 22,8 juta, artinya total pungutan untuk Menteri Sosial itu diduga lebih dari Rp 200 miliar. Peluang korupsi inilah yang membuat Tempo lebih menyarankan pemerintah untuk memberikan bantuan tunai sejak pandemi melanda. Dengan bantuan tunai, penerima bisa dengan mudah menyesuaikan apa yang paling mereka butuhkan. Karena tidak semua orang membutuhkan sekadar mi instan atau sarden kaleng. Terungkapnya kasus korupsi bansos di tengah pandemi ini membuat sejumlah pihak geram dan mengusulkan agar koruptor sebaiknya dihukum mati. Namun soal hukuman mati, Tempo justru tidak setuju. Apa alasannya?

--Editorial lengkap soal korupsi Mensos nonaktif Juliari Batubara ini bisa kamu baca di koran.tempo.co

Kredit klip audio:

Solusi Cegah Korupsi Ala Menteri Sosial Juliari Batubara © 2019 Tribunnews.com

Powered by Firstory Hosting

Kasus suap yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo, memperlihatkan bahwa melegalkan ekspor benur hanya menyuburkan pemburu rente. Aturan yang diterbitkan Edhy sengaja dibuat berlapis agar pengusaha tidak punya pilihan selain membayar rente ke birokrat dan pejabat. Tanpa menyuap, jangan harap izin, kuota, atau lisensi yang dibutuhkan para pengekspor, bisa terbit dengan mudah.

Kita tentuberharap langkah KPK tak berhenti setelah menetapkan Edhy, dua anggota staf khususnya, dan empat pelaku lain sebagai tersangka. Apalagi setelah kita mengetahui bahwa banyak kalangan dari Gerindra terlibat bisnis ekspor benur. Kuat diduga duit miliaran rupiah hasil setoran eksportir benur bisa saja mengalir sampai para pembesar partai.

Mengenai ekspor benur ini, pemerintah seharusnya sudah meninggalkan pola ekonomi zaman batu yang sekadar mengeruk sumber daya alam. Pemerintah semestinya fokus pada pola ekonomi berkelanjutan. Ketika ada anggapan bahwa ketersediaan benur kita melimpah sehingga bisa diekspor masif, ini adalah pandangan yang tidak berbasis lingkungan dan sesat.

Sejak Mei 2020, ketika ekspor benur mulai dilegalkan, sudah hampir 50 juta ekor benih lobster diraup dari laut Indonesia. Jika perburuan masif ini berlanjut, siapa yang menjamin benur masih tersedia dalam beberapa tahun ke depan? Benur adalah plasma nutfah yang hanya hidup di alam bebas. Belum ada satu pun negara yang bisa membudidayakan lobster.

--Laporan lengkap soal Pemburu Rente dalam Perkara Benur, bisa kamu baca di majalah.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

Sekolah dibuka kembali pada 2021. Walau ada para siswa dan guru yang menyambut kebijakan ini, redaksi Tempo memiliki pandangan lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semestinya tidak melempar tanggung jawab pembukaan kembali sekolah pada masa pandemi ke daerah. Kementerian harus menetapkan standar dan indikator jelas yang wajib diikuti daerah agar bisa membuka kembali sekolah. Tanpa itu, terbuka peluang pemerintah daerah mengambil keputusan dengan pertimbangan non-pandemi. Apalagi, akurasi data pandemi amat rendah, karena minimnya pengetesan. Lalu, kalau pada akhirnya pembelajaran tatap muka tetap tak terhindarkan, pemerintah mesti menyiapkan rencana rinci. Rencana itu memasukkan upaya solutif jika kelak muncul kluster baru di sekolah. Biar bagaimanapun, keselamatan peserta didik dan guru akan jadi pertaruhan. Pembelajaran jarak jauh memang tak luput dari dampak negatif terhadap peserta didik. Guru dan siswa ‘dipaksa’ lebih adaptif terhadap teknologi agar pembelajaran tetap berlangsung. Namun solusi itu patut dipertimbangkan, karena keselamatan siswa dan guru harus tetap menjadi prioritas tertinggi.

