Kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) kian mendapat sorotan lantaran dua organisasi besar Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menyatakan mundur dari program rintisan Menteri Nadiem itu. Langkah Muhammadiyah dan NU pun kemudian disusul Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Selain sistem pendaftaran yang sempat bermasalah, pelaksanaannya pun dinilai kurang transparan. Lolosnya dua korporasi besar yang berafiliasi dengan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation pun diprotes. Hal itu karena mereka adalah korporasi besar yang tidak selayaknya mendapat sokongan lagi dari APBN. Meski akhirnya Menteri Nadiem telah meminta maaf dan melakukan evaluasi lebih lanjut, kisruh ini belum berhenti. Mereka yang telah mundur dari POP belum serta merta kembali bergabung. Terobosan radikal Nadiem Makarim, melalui seri program Merdeka Belajar ini tentu layak diapresiasi. Namun patut diingat bahwa pendidikan bukanlah pasar digital semacam Gojek, sebuah bisnis yang membuka pengelola untuk trial and error. Perlu pemetaan rinci sebelum diimplementasikan. Perubahan pendidikan tidak melulu dengan pendekatan teknologisasi. Pendidikan juga melibatkan manusia. Kebijakan yang diambil pun akan berdampak jangka panjang sehingga tidak menoleransi kesalahan sekecil apapun.

Powered by Firstory Hosting

Putri bungsu Gus Dur, Inaya Wahid, hadir di podcast Apa Kata Tempo. Kita ngobrol tentang edisi khusus majalah Tempo “Jalan Pedang Dai Kampung” -yang bisa kamu baca di majalah.tempo.co. Menekankan tentang pentingnya memberi panggung yang lebih luas kepada dai-dai penyebar nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan menjunjung kesetaraan gender, jauh dari dakwah radikal. Para dai ini biasanya berada di kampung-kampung, jauh dari ingar-bingar dan sorot media. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memberi solusi atas permasalahan sehari-hari. Mulai dari toleransi beragama, pendidikan formal, pemberdayaan ekonomi, hingga cara menghadapi korban kekerasan seksual. Di episode ini jadi makin seru karena kita juga singgung soal Gus Dur, fenomena hijrah, ‘kulkas halal’, bahkan 'sinetron azab'!

Powered by Firstory Hosting

Menteri BUMN Erick Thohir blak-blakan seputar banyaknya nama 'titipan' yang masuk untuk mengisi kursi basah di perusahaan plat perah. Mulai dari partai, relawan, hingga kementerian menyetorkan nama. Tarik menarik penentuan komisaris BUMN ini juga telah memantik perselisihan antara politikus PDIP Adian Napitupulu dengan Menteri Erick Thohir. Pasalnya nama-nama yang diserahkan Adian belum terakomodir oleh Menteri Erick. Perselisihan semacam ini mungkin tidak akan jadi yang terakhir selama paradigma pengelolaan tidak diubah. Sudah saatnya pemerintah mengkaji opsi untuk melepas kepemilikan BUMN ke pasar modal agar dimiliki publik. Dengan begitu, BUMN bisa dikelola lebih transparan dan profesional. Sehingga perlahan bisa mengikis intervensi dan bancakan politik yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah semata.

Powered by Firstory Hosting

Berstatus buron sejak 2009, Joko Tjandra malah berhasil ‘nyelonong’ mengurus KTP, paspor, hingga mendaftarkan peninjauan kembali atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Leluasanya Joko masuk ke Indonesia ditengarai karena nama Joko Tjandra sempat dicabut dari daftar red notice National Central Bureau Interpol secara diam-diam. Sehingga ia bisa melenggang di bandara, mengangkangi pemeriksaan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini menghembuskan kecurigaan publik bahwa ada pihak tertentu yang ingin membiarkan Joko Tjandra masuk ke Tanah Air untuk mengurus perkara terkait korupsi cessie Bank Bali yang rugikan negara ratusan miliar rupiah. Joko sepertinya menjadi sosok yang sulit disentuh aparat hukum. Berstatus buron sebelas tahun, Joko Tjandra belum pernah menjalani hukuman penjara dua tahun seperti yang telah diputuskan Mahkamah Agung. Padahal, jejak pelariannya bisa dideteksi. Dia terpantau lalu lalang antara Malaysia dan Papua Nugini. Patut dicurigai ada jaringan beking kuat di belakang Joko. Perkara Joko Tjandra adalah pertaruhan besar penegakan dan sistem peradilan di Indonesia. Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus segera menangkap Joko. Tidak berhenti di situ, mereka harus bergegas mengungkap jaringan bekingnya, melakukan koreksi internal dengan menjatuhkan sanksi ke jajarannya, dan mengumumkan hasilnya secara transparan. Dengarkan obrolan lengkap soal perkara Joko Tjandra di podcast Apa Kata Tempo episode “Ujian Hukum Perkara Buronan Joko Tjandra.

