Untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang untuk keperluan perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya.

Surat Keterangan Domisili (SKD) terkait dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Terdapat 2 jenis SKD yaitu SKB WP Dalam Negeri (yang diatur dalam PER-28/PJ/2018) dan SKD WP LN (yang diatur dalam PER-25/PJ/2018).

Surat Keterangan Domisili atau SKD WPDN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia. Ini penting dalam konteks P3B atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, karena dengan SKD, wajib pajak dapat mengklaim manfaat yang ditawarkan oleh P3B, seperti tarif pajak yang lebih rendah untuk penghasilan tertentu yang bersumber dari luar negeri.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Pertama, wajib pajak harus berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia, artinya mereka harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah melaporkan SPT Tahunan PPh yang diwajibkan. Selain itu, SKD ini harus diajukan secara elektronik melalui situs DJP, kecuali dalam situasi khusus seperti gangguan sistem, yang mengharuskan pengajuan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) domisili.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU).

Pengujian kepatuhan penerapan PKKU meliputi pengujian atas:

Dalam hal berdasarkan pengujian penerapan PKKU diketahui bahwa:

Direktur Jenderal Pajak menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Penyesuaian akan berakibat pada penyesuaian secara primer (atas pos yang dilakukan pengujian), sekunder (jenis pajak withholding yang terkait), dan keterkaitan (lawan transaksi dalam negeri lainnya), serta penyesuaian PPN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 telah memberikan pengaturan mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019, dan tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020  dengan memenuhi keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Terkait akan diimplementasikan Coretax, yaitu sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan memberikan layanan perpajakan yang Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat dan Pasti (MANTAP) kepada Wajib Pajak. 

Manfaat Coretax:

Proses Bisnis Apa Saja yang Berubah ?

Termasuk di dalamnya ada beberapa perubahan proses bisnis, di mana yang akan dibahas pada podcast ini, terkait TAM, Komparasi Proses Bisnis Penagihan, dan Komparasi Proses Bisnis Pemeriksaan Bukti Permulaan (Materi ini dipergunakan untuk pembelajaran mengenai sistem Coretax yang akan diimplementasikan oleh DJP. Informasi yang disampaikan ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan system) 

A. Taxpayer Account Management

TAM merupakan proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk Wajib Pajak yang menampilkan informasi profil serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tujuannya, merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengakses profil Wajib Pajak dan informasi aktivitas perpajakan yang terintegrasi.

Dengan manfaat:

Ruang Lingkup:

B. Komparasi Proses Bisnis Penagihan

Menyajikan proses bisnis yang saat ini berjalan dan rencana perubahannya.

C. Komparasi Proses Bisnis Pemeriksaan Bukti Permulaan

Menyajikan proses bisnis yang saat ini berjalan dan rencana perubahannya.

DJP dapat menetapkan pajak yang seharusnya terutang berdasarkan bukti yang berasal dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain. Perlunya keterangan lain telah ditegaskan pada penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU KUP. Selain itu, pengumpulan keterangan juga telah diatur pada Pasal 35 dan Pasal 35A UU KUP. Pasal 35 UU KUP mengatur pengumpulan kerangan dan bukti lain pada saat kegiatan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan Pasal 35A UU KUP mengatur kewajiban instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP), untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. 

Pengaturan lebih lanjut terkait kewajiban ILAP tersebut telah dituangkan dalam PP No 31 tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan PMK-228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan yang meliputi jenis data yang berupa:

Kemudian di dalam PP-31 juga terdapat rincian instansi pemerintah, lembaga, dan asosiasi yang wajib memberikan data dan informasi. Selain itu PP-31 juga mengatur mengenai koordinasi, periode penyampaian data dan informasi, bentuknya, tanggung jawab, dan pengelolaannya.

Terkait dengan PMK-228/2017, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 terdapat 69 ILAP yang wajib memberikan data dan informasi termasuk rincian jenis data dan informasi masing-masing. Uraian lainnya adalah terkait deskripsi, bentuk, dan jadwal penyampaian data dan informasi. 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;

Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan;

Karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak; 

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dalam hal Gugatan, Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau keputusan lainnya, seperti: pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain keberatan; atau penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setelah pada episode sebelumnya kita sudah membahas PSAK 22 – Kombinasi Bisnis, PSAK 38 – Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, dan aspek perpajakannya terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuang Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (PMK-56).

Pada Bincang Pajak kali ini kita akan membahas mengenai mengenai PSAK 65 – Laporan Keuangan Konsolidasian dan aspek perpajakannya terkait dengan pelaksanaan PMK-56.

PSAK 65 ini bertujuan untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.

Pernyataan ini:

Pernyataan ini tidak berhubungan dengan persyaratan akuntansi untuk kombinasi bisnis dan dampaknya dalam konsolidasi, termasuk goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis (lihat PSAK 22: Kombinasi Bisnis).