--Editorial lengkap soal rencana Menteri Nadiem Makarim yang kembali membuka sekolah di Januari 2021 bisa kamu baca di koran.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

Muhammad Rizieq bin Hussein Syihab, kembali ke Indonesia dengan dielu-elukan bak pahlawan. Padahal kepergiannya ke Arab Saudi, sekitar tiga setengah tahun lalu itu, berbekal status sebagai tersangka. Rizieq Syihab sempat dibidik dengan tujuh kasus berbeda, dari dugaan percakapan mesum, penghinaan Pancasila, hasutan kebencian, hingga penghinaan suku. Ketika hukum bergerak dengan kepentingan politik, yang terjadi adalah absurditas. Terbukti kepolisian tak pernah berusaha mengejar imam besar FPI itu. Aparat intelijen sampai tokoh politik bergantian menemuinya di Mekah tapi tak satu pun yang membawanya pulang. Sejak tiba di bandara, pemerintah seolah mempertontonkan ketidakberdayaannya melawan pengaruh Rizieq. Puluhan ribu orang dibiarkan berkerumun di bandara hingga memenuhi jalan tol. Kepentingan publik terganggu dan ratusan penerbangan harus tertunda. Tak sampai di situ, pemerintah seakan membiarkan pengabaian protokol kesehatan Covid-19 berlanjut hingga Maulid Nabi dan pesta nikahan putri Rizieq. Teguran, denda, hingga pencopotan sejumlah pejabat kepolisian setelah kehebohan itu nyatanya hanya menjadi post-pactum karena tidak mengubah apa yang terjadi. Padahal sebelumnya pemerintah telah memperkirakan kepulagan Rizieq, namun terkesan menyepelekan upaya kunci selama pandemi Covid-19 ini, yakni “Pencegahan”.



---Kamu bisa baca laporan lengkap soal Rizieq Syihab ini di majalah.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

Joe Biden memenangkan pilpres Amerika Serikat 2020. Terhembus harapan besar bahwa kemenangan ini akan meruntuhkan Trumpisme: gaya kepemimpinan Trump yang mengusung nasionalisme sempit, populisme ekonomi, serta tak peduli etika dan nilai-nilai demokrasi. Trumpisme juga tak menganggap penting isu HAM dan pelestarian lingkungan. Daya rusak Trumpisme tidak hanya melanda publik Amerika, tapi juga warga negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kecenderungan pemerintahan Joko Widodo melaksanakan pembangunan ekonomi dengan mengabaikan hak asasi dan lingkungan adalah salah satu bentuknya. Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, praktis membuka keran investasi ekonomi dengan mengorbankan perlindungan lingkungan, hak buruh, dan masyarakat adat. Walau Trump telah kalah, agaknya akan butuh waktu sebelum jejak Trumpisme terkikis habis. Hal itu karena pendukungnya sangat tinggi. Perolehan suara Donald Trump bahkan lebih tinggi dari perolehan suaranya pada pemilihan 2016.



Editorial soal Trumpisme ini juga bisa kamu baca di majalah.tempo.co

Powered by Firstory Hosting

Aturan semacam omnibus law Cipta Kerja mungkin saja memangkas tumpang tindih regulasi yang menghambat perekonomian Indonesia. Tapi, tanpa penegakan hukum yang jujur dan berwibawa, para politikus kotor, pengusaha berwatak mafia, dan birokrat busuk akan terus merongrong negeri ini.

Buktinya, investigasi Tempo terbaru bersama Australian Financial Review menemukan dugaan suap dalam penerbitan izin buah impor. Para pengusaha dikenai pungutan liar berkisar Rp 1000 hingga Rp 2000 per kilogram buah yang diimpor. Bayangkan ketika ada jutaan ton komoditas yang masuk, ada potensi hingga triliunan rupiah yang akan mengalir ke kantong pihak berotak korup.

Dalam investigasi yang dilakukan lebih dari dua bulan, Tempo menemukan dugaan keterlibatan pejabat di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Mereka diduga bersiasat dengan politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Golkar untuk meminta jatah preman dari setiap kilogram impor yang izinnya dikeluarkan.