Powered by Firstory Hosting

Pandangan bahwa kebijakan izin ekspor bibit lobster (benur) akan menghidupi para nelayan di pelosok Nusantara, jelas serampangan. Padahal pendapatan yang diterima nelayan tidak seberapa dibanding para eksportir. Apalagi laporan Tempo menemukan bahwa ekspor benur diduga hanya menguntungkan pihak yang dekat dengan Menteri Edhy Prabowo, yang kebanyakan berafiliasi ke Partai Gerindra. Dilegalkannya ekspor benur juga dikhawatirkan mendorong penangkapan benur secara masif dan mengurangi lobster dewasa. Belum lagi benur termasuk plasma nutfah, yang berdasarkan aturan internasional tidak diizinkan untuk diekspor. Padahal jika benur dibudidayakan di dalam negeri terlebih dahulu dan diekspor saat menjadi lobster dewasa, harganya akan naik berkali-kali lipat. Sebagai tambahan, pasca terbitnya laporan Majalah Tempo berjudul “Pesta Benur Menteri Edhy”, muncul tagar di media sosial yang menyudutkan Tempo dan daftar sejumlah nama wartawan, termasuk wartawan Tempo, beserta nominal uang yang dituding digunakan untuk membiayai para wartawan jalan-jalan ke luar negeri. Seperti apa faktanya dan bagaimana kebijakan redaksi Tempo terkait adanya tawaran uang saku dari pihak luar? Dengarkan obrolannya di akhir sesi episode kali ini.

Powered by Firstory Hosting

Adriano Qalbi dari Podcast Awal Minggu nimbrung di podcast Apa Kata Tempo. Pada episode 34 ini, kita ngobrol seputar editorial Tempo yang berjudul “Cara Pengecut Berangus Kebebasan”. Editorial ini merespon makin maraknya peretasan digital dan teror yang mengarah kepada mereka yang bersuara kritis, baik itu aktivis atau akademisi. Alih-alih mengutuk aksi peretasan tersebut, sejumlah pejabat malah meminta korban untuk ‘jangan cengeng’. Di sisi lain, mereka yang pernah menepuk dada melawan teror Soeharto malah membiarkan teror ini terjadi di era Jokowi. Situasi pun makin parah karena aparat terkesan ogah-ogahan menelusuri kasus peretasan akun ini. Mengetahui maraknya serangan digital ini, Adriano yang juga seorang komika, harus menerapkan ‘self censoring’ sebelum mengunggah lawakannya ke internet. Hal itu demi menghindari ketersinggungan dengan pihak tertentu.

Powered by Firstory Hosting

Ketimbang menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), pemerintah hendaknya menghentikan saja pembahasan tersebut. Rencana DPR membahas RUU HIP sangatlah tidak mendesak di tengah pandemi seperti saat ini. Selain itu, RUU HIP berpotensi menjerumuskan Pancasila menjadi ideologi tertutup dan mudah diselewengkan sebagai alat untuk menghantam lawan politik. RUU HIP sebenarnya ngotot digolkan oleh PDIP. Ada kesan bahwa PDIP ingin mengembalikan Pancasila seperti di era Soekarno. Yakni memeras Pancasila menjadi Trisila, lalu Ekasila. Inilah yang memunculkan kekhawatiran sejumlah kelompok Islam bahwa Indonesia akan meninggalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Baca laporan lengkapnya di majalah.tempo.co atau Tempo apps.

Powered by Firstory Hosting

Majunya anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, dalam pemilihan wali kota Solo dan Medan memang tidak melanggar aturan. Tetapi, kemunculan sanak keluarganya di kancah perpolitikan Indonesia merupakan cerminan dari makin kentalnya nepotisme dalam sirkulasi elite di negeri ini. Jokowi memang tidak sendirian. Adapula anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang maju dalam pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya, anak Presiden Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, duduk di kursi menteri. Anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, sempat maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Hal ini membuktikan kalau peta perpolitikan hanya berputar pada kalangan terbatas. Padahal sebagai presiden yang lahir dari rakyat, Presiden Jokowi harusnya menyadari bahaya politik dinasti. Jokowi pun hendaknya menghindarkan keluarga dan kerabatnya masuk ke kancah politik demi memutus rantai nepotisme para elite politik di negeri ini.

Baca laporan lengkap “Panggung Politik Trah Jokowi” di majalah.tempo.co atau Tempo Apps.

Sumber klip audio:

(1) Bila Anak Berpolitik? Ini Jawaban Presiden Jokowi ; Sehari Bersama Presiden Jokowi © 2018 CNN Indonesia

(2) Jokowi Akui Kedua Anaknya Belum Tertarik Politik © 2018 CNN Indonesia

(3) Rahasia Keluarga Jokowi: Gibran, "Saya Tertarik Politik" (Part 5) | Mata Najwa © 2018 Najwa Shihab

(4) Resmi! Gibran Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo © 2019 KOMPASTV

(5) Alasan Gibran Ingin Daftar Calon Wali Kota Solo - Liputan 6 Siang © 2019 SCTV

Powered by Firstory Hosting

Iuran BPJS Kesehatan tidak semestinya naik. Keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran mulai 1 Juli jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Apalagi momentumnya sangat tidak tepat, karena menaikkan iuran di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Selain bertentangan dengan keputusan Mahkamah, Tim Investigasi Tempo juga menemukan adanya potensi kerugian BPJS Kesehatan hingga Rp 45 triliun. Potensi kerugian ini terjadi pada persoalan: manajemen BPJS itu sendiri, pemerintah daerah, rumah sakit dan klinik, Kementerian Kesehatan, perusahaan yang karyawannya terdaftar sebagai anggota BPJS, serta para peserta mandiri. Apabila kecurangan sistem bisa diperbaiki, defisit BPJS yang tahun lalu mencapai Rp 15,5 triliun harusnya bisa tertutup. Dengan begitu pemerintah tidak perlu lagi menaikkan iuran peserta. Kamu bisa baca laporan lengkap Majalah Tempo ‘Kantong Bolong BPJS’ di majalah.tempo.co atau Tempo Apps.

Powered by Firstory Hosting

Apa Kata Tempo pekan ini membahas editorial di Koran Tempo, yang berjudul “Stop Pemberangusan Suara Kritis”. Editorial ini merespon kurang tegasnya pemerintah dalam menyikapi aksi teror dan pembajakan akun media sosial milik mereka yang bersuara kritis. Setidaknya sudah ada tiga kejadian yang menggunakan pola intimidasi lewat upaya peretasan. Pada akhir 2019, peretasan telepon diarahkan kepada aktivis dan akademisi yang mengkritisi revisi UU KPK. Tindakan serupa juga terjadi pada April 2020 terhadap Ravio Patra, yang sempat mengkritik aktivitas staf khusus milenial Presiden. Dan yang terbaru, adanya teror terhadap akademisi yang hendak melakukan diskusi di UGM mengenai teori pemakzulan presiden di tengah pandemi. Akibat teror tersebut, diskusi itu pun dibatalkan panitia. Jika aparat tidak segera mengungkap pelaku teror maka kekhawatiran soal adanya upaya pemberangusan suara-suara kritis, menjadi cukup beralasan. Pemberangusan berbagai suara kritis ini mengingatkan kita pada masa-masa kegelapan saat Orde Baru.

Powered by Firstory Hosting