Praktik korupsi semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak zaman Menteri Pertanian Suswono di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para politikus sudah bermain kuota impor. Kala itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjanjikan kuota impor daging sapi.

Kini setelah lembaga anti rasuah dikebiri lewat revisi UU KPK, seberapa optimistiskah kita bahwa hasil investigasi Tempo ini akan ditindak lanjuti penegak hukum?

Powered by Firstory Hosting

Walaupun masih ada buruh, mahasiswa, dan pelajar yang berani menyuarakan penolakan omnibus law Cipta Kerja, survei terbaru Indikator Politik Indonesia justru menyebut bahwa warga negara pada umumnya makin takut berpendapat. Mayoritas menilai aparat keamanan makin semena-mena menangkap warga negara yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

Di pemerintahan Jokowi, suara rakyat juga terabaikan -hilang dari ruang politik formal seperti rapat-rapat pemerintah atau DPR. Suara-suara yang mengkritik kebijakan pemerintah dibungkam lewat kriminalisasi, penangkapan, intimidasi, yang bahkan merasuki ranah digital.

Pembungkaman tidak hanya menyasar aktivis, tapi juga merembet ke pelajar. Mereka yang ikut demo penolakan UU Cipta Kerja diwacanakan tercatat di SKCK sehingga terancam sulit dapat kerja. Menurut editorial Tempo, berbagai hal ini menjadi tanda bahaya bagi demokrasi.

Dalam podcast Apa Kata Tempo pekan ini, Azul dan Lisa tidak hanya mengulas editorial Tempo, tetapi juga menyinggung film "The Trial of the Chicago 7" -yang kisahnya mirip dengan situasi politik Indonesia akhir-akhir ini. Penasaran? Dengarkan sampai detik akhir ya!

Powered by Firstory Hosting

Setiap pemimpin akan melalui masa ‘bulan madu’ dengan pendukungnya pada tahun-tahun pertama menjabat. Begitu janji-janji politiknya tidak kunjung terealisasi, tahun-tahun berikutnya akan terisi oleh kritik. Apalagi jika kebijakannya tidak berpihak pada kepentingan publik. Hal ini juga berlaku pada presiden Joko Widodo. Di satu tahun periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo banyak ditempa kritik. Terkait pelemahan KPK, sengkarut penanganan pandemi COVID-19, kisruh omnibus law Cipta Kerja, hingga makin maraknya represi di ranah digital. Tempo mengambil peran untuk aktif mengkritik pemerintah. Hingga beberapa pihak beranggapan Tempo selalu ‘menyerang’ pemerintahan Jokowi. Namun faktanya, berdasarkan arsip, Tempo selalu mengkritik pemerintahan apabila tidak sejalan dengan kepentingan publik -terlepas dari siapapun presidennya. Di episode 50 ini, Arif Zulkifli (Azul) dan Lisa Siregar ditemani oleh Robertus Robet, membedah sejumlah opini yang pernah diangkat Tempo saat mengkritik Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati, hingga Gus Dur. Selamat mendengarkan. 

Tautan arsip opini Tempo yang dibahas:

1. Kapankah Gusdur Berhenti Terbang


2. Jangan Perpanjang Darurat Militer Aceh


3. SBY-JK, Duet atau Duel


4. Rapor yang Tak Mengesankan

Sumber klip audio:

1. Jokowi Bantah Dinasti Politik, Akui Gibran dan Bobby Susah Cari Partai © 2020 KOMPASTV


2. Harga Masker Mahal, Menkes: Salahmu Sendiri Kok Beli Ya © 2020 KOMPASTV


3. Menkominfo: Kalau Menurut Pemerintah Hoaks, Ya Hoaks (Part 4) | Mata Najwa © 2020 Najwa Shihab


4. Temu Wicara Presiden Soeharto pada Hari Anak Nasional di Istana 13-07-1994 © HM Soeharto

Powered by Firstory Hosting